LaporCovid-19 Sebut Ada Jual-Beli Vaksin Booster, Ini Respons Kemenkes

Jakarta, IDN Times – Juru Bicara Vaksinasi COVID-19, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan sampai saat ini dia belum menerima laporan langsung dari koalisi masyarakat sipil terkait penyimpangan jual-beli vaksin booster.  Menurut Nadia, jika laporan itu sudah masuk ke Kemenkes, pemerintah pasti sudah membentuk tim yang bertugas menangani masalah tersebut. “Saya sendiri belum terinfo ya, tapi jika sudah dikirimkan, maka akan ada ada unit yang akan menangani,” ujarnya saat dikonfirmasi IDN Times, Kamis (6/12/2021).

Kampus Siap Mulai PTM 100 Persen

Laporan tersebut diterima LaporCovid-19 pada 13 Desember. “Ketika kami menelusuri memang ada transaksi jual beli,” kata Amanda. Bahkan secara rinci ditulis spek dari vaksin yang dijual.lebih lanjut Amanda menyatakan bahwa vaksin yang dijual merupakan vaksin untuk skema gotong royong. Tim LaporCovid-19 pun telah melaporkan kejadian itu kepada Kementerian Kesehatan. Sayangnya,Amanda membeberkan, tak ada respon dari kementerian yang dipimpin Budi Gunadi Sadikin itu. Bahkan aduan itu dicap hoaks oleh Kominfo.

Jual Beli Vaksin via Online Masih Marak, Satu Dosis Rp 700 Ribu, LaporCovid-19 Lapor Kemenkes

Pada bagian lain, LaporCovid-19 membeberkan adanya laporan warga terkait penjualan vaksin Covid-19. Penjualan dilakukan melalui marketplace dan dihargai Rp 700.000. Hal itu diutarakan anggota LaporCovid-19 Amanda Tan pada diskusi virtual Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Keadilan Kesehatan kemarin.

Jejak Vaksin Booster Dijual Ilegal [Koran Digital Rabu,5/1/2022]

MASIH saja ada pihak yang tega ‘menari’ di atas penderitaan warga akibat pandemi Covid-19. Buktinya, koalisi LaporCovid-19 menerima puluhan laporan penyalahgunaan stok vaksin corona. Bahkan ada laporan vaksin booster yang harusnya hanya untuk tenaga kesehatan (nakes) dijual illegal ke pihak yang mau bayar. Tak resminya jalur suntikan ketiga otomatis juga menimbulkan terbitnya sertifikat vaksin palsu. Bukti kuat lainnya, suntikan dilakukan di 2021 padahal pemerintah baru akan memberikan booster ke masyarakat umum per 12 Januari 2022 mendatang

Masih Maraknya Jual Beli Vaksin via Online

Pada bagian lain, LaporCovid-19 membeberkan adanya laporan warga terkait penjualan vaksin Covid-19. Penjualan dilakukan melalui marketplace dan dihargai Rp700.000. Hal itu diutarakan anggota LaporCovid-19 Amanda Tan pada diskusi virtual Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Keadilan Kesehatan kemarin.

Jual Beli Vaksin via Online Masih Marak

JawaPos.com – Situasi pandemi di Indonesia terus menunjukkan perbaikan. Berdasar pemetaan terbaru, daerah yang masuk kategori pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 hanya tersisa 15 daerah. Sisanya berada di level 1 dan 2 yang menunjukkan situasi membaik. Selain itu, tidak ada satu pun daerah yang berstatus level 4.

LaporCovid-19 Terima Laporan Dugaan Jual Beli Vaksin Booster

Jakarta, IDN Times – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Keadilan Kesehatan LaporCovid-19 mendorong pemerintah agar melakukan investigasi dan menindak tegas petugas, pejabat, atau kelompok lainnya yang terbukti melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan program vaksinasi COVID-19. Perwakilan LaporCovid-19 Firdaus Ferdiansyah mengungkapkan, pihaknya menerima sedikitnya 71 laporan warga terkait dugaan penyimpangan, maupun penyalahgunaan program vaksinasi COVID-19.

Soal 33 Kasus Penyimpangan Vaksin Booster, Ini Kata Kemenkes

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Kesehatan menanggapi temuan komunitas pemantau penanganan Covid-19, LaporCovid-19 ada 33 kasus penyimpangan vaksinasi booster. Temuan ini merupakan akumulasi selama periode 2021. Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi mengatakan pengawasan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 ada di pemerintah daerah (pemda).

LaporCovid-19 Soroti Jual Beli Vaksin Ilegal hingga Gap Kematian Pusat-Daerah

LaporCovid-19 mencatat adanya 71 aduan penyelewengan vaksinasi Covid-19 selama tahun 2021. Penyelewengan tersebut meliputi jual beli vaksin Covid-19, vaksin booster untuk non-nakes, dan pemalsuan sertifikat vaksin. Temuan ini dinilai membuat publik kesulitan mendapatkan informasi secara real time terkait jumlah vaksin yang sudah tiba di wilayahnya. Transparansi distribusi vaksin juga jadi sorotan.