Jokowi Umumkan Gratis, Koalisi Sipil Tetap Desak Pemerintah Tunda Vaksinasi Booster

NKRIKU.COM – Koalisi Masyarakat untuk Akses Keadilan Kesehatan tetap meminta pemerintah menunda pelaksanaan vaksinasi dosis ketiga atau vaksin booster bagi masyarakat umum meski Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah memutuskan vaksin booster gratis untuk semua. Amanda Tan dari LaporCovid-19 mengatakan mereka tetap meminta penundaan vaksinasi booster karena masih banyak daerah yang capaian vaksinasinya masih di bawah 70 persen.

Kisah Warga Curi Start Booster Vaksin Corona, Ada yang Bayar Ratusan Ribu!

“Awalnya saya mendapat adanya vaksin booster itu dari salah satu kerabat. Dia mengirimi saya link yang ada tulisan menyediakan vaksin booster. Setelah saya buka ternyata di link itu ada kolom nama, alamat, sama sudah melakukan vaksin dosis satu atau dua,” ujarnya dalam konferensi pers oleh LaporCovid-19 terkait temuan 33 laporan penyelewengan vaksin booster di 2021.

Kacau, Ada Penyelewengan 33 Vaksin Booster, Politisi PDIP: Perlu Didalami, Siapa yang Bertanggung Jawab

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Anggota Komisi IX DPR  Rahmad Handoyo meminta pemerintah agar mendalami adanya kasus penyelewengan 33 vaksin booster yang diberikan kepada kelompok non-tenaga kesehatan di tahun 2021.

Dose it surprise anyone? Booster shots are being sold ahead of gov’t rollout, officials say

Lapor COVID-19, a civil society coalition that crowdsources coronavirus information throughout the country, said this week that it has received 71 reports related to COVID-19 vaccine swindling since September 2021, 33 of which were about the illegal allocation of booster shots to non-health workers.

Booster Ilegal Surabaya Diduga Libatkan Pejabat dan Aparat

Hal serupa diungkapkan Relawan Lapor Covid-19, Amanda Tan. Menurutnya, sulit diakui jika penyuntikan booster vaksin ilegal tidak melibatkan aparat. Pasalnya, kata dia, pengadaan distribusi vaksin Sinovac dikendalikan oleh pemerintah dan dikawal oleh aparat.

Booster Vaksin Ilegal Surabaya Dicurigai Libatkan Pejabat dan Aparat

Surabaya, CNN Indonesia — Peneliti Transparency International Indonesia (TII) Agus Sarwono menduga ada keterlibatan pejabat dan aparat dalam praktik penyuntikan vaksin Covid-19 dosis ketiga atau booster ilegal ke masyarakat umum di Surabaya. Menurutnya, sindikat penyuntikan booster ilegal itu mendapat pasokan vaksin dari petugas yang punya wewenang menyimpan atau mendistribusikan ke daerah.

Jejak Vaksin Booster Dijual Ilegal [Koran Digital Rabu,5/1/2022]

MASIH saja ada pihak yang tega ‘menari’ di atas penderitaan warga akibat pandemi Covid-19. Buktinya, koalisi LaporCovid-19 menerima puluhan laporan penyalahgunaan stok vaksin corona. Bahkan ada laporan vaksin booster yang harusnya hanya untuk tenaga kesehatan (nakes) dijual illegal ke pihak yang mau bayar. Tak resminya jalur suntikan ketiga otomatis juga menimbulkan terbitnya sertifikat vaksin palsu. Bukti kuat lainnya, suntikan dilakukan di 2021 padahal pemerintah baru akan memberikan booster ke masyarakat umum per 12 Januari 2022 mendatang

Banyak Dicari, Vaksin Booster Tak Luput dari Penyalahgunaan

LaporCovid-19 mendata ada puluhan laporan dugaan penyelewengan suntikan penguat atau booster yang selama ini difokuskan untuk tenaga kesehatan. Pemerintah akan mulai memberikan vaksinasi booster untuk masyarakat umum mulai 12 Januari mendatang.

Hah! Ada Dugaan Vaksin Booster Covid-19 Diperjual Belikan, Ketua MPR Bambang Soesatyo Minta Pihak Kepolisian Segera Usut Tuntas Pelaku

Bamoset menegaskan untuk meminta Kemenkes memperbaiki tata kelola pemberian vaksin covid, dan juga realisasi penggunaan vaksin Covid di lapangan. Sebelumnya, LaporCovid-19 menerima 33 laporan penyelewengan vaksin booster yang diberikan kepada kelompok non-tenaga kesehatan di tahun 2021.

Jual Beli Vaksin via Online Masih Marak

JawaPos.com – Situasi pandemi di Indonesia terus menunjukkan perbaikan. Berdasar pemetaan terbaru, daerah yang masuk kategori pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 hanya tersisa 15 daerah. Sisanya berada di level 1 dan 2 yang menunjukkan situasi membaik. Selain itu, tidak ada satu pun daerah yang berstatus level 4.