Jakarta, CNN Indonesia — Koalisi Masyarakat untuk Akses Keadilan Kesehatan mengkritik langkah Pemerintah Kota Bekasi yang berencana memberikan vaksinasi Covid-19 dosis tiga atau booster untuk guru dan tenaga pendidik. LaporCovid-19 yang tergabung dalam koalisi itu menyebut booster vaksin Covid-19 untuk non-nakes bisa jadi preseden buruk yang bakal diikuti pemerintah daerah lain.
Category Archives: Pemberitaan Media
TNI Diprotes Soal Campur Tangan Atasi Pandemi Covid-19, Zubairi Djoerban Berikan Balasan Begini
SEPUTARTANGSEL.COM- Sebuah platform berbagi informasi bernama?LaporCovid-19 memprotes keterlibatan?TNI?yang selama ini ikut dalam penanganan wabah Covid-19 di Indonesia.?
Jubir PSI Ingatkan LaporCovid, Keberhasilan Tangani Pandemi Juga Berkat Peran TNI Polri
Jakarta, Inisiatifnews.com ??Juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sigit Widodo menyentil akun LaporCovid yang meminta agar TNI tidak ikut campur urusan penanganan Covid-19. Menurutnya, peran TNI Polri dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19 sangat penting, bahkan perlu diapresiasi.
Koalisi Ini Minta Program Vaksinasi Booster untuk Guru Oleh Pemkot Bekasi Harus Dibatalkan
Suara.com – Koalisi Masyarakat untuk Akses Keadilan Kesehatan mengecam rencana Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, untuk mewajibkan semua guru dan tenaga pendidik di daerah tersebut mengikuti vaksinasi dosis ketiga atau booster. Amanda Tan dari LaporCovid-19 menegaskan sesuai aturan Kementerian Kesehatan, vaksinasi dosis ketiga tidak boleh diberikan kepada masyarakat kecuali tenaga kesehatan selama ketersediaan vaksin masih terbatas.
Pemerintah Dituntut Tinjau Ulang Pembelajaran Tatap Muka Lantaran Data Epidemiologis Tak Akurat
Pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas dinilai berisiko. Masyarakat sipil menilai proteksi bagi anak dari penularan Covid-19 tak maksimal lantaran data epidemiologis yang dijadikan landasan pelaksanaan PTM tidak akurat. Koalisi Selamatkan Anak Indonesia (KSAI) mengajukan surat desakan kepada pemerintah agar meninjau kembali kebijakan PTM terbatas.?
LaporCovid-19 sebut sejumlah alasan PTM tak semestinya dilakukan
ZONAUTARA.COM ? Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) sejak 30 Agustus 2021 pada wilayah PPKM 1-3 didasari adanya Surat Bersama Empat Menteri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Masa Pandemi Covid-19.
Kendati demikian, hal tersebut dinilai tidak semestinya dilakukan saat ini lantaran berbagai alasan.
LaporCovid-19 Terima 167 Aduan Terkait PTM di Sekolah
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Lapor Covid-19 menerima 167 aduan terkait pelanggaran kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah sejak Januari 2021 hingga September 2021. Pelanggaran mulai dari tidak memadainya sarana dan prasarana, dan penyimpangan perizinan orang tua.
P2G: 40,45 Persen Sekolah di Indonesia Belum Siap Tatap Muka
Jakarta – Kepala Bidang Advokasi dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri menyatakan sebanyak 40,45% sekolah di Indonesia dinilai belum siap melakukan tatap muka atau PTM terbatas. Data ini diambil dari dashboard kesiapan sekolah yang dibuat Kemendikbudristek.
5 Alasan PTM Seharusnya Belum Digelar Versi LaporCovid-19
Jakarta, CNN Indonesia — Kelompok relawan?LaporCovid-19 menyebut?Pembelajaran Tatap Muka atau PTM?tidak seharusnya dilakukan saat ini?dengan sejumlah alasan, mulai dari angka?vaksinasi hingga potensi kematian anak.
Diketahui, Surat Bersama Empat Menteri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Masa Pandemi Covid-19 menjadi dasar PTM mulai 30 Agustus 2021 pada wilayah PPKM 1-3.
5 Alasan PTM Seharusnya Belum Digelar Versi LaporCovid-19
Jakarta, CNN Indonesia — Kelompok relawan LaporCovid-19 menyebut Pembelajaran Tatap Muka atau PTM tidak seharusnya dilakukan saat ini dengan sejumlah alasan, mulai dari angka vaksinasi hingga potensi kematian anak. Diketahui, Surat Bersama Empat Menteri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Masa Pandemi Covid-19?menjadi dasar PTM?mulai 30 Agustus 2021 pada wilayah PPKM 1-3.