Over 200 frontline COVID staff have yet to be compensated

More than 200 health workers have yet to receive the promised financial incentives for their work on the frontlines of Indonesia’s pandemic response throughout 2022, independent data initiative LaporCOVID-19 has found. The organization received a total of 241 reports regarding late payment of the incentives, a majority of which were filed by health workers in West Java and East Java and who mostly worked either in private hospitals or hospitals owned by regional administrations.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Keadilan Kesehatan “Pandemi Menuju Endemi, Insentif Nakes Belum Tuntas”

15 Januari 2023 – Dua tahun pandemi Covid-19, tenaga kesehatan masih harus terus berjuang menangani pasien Covid-19. Tak jarang diantara mereka yang jatuh sakit, hingga harus mengorbankan nyawa mereka. Oleh karenanya, pemerintah melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI No.HK.01.07/Menkes/770/2022 berjanji untuk memberikan hak insentif kepada seluruh tenaga kesehatan yang menangani Covid-19.

Stok Vaksin Covid-19 Menipis, Laju Vaksinasi Melambat

Jakarta, 24 Oktober 2022 – Pemerintah mewajibkan vaksinasi booster, tapi barangnya langka. Pada akhir September lalu, Kementerian Kesehatan menyebutkan stok vaksin Covid-19 hanya tersedia lima juta dosis yang sebagian besar telah terdistribusi ke daerah. Pemerintah tidak lagi mendatangkan vaksin dari pembelian langsung maupun hibah melainkan mengandalkan stok lama dan produksi dalam negeri yang saat ini masih dalam tahap pengembangan.

Ormas dan Kedutaan Inggris Inisiasi Rumah Sehat Rakyat di Sulteng, Apa Itu?

“Kemitraan kami dengan Lapor Covid-19, Rumah Sehat Rakyat menjadi demonstrasi baik tentang bagaimana kami dapat membantu mengembangkan cara-cara baru yang inovatif dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat rentan dan marjinal di Indonesia,” Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Owen Jenkins mengatakan di Palu, Rabu (24/8/2022).

Semangat Gotong Royong Berlandaskan Pancasila sebagai Pedoman Kebangkitan Indonesia dan Dunia

Selain itu, banyak gerakan masyarakat sipil yang turut membantu pemerintah dalam pengambilan kebijakan. Misalnya, gerakan Lapor Covid saat awal pandemi yang menjadi perhatian banyak pihak termasuk pemerintah membantu masyarakat.

Kedutaan Besar Inggris Bersama Lapor Covid-19,Kembangkan Layanan Kesehatan Virtual RSR di Sulteng

PALU, MERCUSUAR – Kedutaan besar Inggris Jakarta melalui program akses digital bersama mitra lokal, lapor Covid-19 dan mitra komunitas Palu, Roa jaga roa mengenakan layanan kesehatan virtual Rumah Sehat Rakyat (RSR), Rabu (24/8/2022) di salah satu hotel di Palu.

RSR Mengembangkan Layanan Kesehatan Virtual Bersama Kedutaan Besar Inggris

Kedutaan Besar Inggris Jakarta melalui Program Akses Digital (Digital Access Programme/ DAP) bersama dengan mitra lokal, Lapor Covid-19 dan mitra komunitas Palu, Roa Jaga Roa (RJR) akan mengenalkan Layanan Kesehatan Virtual — Rumah Sehat Rakyat (RSR).

Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penanganan Pandemi

Sejak pertama kali COVID-19 diumumkan, pemerintah merespon dengan berbagai kebijakan untuk menangani pandemi. Respon kebijakan terkait dengan transparansi, tata kelola, dan antikorupsi perlu menjadi perhatian. Sejak awal April 2020, Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Akuntabilitas Penanganan COVID-19 melakukan pemantauan terhadap penanganan COVID-19 di Indonesia untuk mendorong pemerintah dalam memprioritaskan sektor kesehatan, hingga mengedepankan prinsip keterbukaan informasi, akuntabilitas dan partisipasi publik dalam penanganan pandemi.

Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Distribusi dan Tatalaksana Program Vaksinasi Covid-19 di Indonesia

Kertas kebijakan ini akan mengurai risiko-risiko korupsi yang merupakan hasil pemikiran sejumlah koalisi masyarakat sipil melalui proses Focussed Group Discussion maupun diskusi publik dengan beberapa pemangku kepentingan dalam program vaksin COVID-19 di Indonesia sepanjang bulan Oktober 2021 hingga Maret 2022.

Panduan Pemantauan Pengadaan Vaksin Dan Logistik Pendukung Program Vaksinasi Di Indonesia Tahun 2021

Satu tahun lebih sudah berjalan. Pemerintah sangat intens dalam merancang arah kebijakan untuk penanganan covid 19 dimulai dari penataan regulasi sampai kepada pembuatan rancangan perencanaan untuk menanggulangi wabah pandemi covid 19. Oleh karena itu,  FITRA Riau bersama dengan Transparansi Internasional dan Koalisi masyarakat sipil mencoba mengidentifikasikan kembali bagaimana penanganan covid 19 khusus pengadaan barang dan jasa