KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Suatu pagi di Agustus 2022, matahari pagi bersinar cerah di New York, Amerika Serikat (AS). Semburatnya terlihat jelas di layar monitor komputer yang terhubung dengan aplikasi rapat daring yang diakses di sore hari waktu Jakarta.
Author Archives: Admin LaporCovid-19
REJECTING THE HEALTH BILL OMNIBUS LAW RESULTING FROM EVIL CONSPIRACY BETWEEN THE GOVERNMENT AND THE HOUSE OF REPRESENTATIVES, VIOLATING HEALTH RIGHTS WHILE THREATENING PUBLIC SAFETY AND NATIONAL SOVEREIGNTY
Jakarta, June 27, 2023 — The government and the House of Representatives have agreed to bring the Health Bill Omnibus Law to a plenary session for it to be enacted as a Law, despite numerous requests from various community groups to halt the discussion of the Health Bill.
Tolak RUU Kesehatan Omnibus Law Hasil Permufakatan Jahat Pemerintah Dengan DPR Yang Merampas Hak Rakyat Atas Kesehatan Dan Mengancam Keselamatan Rakyat Dan Kedaulatan Negara
Jakarta, 27 Juni 2023 — Pemerintah dan DPR bersepakat membawa RUU Kesehatan Omnibus Law ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi Undang-Undang, meskipun banyak kelompok masyarakat meminta untuk menghentikan pembahasan RUU Kesehatan.
Partisipasi Publik dalam Pembahasan RUU Kesehatan Dinilai Belum Bermakna
JAKARTA, KOMPAS — Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah diminta menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang Kesehatan. Hal itu disebabkan pembahasan rancangan regulasi tersebut dinilai tanpa partisipasi publik secara bermakna dan bisa memperluas komersialisasi layanan kesehatan.
Tunda Pengesahan RUU Kesehatan: Perbaiki dan Pastikan Partisipasi Publik yang Bermakna
Jakarta, 13 Juni 2023 — Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Akses Kesehatan mendesak DPR dan pemerintah untuk menunda Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan (Omnibus Law). Sejak digulirkan ke publik, RUU ini menuai pro-kontra cukup besar sebab belum berpihak pada kepentingan rakyat dan belum berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan Hak atas Kesehatan publik yang merupakan amanah konstitusi.
Postpone the Ratification of the Health Bill: Advance and Ensure Meaningful Public Participation
Jakarta, June 13, 2023 — The Civil Society Coalition for Just Access to Health urges the Parliament (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR) and the government to postpone the ratification of the Health Bill (Omnibus Law). Since its introduction to the public, this bill has been a subject of significant controversy as it does not prioritize the interests of the people and is not oriented towards protecting and fulfilling the rights to public health, which are mandated by the constitution.
Kelangkaan Tenaga Kesehatan Indonesia
Kelangkaan tenaga kesehatan ini juga merupakan efek pandemic COVID-19, dimana jumlah kematian tenaga Kesehatan berdasarkan nakes.laporcovid19.org per 7 Mei 2023 sebesar 2.087 orang. Tercatat menurut data tersebut jumlah kematian tenaga dokter adalah yang tertinggi, disusul perawat dan bidan.
Aksi Tim Swasta Pelacak Pandemi
Kematian seorang pasien Covid-19 itu begitu memukul Irma Hidayana. Ketika itu dia sedang mendampingi orang yang positif terjangkit virus corona ini mencari rumah sakit untuk perawatan. Apa daya kematian tetap merenggut nyawanya. “Saya pernah mendampingi warga sampai jam tiga pagi untuk dapat kamar, tapi akhirnya meninggal saat mengantre,” kata Irma, Founder Lapor Covid saat wawancara dengan Katadata.co.id beberapa waktu lalu.
Wisata Medis dan Ketimpangan Akses Kesehatan
Selasa, 14 Maret 2023 – Presiden Jokowi baru saja meresmikan sebuah rumah sakit berskala internasional di Bandung. Melalui cuitan di Twitter, Jokowi mengatakan bahwa pembangunan rumah sakit internasional ini merupakan kebijakan yang tepat untuk memastikan bahwa tidak banyak lagi warga Indonesia yang berobat ke luar negeri, seperti Singapura dan Malaysia, untuk mendapatkan layanan kesehatan yang lebih baik.
COVID-19: State of emergency doesn’t justify lack of transparency
The COVID-19 pandemic has exposed the government to a form of corruption that stems from the emergency procurement of goods and services intended for serving the economic recovery agenda. Studies, including by Federica Cacciatore et al. in 2022, show that there is a link between economic recovery programs with increased cases of corruption.