BANDUNG, POSKOTAJABAR.CO.ID – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Keadilan Kesehatan (Komas Sesdilkes) mendesak pemerintah mengkaji ulang rencana pemberian vaksin booster atau dosis ketiga untuk masyarakat umum. Komas Sesdilkes terhimpun dari puluhan pusat study, organisasi dan lembaga kemasyarakatan menyatakan hal tersebut di atas lewat rilis yang diterima redaksi, Minggu 9 Januari 2022. Firdaus Ferdiansyah dari Komas Sesdilkes mengatakan, alasan untuk mengkaji ulang rencana vaksin booster itu karena vaksinasi dosis 1 dan 2 belum tuntas.
Author Archives: Admin LaporCovid-19
Vaksin Booster Berbayar Bisa Picu Disparitas pada Berbagai Hal
JAKARTA, investor.id – Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai pelaksanaan vaksin booster berbayar dikhawatirkan akan memicu disparitas dalam berbagai hal. Pasalnya, masih banyak masyarakat hingga saat belum mendapatkan vaksin Covid-19.
Pemerintah Didesak Tunda Vaksin Booster Berbayar
KBRN, Jakarta: Sebanyak 6,9 juta masyarakat lanjut usia (lansia) yang masih belum mendapatkan vaksinasi Covid-19 sama sekali. Untuk itu, Perwakilan Koalisi Warga Lapor Covid-19 Firdaus mendesak agar pemerintah menunda rencana vaksin booster berbayar dan menggratiskannya. Selain lansia, lanjutnya, kelompok rentan lain seperti warga dengan penyalit peserta, ibu hamil, masyarakat adat, dan penyandang disabilitas belum menjadi prioritas program vaksinasi saat ini.
Pemerintah Diminta Tunda Vaksinasi Dosis Ketiga
BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Keadilan Kesehatan mendesak pemerintah mengkaji ulang rencana pemberian vaksin booster atau dosis ketiga untuk masyarakat umum. Pasalnya, Pemerintah rencananya akan memulai vaksinasi dosis ketiga pada 12 Januari 2021. Mereka bahkan meminta agar ditunda vaksin dosis ketiga. Karena vaksinasi dosis 1 dan dua belum optimal.
Tunda dan Gratiskan Vaksin Booster: Prioritaskan Kelompok Rentan dan Kesetaraan Vaksin Untuk Semua
09 Januari 2022 – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Keadilan Kesehatan mendesak pemerintah mengkaji ulang rencana pemberian vaksin booster atau dosis ketiga untuk masyarakat umum. Sebab, cakupan vaksinasi dosis 1 dan 2 belum optimal untuk kelompok masyarakat rentan, terutama warga lanjut usia. Kondisi ini bisa memperpanjang pandemi Covid-19. Pemerintah juga harus memastikan vaksin diberikan untuk semua, tanpa skema berbayar.
Lapor Covid-19 Banyak Terima Laporan Soal Praktik Jual Beli Vaksin Booster
Jakarta: Lapor Covid-19 mengungkapkan masih banyak ditemukan praktik jual beli vaksin booster untuk masyarakat umum. Sepanjang 2021, Lapor Covid-19 menerima sedikitnya 71 laporan warga terkait penyimpangan maupun penyalahgunaan program vaksinasi covid-19. “Salah satu temuan lain dari audit BPKP juga mengindikasikan adanya penyalahgunaan persediaan vaksin, di antaranya pemberian vaksin booster kepada kelompok nonnakes,” kata Tim Lapor Covid-19 Firdaus Ferdiansyah dalam keterangan resmi, Sabtu, 8 Januari 2022.
Virus China, Bisnis Oligarki Puluhan Triliun
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kesehatan dan Keadilan bersama ICW, YLBHI, LaporCovid-19, dan Lokataru, 31 Oktober 2021, mengungkapkan data-data berikut: (a) Seluruh rangkaian perubahan tarif pemeriksaan PCR, setidaknya lebih dari Rp. 23 triliun uang yang berputar dalam bisnis tersebut; (b) Total potensi keuntungan yang didapatkan, sekitar Rp10 triliun lebih;
Banyak Warga Curi Start Booster Vaksin COVID Ilegal, Kemenkes Angkat Bicara
Jakarta – Pemberian booster vaksin COVID-19 direncanakan baru akan dimulai 12 Januari mendatang, menyasar prioritas kelompok lansia. Namun sudah bukan rahasia lagi, tak sedikit yang ‘curi start’ mendapatkan booster vaksin secara sembunyi-sembunyi.
Praktik ini termasuk penyelewengan, mengingat secara resmi program booster vaksin COVID-19 selain untuk tenaga kesehatan (nakes) belum dimulai.
Kisah Warga ‘Curi Start’ Booster Vaksin Corona, Ada yang Bayar Ratusan Ribu!
“Awalnya saya mendapat adanya vaksin booster itu dari salah satu kerabat. Dia mengirimi saya link yang ada tulisan menyediakan vaksin booster. Setelah saya buka ternyata di link itu ada kolom nama, alamat, sama sudah melakukan vaksin dosis satu atau dua,” ujarnya dalam konferensi pers oleh LaporCovid-19 terkait temuan 33 laporan penyelewengan vaksin booster di 2021.
Kacau, Ada Penyelewengan 33 Vaksin Booster, Politisi PDIP: Perlu Didalami, Siapa yang Bertanggung Jawab
JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo meminta pemerintah agar mendalami adanya kasus penyelewengan 33 vaksin booster yang diberikan kepada kelompok non-tenaga kesehatan di tahun 2021.