Over 200 frontline COVID staff have yet to be compensated

More than 200 health workers have yet to receive the promised financial incentives for their work on the frontlines of Indonesia’s pandemic response throughout 2022, independent data initiative LaporCOVID-19 has found. The organization received a total of 241 reports regarding late payment of the incentives, a majority of which were filed by health workers in West Java and East Java and who mostly worked either in private hospitals or hospitals owned by regional administrations.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Keadilan Kesehatan “Pandemi Menuju Endemi, Insentif Nakes Belum Tuntas”

SIARAN PERS

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Keadilan Kesehatan “Pandemi Menuju Endemi, Insentif Nakes Belum Tuntas”

 

15 Januari 2023 Dua tahun pandemi Covid-19, tenaga kesehatan masih harus terus berjuang menangani pasien Covid-19. Tak jarang diantara mereka yang jatuh sakit, hingga harus mengorbankan nyawa mereka. Oleh karenanya, pemerintah melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI No.HK. 01. 07/ Menkes/770/2022 berjanji untuk memberikan hak insentif kepada seluruh tenaga kesehatan yang menangani Covid-19.

Meski kasus Covid-19 saat ini mulai menurun, masih banyak persoalan yang harus dihadapi oleh tenaga kesehatan. Salah satunya adalah insentif yang dipotong karena pemerintah berdalih tidak memiliki anggaran hingga insentif tak kunjung disalurkan. Selama tahun 2022, kami mendapati sedikitnya 241 laporan warga terkait insentif tenaga kesehatan yang menangani Covid-19. Terbaru, kami mendapatkan laporan terkait insentif tenaga kesehatan di Kota Semarang, Jawa Tengah yang berujung pada pemberhentian kontrak kerja sepihak karena dianggap telah menjelekkan institusi rumah sakit.

Berjuang mendapatkan hak berujung pemutusan hubungan kontrak

Pada Juli 2022, kami mendapat laporan dari salah satu tenaga kesehatan pada sebuah rumah sakit di Kota Semarang, Jawa Tengah di mana insentifnya sebagai Nakes yang menangani pasien Covid-19 pada Februari dan Maret 2022 belum dibayar. Laporan tersebut kemudian diteruskan ke Pemerintah Kota Semarang dan Kementerian Kesehatan. Namun, hasilnya nihil. Sebaliknya, tenaga kesehatan tersebut justru dipanggil dan diancam mendapatkan sanksi oleh jajaran direksi rumah sakit.

Sebelumnya, LaporCovid-19 bersama dengan LBH Semarang telah mengirimkan surat klarifikasi untuk menjelaskan kembali persoalan penyelesaian insentif tenaga kesehatan untuk meminimalisir risiko pemberhentian status pegawai tenaga kesehatan tersebut. Selang beberapa bulan setelahnya, tepatnya pada 02 Januari 2023, tenaga kesehatan tersebut tetap diberhentikan melalui Surat Keputusan Penghentian Kontrak Kerja dengan alasan tidak lulus pada ujian perpanjangan kontrak.

Pemberhentian kontrak kerja setelah tenaga kesehatan memperjuangkan hak insentifnya membuktikan bahwa Pemerintah Kota Semarang dan jajarannya belum sepenuhnya menerapkan tata kelola layanan publik yang baik, responsif, terbuka, akuntabel, mendorong, memfasilitasi dan melindungi partisipasi masyarakat. Pemerintah Kota Semarang justru berfokus pada penghentian suara kritis warga terkait hak-haknya. Padahal, layanan publik yang baik merupakan salah satu syarat terpenuhinya Hak Asasi Manusia, terutama pada akses layanan kesehatan di masa pandemi.

Semestinya, laporan warga bukan penghambat kinerja instansi, kritik tidak konstruktif, atau dianggap mencemarkan nama baik instansi. Sebaliknya, laporan warga justru berguna untuk mengontrol jalannya birokrasi sebuah instansi dan kebijakan yang ditetapkan. Dalam hal ini, Nakes yang berjasa dalam penanganan Covid-19 justru tidak mendapatkan perlindungan yang memadai, tidak mendapatkan hak insentifnya, dan berisiko kehilangan pekerjaan jika menuntut haknya.

Oleh sebab itu, kami Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Keadilan Kesehatan mendorong agar pemerintah segera:

  1. Menyalurkan dan menyelesaikan permasalahan insentif tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 di Kota Semarang;
  2. Membatalkan Surat Keputusan Penghentian Kontrak Kerja kepada tenaga kesehatan yang berjuang mendapatkan hak insentifnya;
  3. Menghentikan segala bentuk intimidasi dan ancaman bagi warga yang bersuara untuk perbaikan layanan publik selama pandemi;
  4. Menyediakan layanan publik yang baik, responsif, terbuka, akuntabel, mendorong, memfasilitasi dan melindungi partisipasi warga sehingga warga tidak merasa takut akan konsekuensi dari laporannya.

 

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Keadilan Kesehatan

 

Narahubung:


Siswo – LaporCovid-19
+6281235623778

 

Siaran pers ini dapat diunduh melalui tautan berikut

Stok Vaksin Covid-19 Menipis, Laju Vaksinasi Melambat

SIARAN PERS

Stok Vaksin Covid-19 Menipis, Laju Vaksinasi Melambat

Jakarta, 24 Oktober 2022 – Pemerintah mewajibkan vaksinasi booster, tapi barangnya langka. Pada akhir September lalu, Kementerian Kesehatan menyebutkan stok vaksin Covid-19 hanya tersedia lima juta dosis yang sebagian besar telah terdistribusi ke daerah. Pemerintah tidak lagi mendatangkan vaksin dari pembelian langsung maupun hibah melainkan mengandalkan stok lama dan produksi dalam negeri yang saat ini masih dalam tahap pengembangan.

Percepatan program vaksinasi kian melambat. Laju vaksinasi terus mengalami penurunan setidaknya sejak bulan Mei lalu. Pada Agustus 2022, Indonesia hanya mampu melakukan 3,5 juta suntikan atau 50% lebih rendah dibandingkan bulan Mei 2022 yang berhasil melakukan 7 juta suntikan. Selain animo masyarakat yang menurun, stok vaksin di berbagai daerah sudah mulai menipis dan tak jarang pemerintah daerah menutup layanan vaksinasi.

Kondisi ini mengkhawatirkan mengingat masih banyak warga yang belum mendapatkan vaksin booster. Sebelumnya, Indonesia menargetkan sasaran vaksinasi booster kepada 234.666.020 jiwa-sebagaimana vaksin dosis 1 dan dosis 2. Namun hingga akhir September 2022, baru sekitar 27% dari target sasaran yang berhasil mendapatkan vaksinasi booster. Capaian yang masih jauh dari yang direkomendasikan WHO, yakni 50% dari target sasaran.

LaporCovid-19 menerima 60 laporan warga terkait pelaksanaan vaksinasi sepanjang 2022. Dari jumlah tersebut, sebanyak 17% laporan berkaitan dengan kesulitan mendapatkan vaksin booster. Warga sulit mencari lokasi vaksinasi karena tak jarang pemerintah daerah menutup layanan vaksinasi akibat kelangkaan vaksin.

Kelangkaan vaksin dan rendahnya cakupan vaksinasi booster bisa membahayakan Indonesia di tengah upaya pemerintah mengakhiri pandemi. Data WHO menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang masih konsisten memiliki jumlah pertambahan kasus dan kematian Covid-19 tertinggi di Asia Tenggara. Bahkan tingkat kematian di Indonesia terbilang mengkhawatirkan, di atas rerata angka kematian global. Indonesia belum mampu menurunkan rerata angka kematian yang masih di angka 2,7% menjadi kurang dari 1% bahkan zero kematian.

Menyikapi perkembangan vaksinasi Covid-19 saat ini, LaporCovid-19 mendorong pemerintah melakukan beberapa langkah:

Pertama, pemerintah mempercepat distribusi stok vaksin yang masih tersedia di pusat dan melakukan relokasi vaksin dari daerah-daerah yang masih tinggi persediaan vaksinnya. Pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan dan distribusi aman untuk menghindari vaksin kedaluwarsa.

Kedua, vaksinasi booster harus diprioritaskan kepada kelompok rentan seperti lanjut usia dan kelompok yang memiliki komorbiditas, bukan semata-mata memenuhi kebutuhan pelaku perjalanan dan pengunjung pusat perbelanjaan. Daripada membuka sentra pelayanan vaksin booster di stasiun, terminal, atau bandara, lebih baik pemerintah memperketat protokol kesehatan di tempat publik dan mengalihkan vaksin booster ke Puskesmas.

Ketiga, pemerintah perlu menyediakan informasi ketersedian stok vaksin sesuai jenisnya berdasarkan kabupaten/kota agar warga dapat mengetahui kondisi sebenarnya stok vaksin di daerahnya masing-masing dan tidak kesulitan mencari.

Dengan masuknya varian baru XBB ke Indonesia. Pemerintah harus secepatnya menangani kelangkaan vaksin dan meningkatkan laju vaksinasi booster untuk memperkuat kekebalan komunitas dari vari ancaman varian baru Covid-19.

Narahubung:

Firdaus (0878-3882-2426)
Koordinator Advokasi LaporCovid-19

Ormas dan Kedutaan Inggris Inisiasi Rumah Sehat Rakyat di Sulteng, Apa Itu?

“Kemitraan kami dengan Lapor Covid-19, Rumah Sehat Rakyat menjadi demonstrasi baik tentang bagaimana kami dapat membantu mengembangkan cara-cara baru yang inovatif dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat rentan dan marjinal di Indonesia,” Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Owen Jenkins mengatakan di Palu, Rabu (24/8/2022).

Semangat Gotong Royong Berlandaskan Pancasila sebagai Pedoman Kebangkitan Indonesia dan Dunia

Sementara itu, Gustika Jusuf sebagai pengamat HAM juga memaparkan pentingnya mengakui peran masyarakat untuk bergotong royong dalam menciptakan keadilan. Sebagai contoh, banyak inisiatif saling membantu sesama di masa pandemi yang lahir dari kelompok pemuda.

 

Kedutaan Besar Inggris Bersama Lapor Covid-19,Kembangkan Layanan Kesehatan Virtual RSR di Sulteng

PALU, MERCUSUAR – Kedutaan besar Inggris Jakarta melalui program akses digital bersama mitra lokal, lapor Covid-19 dan mitra komunitas Palu, Roa jaga roa mengenakan layanan kesehatan virtual Rumah Sehat Rakyat (RSR), Rabu (24/8/2022) di salah satu hotel di Palu.

RSR Mengembangkan Layanan Kesehatan Virtual Bersama Kedutaan Besar Inggris

Kedutaan Besar Inggris Jakarta melalui Program Akses Digital (Digital Access Programme/ DAP) bersama dengan mitra lokal, Lapor Covid-19 dan mitra komunitas Palu, Roa Jaga Roa (RJR) akan mengenalkan Layanan Kesehatan Virtual — Rumah Sehat Rakyat (RSR).

Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penanganan Pandemi

POLICY BRIEF

Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penanganan Pandemi

Oleh KOALISI MASYARAKAT SIPIL
UNTUK AKUNTABILITAS PENANGANAN COVID-19

 

Sejak pertama kali COVID-19 diumumkan, pemerintah merespon dengan berbagai kebijakan untuk menangani pandemi. Respon kebijakan terkait dengan transparansi, tata kelola, dan antikorupsi perlu menjadi perhatian. Sejak awal April 2020, Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Akuntabilitas Penanganan COVID-19 melakukan pemantauan terhadap penanganan COVID-19 di Indonesia untuk mendorong pemerintah dalam memprioritaskan sektor kesehatan, hingga mengedepankan prinsip keterbukaan informasi, akuntabilitas dan partisipasi publik dalam penanganan pandemi.

 

Selengkapnya dalam dokumen berikut ini…

 

Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Distribusi dan Tatalaksana Program Vaksinasi Covid-19 di Indonesia

POLICY BRIEF

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM DISTRIBUSI DAN
TATALAKSANA PROGRAM VAKSINASI COVID-19 DI INDONESIA

Oleh LaporCovid19, AIPJ2, dan Transparency International Indonesia

 

Kertas kebijakan ini akan mengurai risiko-risiko korupsi yang merupakan hasil pemikiran sejumlah koalisi masyarakat sipil melalui proses Focussed Group Discussion maupun diskusi publik dengan beberapa pemangku kepentingan dalam program vaksin COVID-19 di Indonesia sepanjang bulan Oktober 2021 hingga Maret 2022. Kertas kebijakan ini akan fokus pada tantangan yang terjadi pada proses distribusi vaksin COVID-19 dan tatalaksana vaksinasi
COVID-19, yang dapat menimbulkan potensi korupsi.

Selengkapnya dalam dokumen berikut ini…

 

Panduan Pemantauan Pengadaan Vaksin Dan Logistik Pendukung Program Vaksinasi Di Indonesia Tahun 2021

MODUL PEMANTAUAN PROGRAM VAKSINASI COVID-19

Panduan Pemantauan Pengadaan Vaksin Dan Logistik Pendukung Program Vaksinasi Di Indonesia Tahun 2021

Oleh LaporCovid19, AIPJ2, FITRA Provinsi Riau dan Transparency International Indonesia

 

Saat ini Krisis wabah pandemi Coronavirus Disease-19 (Covid 19) menjadi sebuah catatan krusial yang harus ditanggapi serius oleh publik. Berdasarkan potret perkembangannya banyak terjadi pasang surut mulai dari penetapan penanganan kedaruratan covid 19, perubahan regulasi, penyusunan program dan kegiatan yang mengharuskan kementerian/lembaga dan Pemerintahan Daerah untuk merealokasikan serta melakukan refocusing anggaran, serta pertanggung-jawaban yang simpang siur minim transparansi dan akuntabilitas pada proses perencanaan, pelaksanaan pada alokasi anggaran untuk penanganan pandemic covid-19 yang merupakan tumpuan masalah sehingga harus direkomendasikan untuk diperbaiki.

Satu tahun lebih sudah berjalan. Pemerintah sangat intens dalam merancang arah kebijakan untuk penanganan covid 19 dimulai dari penataan regulasi sampai kepada pembuatan rancangan perencanaan untuk menanggulangi wabah pandemi covid 19. Oleh karena itu,  FITRA Riau bersama dengan Transparansi Internasional dan Koalisi masyarakat sipil mencoba mengidentifikasikan kembali bagaimana penanganan covid 19 khusus pengadaan barang dan jasa disektor pengadaan vaksin dan logistik pendukung.

 

Selengkapnya dalam dokumen berikut ini…