“Kemitraan kami dengan Lapor Covid-19, Rumah Sehat Rakyat menjadi demonstrasi baik tentang bagaimana kami dapat membantu mengembangkan cara-cara baru yang inovatif dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat rentan dan marjinal di Indonesia,” Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Owen Jenkins mengatakan di Palu, Rabu (24/8/2022).
Semangat Gotong Royong Berlandaskan Pancasila sebagai Pedoman Kebangkitan Indonesia dan Dunia
Sementara itu, Gustika Jusuf sebagai pengamat HAM juga memaparkan pentingnya mengakui peran masyarakat untuk bergotong royong dalam menciptakan keadilan. Sebagai contoh, banyak inisiatif saling membantu sesama di masa pandemi yang lahir dari kelompok pemuda.
Kedutaan Besar Inggris Bersama Lapor Covid-19,Kembangkan Layanan Kesehatan Virtual RSR di Sulteng
PALU, MERCUSUAR – Kedutaan besar Inggris Jakarta melalui program akses digital bersama mitra lokal, lapor Covid-19 dan mitra komunitas Palu, Roa jaga roa mengenakan layanan kesehatan virtual Rumah Sehat Rakyat (RSR), Rabu (24/8/2022) di salah satu hotel di Palu.
RSR Mengembangkan Layanan Kesehatan Virtual Bersama Kedutaan Besar Inggris
Kedutaan Besar Inggris Jakarta melalui Program Akses Digital (Digital Access Programme/ DAP) bersama dengan mitra lokal, Lapor Covid-19 dan mitra komunitas Palu, Roa Jaga Roa (RJR) akan mengenalkan Layanan Kesehatan Virtual — Rumah Sehat Rakyat (RSR).
Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penanganan Pandemi
POLICY BRIEF
Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penanganan Pandemi
Oleh KOALISI MASYARAKAT SIPIL
UNTUK AKUNTABILITAS PENANGANAN COVID-19
Sejak pertama kali COVID-19 diumumkan, pemerintah merespon dengan berbagai kebijakan untuk menangani pandemi. Respon kebijakan terkait dengan transparansi, tata kelola, dan antikorupsi perlu menjadi perhatian. Sejak awal April 2020, Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Akuntabilitas Penanganan COVID-19 melakukan pemantauan terhadap penanganan COVID-19 di Indonesia untuk mendorong pemerintah dalam memprioritaskan sektor kesehatan, hingga mengedepankan prinsip keterbukaan informasi, akuntabilitas dan partisipasi publik dalam penanganan pandemi.
Selengkapnya dalam dokumen berikut ini…
Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Distribusi dan Tatalaksana Program Vaksinasi Covid-19 di Indonesia
POLICY BRIEF
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM DISTRIBUSI DAN
TATALAKSANA PROGRAM VAKSINASI COVID-19 DI INDONESIA
Oleh LaporCovid19, AIPJ2, dan Transparency International Indonesia
Kertas kebijakan ini akan mengurai risiko-risiko korupsi yang merupakan hasil pemikiran sejumlah koalisi masyarakat sipil melalui proses Focussed Group Discussion maupun diskusi publik dengan beberapa pemangku kepentingan dalam program vaksin COVID-19 di Indonesia sepanjang bulan Oktober 2021 hingga Maret 2022. Kertas kebijakan ini akan fokus pada tantangan yang terjadi pada proses distribusi vaksin COVID-19 dan tatalaksana vaksinasi
COVID-19, yang dapat menimbulkan potensi korupsi.
Selengkapnya dalam dokumen berikut ini…
Panduan Pemantauan Pengadaan Vaksin Dan Logistik Pendukung Program Vaksinasi Di Indonesia Tahun 2021
MODUL PEMANTAUAN PROGRAM VAKSINASI COVID-19
Panduan Pemantauan Pengadaan Vaksin Dan Logistik Pendukung Program Vaksinasi Di Indonesia Tahun 2021
Oleh LaporCovid19, AIPJ2, FITRA Provinsi Riau dan Transparency International Indonesia
Saat ini Krisis wabah pandemi Coronavirus Disease-19 (Covid 19) menjadi sebuah catatan krusial yang harus ditanggapi serius oleh publik. Berdasarkan potret perkembangannya banyak terjadi pasang surut mulai dari penetapan penanganan kedaruratan covid 19, perubahan regulasi, penyusunan program dan kegiatan yang mengharuskan kementerian/lembaga dan Pemerintahan Daerah untuk merealokasikan serta melakukan refocusing anggaran, serta pertanggung-jawaban yang simpang siur minim transparansi dan akuntabilitas pada proses perencanaan, pelaksanaan pada alokasi anggaran untuk penanganan pandemic covid-19 yang merupakan tumpuan masalah sehingga harus direkomendasikan untuk diperbaiki.
Satu tahun lebih sudah berjalan. Pemerintah sangat intens dalam merancang arah kebijakan untuk penanganan covid 19 dimulai dari penataan regulasi sampai kepada pembuatan rancangan perencanaan untuk menanggulangi wabah pandemi covid 19. Oleh karena itu, FITRA Riau bersama dengan Transparansi Internasional dan Koalisi masyarakat sipil mencoba mengidentifikasikan kembali bagaimana penanganan covid 19 khusus pengadaan barang dan jasa disektor pengadaan vaksin dan logistik pendukung.
Selengkapnya dalam dokumen berikut ini…
Panduan Pemantauan Jaring Pengaman Sosial (Bansos) dalam Penanganan Covid-19 bagi Masyarakat Sipil
ADVOKASI PANDEMI
Panduan Pemantauan Jaring Pengaman Sosial (Bansos) dalam Penanganan Covid-19 bagi Masyarakat Sipil
Oleh Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Transparansi Penanganan COVID-19
Transparency International Indonesia (TII) bersama dengan jaringan Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) melakukan pemantauan terhadap kebijakan pemerintah daerah maupun pusat dalam penyaluran bantuan sosial di masa pandemi. Pemantaun ini dilakukan di 6 wilayah kerja diantaranya Banda Aceh, Kabupaten Indramayu, Kota Gorontalo, Kota Pontianak, Kota Makassar, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Modul Pemantauan ini merupakan modul yang diadaptasi Transparency International Indonesia dari modul sebelumnya yang disusun oleh Tim Indonesia Corruption Watch (ICW) 2 pada bulan Juni 2020 dan diterapkan di 15 jaringan di daerah dan 3 jaringan di nasional.
Selengkapnya dalam dokumen berikut ini…
Evaluasi Kebijakan Penanganan Pandemi dalam Spektrum Integritas Bantuan Sosial dan Keadilan Penyelenggaraan Vaksinasi di Jawa Timur
POLICY BRIEF
Evaluasi Kebijakan Penanganan Pandemi dalam Spektrum Integritas Bantuan Sosial dan Keadilan Penyelenggaraan Vaksinasi di Jawa Timur
Sebuah Kolaborasi LaporCovid-19, EM UB 2021, BEM FEB UB 2021, & BEM FK UB 2021
Pandemi adalah persoalan multi sektor. Tidak hanya sektor kesehatan yang terdampak, sektor sosial dan ekonomi turut terkena imbas dari pandemi Covid-19. Pada sektor kesehatan, hari demi hari jumlah kasus positif Covid-19 terus meningkat dan jumlah kematian akibat Covid-19 terus terjadi. Eskalasi kasus positif dan kematian akibat Covid-19 yang tidak hanya terjadi pada aras nasional menimbulkan dampak pada skala provinsi.
Provinsi Jawa Timur sendiri, dampak Covid-19 menimbulkan 2 isu krusial, yakni: 1) Belum meratanya distribusi vaksin antar kota/kabupaten di Jawa Timur. Padahal apabila melihat data yang ada, Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan jumlah kasus tertinggi di Indonesia, serta 2) Belum adanya transparansi dana bansos dan data yang jelas untuk penerima bansos yang akurat sehingga mengakibatkan belum terserapnya anggaran bansos secara optimal dan menimbulkan celah-celah untuk melakukan tindak pidana korupsi.
Dalam rangka memberikan masukan atau rekomendasi kebijakan terhadap 2 isu krusial di Jawa Timur tersebut serta sebagai wujud pengimplementasian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 5 ayat d yakni “terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”.
Oleh karena itu, aliansi kami yang terdiri dari Lapor Covid-19, Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya melakukan pembuatan Policy Brief yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Penanganan Pandemi dalam Spektrum Integritas Bantuan Sosial dan Penyelenggaraan Vaksinasi di Jawa Timur”. Harapannya, masukan di dalam Policy Brief ini dapat memberikan dampak positif berupa rekomendasi yang konstruktif bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar nantinya dapat mengatasi 2 isu krusial tersebut yakni ketimpangan penyaluran vaksin antar kabupaten/kota dan transparansi dana bansos, akurasi data bansos, serta problema korupsi bantuan sosial di Jawa Timur.
Selengkapnya dalam dokumen berikut ini…
Keluhan Warga Mengenai Bantuan Sosial Selama Pandemi Covid-19
ADVOKASI PANDEMI
Keluhan Warga Mengenai Bantuan Sosial Selama Pandemi Covid-19
Oleh LaporCovid-19 dan Transparency International Indonesia (TII)
Pandemi yang berlangsung selama hampir setahun membuat kondisi ekonomi masyarakat Indonesia terpuruk. Sebagai upaya untuk dapat melangsungkan perputaran ekonomi di masyarakat, pemerintah merespon situasi pandemi dengan memberikan bantuan material kepada sebagian penduduk Indonesia. Bantuan material ini diberikan kepada rakyat melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan bantuan kepada pelaku UMKM.
Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk program perlindungan sosial sebesar Rp 203,90 triliun pada tahun 2020. Berdasarkan catatan kementerian keuangan sampai dengan akhir Desember, realisasi anggaran perlindungan sosial Rp. 220,9 triliun. Meskipun melebihi pagu anggaran, pelaksanaan program ini menunjukkan masih banyak warga yang belum mendapatkan bantuan sosial karena berbagai permasalahan.
Selengkapnya dalam dokumen berikut ini…