Pemerintah Perlu Perbaiki Sistem Karantina yang Tidak Manusiawi

22 Desember 2021 – Merespon beredarnya video dan pemberitaan media tentang panjangnya antrian WNI di Bandara Soekarno Hatta pada Sabtu (18/12), kami, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Kesehatan Masyarakat mendesak agar pemerintah segera memperbaiki sistem dan mekanisme karantina. Ini diperlukan untuk melindungi warga dari ancaman penularan virus Corona dan dari dampak kerugian lainnya, seperti calo makanan maupun karantina di hotel dengan biaya jutaan rupiah. Kami mencatat tiga hal dari peristiwa ini:

Kebijakan Karantina Banyak Bolong, Waspada Meluasnya Omicron

TEMPO.CO,?Jakarta?- Menteri Kesehatan Budi Gunadi?Sadikin mengumumkan telah mendeteksi WNI yang terjangkit Covid-19 varian?Omicron, pada Kamis, 16 Desember 2021.?Budi menyebut pasien pertama adalah N, seorang petugas kebersihan di pusat karantina Wisma Atlet, Jakarta. Hal ini diketahui dari hasil pengambilan sampel rutin karyawan Wisma Atlet. Sampel tersebut dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes)?untuk dilakukan?whole genome sequencing (WGS).

Vaksin Booster Berbayar dan Ketimpangan Sosial bagi Rakyat Indonesia

Nationalgeographic.co.id?Koalisi masyarakat sipil yang terdiri atas CISDI, PUSKAPA, LaporCovid-19, dan Transparency International Indonesia meminta pemerintah Indonesia meniadakan kebijakan?vaksin booster?berbayar. Permintaan ini muncul setelah adanya wacana program?vaksin booster?berbayar dari pemerintah Indonesia yang disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada pekan lalu.