Jakarta, June 27, 2023
Tag Archives: Pemerintah
Postpone the Ratification of the Health Bill: Advance and Ensure Meaningful Public Participation
Jakarta, June 13, 2023
COVID-19: State of emergency doesn
The COVID-19 pandemic has exposed the government to a form of corruption that stems from the emergency procurement of goods and services intended for serving the economic recovery agenda. Studies, including by Federica Cacciatore et al. in 2022, show that there is a link between economic recovery programs with increased cases of corruption.
Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penanganan Pandemi
Sejak pertama kali COVID-19 diumumkan, pemerintah merespon dengan berbagai kebijakan untuk menangani pandemi. Respon kebijakan terkait dengan transparansi, tata kelola, dan antikorupsi perlu menjadi perhatian. Sejak awal April 2020, Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Akuntabilitas Penanganan COVID-19 melakukan pemantauan terhadap penanganan COVID-19 di Indonesia untuk mendorong pemerintah dalam memprioritaskan sektor kesehatan, hingga mengedepankan prinsip keterbukaan informasi, akuntabilitas dan partisipasi publik dalam penanganan pandemi.
Evaluasi Kebijakan Penanganan Pandemi dalam Spektrum Integritas Bantuan Sosial dan Keadilan Penyelenggaraan Vaksinasi di Jawa Timur
Pandemi adalah persoalan multi sektor. Tidak hanya sektor kesehatan yang terdampak, sektor sosial dan ekonomi turut terkena imbas dari pandemi Covid-19. Pada sektor kesehatan, hari demi hari jumlah kasus positif Covid-19 terus meningkat dan jumlah kematian akibat Covid-19 terus terjadi. Eskalasi kasus positif dan kematian akibat Covid-19 yang tidak hanya terjadi pada aras nasional menimbulkan dampak pada skala provinsi.
Keluhan Warga Mengenai Bantuan Sosial Selama Pandemi Covid-19
Pandemi yang berlangsung selama hampir setahun membuat kondisi ekonomi masyarakat Indonesia terpuruk. Sebagai upaya untuk dapat melangsungkan perputaran ekonomi di masyarakat, pemerintah merespon situasi pandemi dengan memberikan bantuan material kepada sebagian penduduk Indonesia. Bantuan material ini diberikan kepada rakyat melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan bantuan kepada pelaku UMKM.
Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pemerintah Mengkaji Ulang Rencana Vaksinasi Booster
Merdeka.com -?Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Keadilan Kesehatan mendesak pemerintah mengkaji ulang rencana pemberian vaksin booster bagi masyarakat umum. Desakan ini merujuk pada kondisi vaksinasi dosis satu dan dua di Indonesia belum optimal untuk kelompok masyarakat rentan, terutama warga lanjut usia.Hingga Kamis (6/1), cakupan vaksinasi dosis kedua masih relatif rendah, yakni 55,58 persen.?
Satgas Covid-19 Jelaskan Adanya Perbedaan Data Kematian Pemerintah Pusat dan Daerah
Merdeka.com – Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Wiku Bakti Bawono Adisasmito mengungkap, sejumlah alasan terjadinya perbedaan data kasus kematian Covid-19 antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini menjawab temuan LaporCovid-19 adanya selisih 16.000 data kematian Covid-19.
Kampus Siap Mulai PTM 100 Persen, Level 3 Hanya Menyisakan 15 Daerah
Pada kesempatan lain, LaporCovid-19 membeberkan adanya laporan warga terkait penjualan vaksin Covid-19. Penjualan dilakukan di marketplace dan dihargai Rp 700.000. Hal itu diutarakan anggota LaporCovid-19 Amanda Tan pada diskusi virtual Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Keadilan Kesehatan kemarin (4/1).
LaporCovid-19 Catat 33 Kasus Penyimpangan Vaksin Booster Sepanjang 2021
Liputan6.com, Jakarta?Komunitas pemantau penanganan Covid-19 LaporCovid-19 mencatat ada 33 kasus penyimpangan vaksin booster. Disebut demikian, karena?booster?baru diberikan kepada non-tenaga kesehatan. Sementara pemerintah hingga awal Januari 2022, belum secara resmi mengizinkan pelaksanaan booster untuk kelompok masyarakat umum.