15 Maret 2022 – Diberlakukannya kembali pembelajaran tatap muka terbatas dengan kapasitas maksimal 100% pada daerah dengan PPKM level 1 dan 2 tanpa adanya evaluasi menyeluruh menunjukkan kesehatan dan keselamatan anak belum jadi prioritas dalam penanganan pandemi ini. Apalagi, saat ini kasus masih tinggi dan positivity rate harian mencapai 10% atau melebihi batas aman 5%.
Tag Archives: Protokol Kesehatan
Refleksi Dua Tahun Pandemi COVID-19 di Indonesia : Pencegahan Bahaya Terabai, Pendataan Kematian Terbengkalai
7 Maret 2022 – Dua tahun pandemi COVID-19 telah menjadi bagian kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Berbagai macam kenangan pahit berupa kematian orang-orang yang berharga, perjuangan keras di berbagai lini pergerakan masyarakat, hingga tekanan batin akan situasi COVID-19 yang penuh dengan ketidakpastian di Indonesia telah menghantui berbagai sektor kehidupan masyarakat.
Dua Tahun Pandemi: Momentum Memperbaiki Pengendalian COVID-19 untuk Mencegah Kesenjangan Akses dan Pelayanan.
Jakarta, 2 Maret 2022 – Indonesia memasuki tahun ketiga pandemi COVID-19 sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020 lalu. Hingga hari ini telah ditemukan setidaknya 5.589.176 kasus konfirmasi diikuti 148.660 kematian (01/03). Jumlah kasus dan kematian yang tercatat kemungkinan besar masih jauh lebih rendah dari kenyataan lantaran adanya keterbatasan tes, lacak, dan sistem pencatatan di tingkat pusat maupun daerah.
Pemerintah Perlu Perbaiki Sistem Karantina yang Tidak Manusiawi
22 Desember 2021 – Merespon beredarnya video dan pemberitaan media tentang panjangnya antrian WNI di Bandara Soekarno Hatta pada Sabtu (18/12), kami, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Kesehatan Masyarakat mendesak agar pemerintah segera memperbaiki sistem dan mekanisme karantina. Ini diperlukan untuk melindungi warga dari ancaman penularan virus Corona dan dari dampak kerugian lainnya, seperti calo makanan maupun karantina di hotel dengan biaya jutaan rupiah. Kami mencatat tiga hal dari peristiwa ini:
Dispensasi Karantina Bagi Pejabat Membahayakan Kesehatan Masyarakat di Tengah Ancaman Omicron
Kasus suap karantina, pengistimewaan pejabat tertentu serta pengubahan aturan karantina SE Covid-19 25/2021 merusak rasa keadilan masyarakat. Konsekuensinya, wajar jika masyarakat semakin tidak percaya kepada pemerintah. Pengistimewaan pejabat dalam aturan karantina menegaskan bahwa politisi busuk selalu menutupi kesalahan pejabat. Pejabat publik seharusnya menjadi teladan bagi publik dalam mengedepankan praktik protokol kesehatan sebaik-baiknya.
Evaluasi 3 Bulan PTM: Prokes Dilanggar dan Keselamatan Anak Dipertaruhkan
Evaluasi 3 Bulan PTM: Prokes Dilanggar dan Keselamatan Anak Dipertaruhkan Pelanggaran Ketentuan PTM Temuan Laporan Warga Data Hasil Crawling Media Refleksi dan Kesimpulan
Hari Anak Sedunia 2021: Pastikan Perlindungan Pembelajaran Tatap Muka
20 November 2021. Akhir Agustus 2021, pemerintah mengizinkan sejumlah sekolah untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. Sayangnya, pembelajaran tatap muka menyebabkan terjadinya dua persoalan yang mendasar: terjadinya transmisi virus pada lingkungan sekolah sehingga banyak murid dan guru terinfeksi Covid-19, dan minimnya perlindungan warga sekolah dari tindakan perundungan, kekerasan, maupun intimidasi berkaitan dengan penegakan protokol kesehatan di sekolahnya. Sehingga, pada peringatan Hari Anak Sedunia 2021 ini pemerintah perlu meninjau kembali penerapan PTM terbatas untuk memberikan jaminan perlindungan kesehatan anak di lingkungan pendidikan.
Tingkat Kematian Akibat Covid-19 Turun, Kewaspadaan Pantang Turun
Meskipun data kematian pemerintah pusat dan daerah belum sinkron, kasus kematian terkait Covid-19 terus terjadi. Meski demikian, tampak tren penurunan kasus kematian dari 510 kota/kabupaten selama dua pekan hingga 23 Oktober 2021. Di luar Pulau Jawa secara umum mengalami penurunan sebesar 91% dan 97%. Di Pulau Jawa juga mulai terlihat penurunan kasus kematian meski lebih kecil dibandingkan wilayah luar Jawa.
Koalisi Masyarakat Desak 4 Menteri Untuk Tunda Dan Tinjau Ulang Kebijakan PTM Demi Keselamatan Anak
Jakarta, 3 Oktober 2021 – Koalisi Selamatkan Anak Indonesia sampaikan surat desakan beserta kertas kebijakan kepada pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT). Koalisi Selamatkan Anak adalah Koalisi interdisipliner dan antar profesi yang berfokus pada keselamatan anak dan keberlanjutan pendidikan di Indonesia selama pandemi Covid-19.
Pelaksanaan PON di Papua tidak Mementingkan Aspek Epidemiologis
24 September 2021 Walau di tengah pandemi Covid-19, Pekan Olahraga Nasiona (PON) secara resmi akan tetap dilaksanakan pada 2 Oktober – 15 Oktober 2021 dengan total 44 cabang olahraga, 679 pertandingan yang tersebar di 4 kota dan kabupaten di Provinsi Papua.