Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pemerintah Mengkaji Ulang Rencana Vaksinasi Booster

Merdeka.com - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Keadilan Kesehatan mendesak pemerintah mengkaji ulang rencana pemberian vaksin booster bagi masyarakat umum. Desakan ini merujuk pada kondisi vaksinasi dosis satu dan dua di Indonesia belum optimal untuk kelompok masyarakat rentan, terutama warga lanjut usia.Hingga Kamis (6/1), cakupan vaksinasi dosis kedua masih relatif rendah, yakni 55,58 persen. 

Pemerintah Didesak Kaji Ulang Rencana Booster Berbayar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Keadilan Kesehatan mendesak pemerintah mengkaji ulang rencana pemberian vaksin booster atau dosis ketiga untuk masyarakat umum. Sebab, cakupan vaksinasi dosis satu dan dua belum optimal untuk kelompok masyarakat rentan, terutama warga lanjut usia.

Pemerintah Didesak Tunda Vaksin Booster Berbayar

KBRN, Jakarta: Sebanyak 6,9 juta masyarakat lanjut usia (lansia) yang masih belum mendapatkan vaksinasi Covid-19 sama sekali. Untuk itu, Perwakilan Koalisi Warga Lapor Covid-19 Firdaus mendesak agar pemerintah menunda rencana vaksin booster berbayar dan menggratiskannya. Selain lansia, lanjutnya, kelompok rentan lain seperti warga dengan penyalit peserta, ibu hamil, masyarakat adat, dan penyandang disabilitas belum menjadi prioritas program vaksinasi saat ini.

Koalisi Masyarakat Sipil Minta Pemerintah Tunda Pemberian Vaksin Booster

KOALISI Masyarakat Sipil untuk Akses Keadilan Kesehatan mendesak pemerintah mengkaji ulang rencana pemberian vaksin booster atau dosis ketiga untuk masyarakat umum. Salah satu anggota koalisi Firdaus Ferdiansyah mengkungkapkan, hal itu dengan mempertimbangkan cakupan vaksinasi dosis 1 dan 2 belum optimal untuk kelompok masyarakat rentan, terutama warga lanjut usia. Kondisi ini bisa memperpanjang pandemi covid-19.

Lapor Covid-19 Banyak Terima Laporan Soal Praktik Jual Beli Vaksin Booster

Jakarta: Lapor Covid-19 mengungkapkan masih banyak ditemukan praktik jual beli vaksin booster untuk masyarakat umum. Sepanjang 2021, Lapor Covid-19 menerima sedikitnya 71 laporan warga terkait penyimpangan maupun penyalahgunaan program vaksinasi covid-19. “Salah satu temuan lain dari audit BPKP juga mengindikasikan adanya penyalahgunaan persediaan vaksin, di antaranya pemberian vaksin booster kepada kelompok nonnakes,” kata Tim Lapor Covid-19 Firdaus Ferdiansyah dalam keterangan resmi, Sabtu, 8 Januari 2022.

Virus China, Bisnis Oligarki Puluhan Triliun

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kesehatan dan Keadilan bersama ICW, YLBHI, LaporCovid-19, dan Lokataru, 31 Oktober 2021, mengungkapkan data-data berikut: (a) Seluruh rangkaian perubahan tarif pemeriksaan PCR, setidaknya lebih dari Rp. 23 triliun uang yang berputar dalam bisnis tersebut; (b) Total potensi keuntungan yang didapatkan, sekitar Rp10 triliun lebih;

Banyak Warga Curi Start Booster Vaksin COVID Ilegal, Kemenkes Angkat Bicara

Jakarta – Pemberian booster vaksin COVID-19 direncanakan baru akan dimulai 12 Januari mendatang, menyasar prioritas kelompok lansia. Namun sudah bukan rahasia lagi, tak sedikit yang ‘curi start’ mendapatkan booster vaksin secara sembunyi-sembunyi.
Praktik ini termasuk penyelewengan, mengingat secara resmi program booster vaksin COVID-19 selain untuk tenaga kesehatan (nakes) belum dimulai. 

Kisah Warga Curi Start Booster Vaksin Corona, Ada yang Bayar Ratusan Ribu!

“Awalnya saya mendapat adanya vaksin booster itu dari salah satu kerabat. Dia mengirimi saya link yang ada tulisan menyediakan vaksin booster. Setelah saya buka ternyata di link itu ada kolom nama, alamat, sama sudah melakukan vaksin dosis satu atau dua,” ujarnya dalam konferensi pers oleh LaporCovid-19 terkait temuan 33 laporan penyelewengan vaksin booster di 2021.

Kacau, Ada Penyelewengan 33 Vaksin Booster, Politisi PDIP: Perlu Didalami, Siapa yang Bertanggung Jawab

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Anggota Komisi IX DPR  Rahmad Handoyo meminta pemerintah agar mendalami adanya kasus penyelewengan 33 vaksin booster yang diberikan kepada kelompok non-tenaga kesehatan di tahun 2021.