Hitung Harga Vaksin Booster

Lapor Covid-19 mengkritik rencana pemberian vaksin pemerintah. Organisasi nirlaba itu meminta pemerintah menunda suntikan booster hingga vaksinasi dosis pertama tercapai secara merata. Musababnya, cakupan vaksinasi dosis pertama bagi kalangan lanjut usia belum menyentuh 70 persen atau 14,2 juta jiwa dari target 21,5 juta jiwa per awal tahun. ?Kelompok lansia masih sedikit vaksinnya dan mereka kelompok rentan yang mudah terpapar ketika terinfeksi,? kata relawan Lapor Covid-19 Amanda Tan.

LaporCovid-19 Sebut Ada Jual-Beli Vaksin Booster, Ini Respons Kemenkes

Jakarta, IDN Times?- Juru Bicara Vaksinasi COVID-19, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan sampai saat ini dia belum menerima laporan langsung dari koalisi masyarakat sipil terkait penyimpangan jual-beli vaksin?booster.? Menurut Nadia, jika laporan itu sudah masuk ke Kemenkes, pemerintah pasti sudah membentuk tim yang bertugas menangani masalah tersebut.?”Saya sendiri belum terinfo ya, tapi jika sudah dikirimkan, maka akan ada ada unit yang akan menangani,” ujarnya saat dikonfirmasi?IDN Times, Kamis (6/12/2021).

Kampus Siap Mulai PTM 100 Persen

Laporan tersebut diterima LaporCovid-19 pada 13 Desember. “Ketika kami menelusuri memang ada transaksi jual beli,” kata Amanda. Bahkan secara rinci ditulis spek dari vaksin yang dijual.lebih lanjut Amanda menyatakan bahwa vaksin yang dijual merupakan vaksin untuk skema gotong royong. Tim LaporCovid-19 pun telah melaporkan kejadian itu kepada Kementerian Kesehatan. Sayangnya,Amanda membeberkan, tak ada respon dari kementerian yang dipimpin Budi Gunadi Sadikin itu. Bahkan aduan itu dicap hoaks oleh Kominfo.

Booster Vaksin Ilegal Surabaya Dicurigai Libatkan Pejabat dan Aparat

Surabaya, CNN Indonesia — Peneliti Transparency International Indonesia (TII) Agus Sarwono menduga ada keterlibatan pejabat dan aparat dalam praktik penyuntikan vaksin Covid-19?dosis ketiga atau booster ilegal ke masyarakat umum di Surabaya. Menurutnya, sindikat penyuntikan booster ilegal itu mendapat pasokan vaksin dari petugas yang punya wewenang menyimpan atau mendistribusikan ke daerah.