TEMPO.CO,?Jakarta?- Koalisi masyarakat sipil meminta pemerintah menghapus kebijakan?vaksin?booster?berbayar. Lembaga yang tergabung dalam koalisi ini adalah CISDI, Puskapa, LaporCovid-19, dan Transparency International Indonesia (TII).
Bikin Rakyat Bingung dan Perlebar Ketimpangan, Koalisi Sipil Tolak Vaksin Booster Berbayar
Suara.com -?Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari CISDI, PUSKAPA, Lapor COVID-19, dan Transparency International Indonesia meminta pemerintah meniadakan kebijakan vaksin dosis ketiga atau booster berbayar. Mereka menilai saat pasokan vaksin dan kapasitas vaccine delivery terbatas, kebijakan booster berbayar berisiko memperburuk ketimpangan?vaksinasi?dan mengalihkan pasokan dari meratanya dua dosis pertama atau vaksinasi primer.
Kaleidoskop Pendidikan 2021: Sejumlah Kebijakan Mendikbud-Ristek Jadi Sorotan
Pada tahap pelaksaan, terdapat pelanggaran di lapangan rjadi. Berdasarkan data yang dimiliki Lapor Covid-19, mulai dari Januari sampai September 2021, terdapat 167 aduan terkait pelanggaran protokol kesehatan (prokes) di sekolah.
Dispensasi Karantina Bagi Pejabat dan Dugaan Katabelece dari Satgas Covid-19
Perwakilan LaporCovid-19, Firdaus Ferdiansyah, mengatakan keistimewaan karantina bagi para pejabat tak hanya diskriminatif, juga berbahaya untuk publik. Sebab, sangat mungkin pejabat yang baru pulang dari luar negeri membawa virus Covid-19. “Virus itu tak mengenai jabatan, jenis kelamin, umur, atau waktu. Siapa pun bisa terinfeksi,” ucapnya.
Pejabat Negara Dapat Dispensasi Karantina, Padahal Covid-19 Tidak Kenal Jabatan
Kabar Trenggalek???Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Kesehatan Masyarakat menyatakan sikap terhadap aturan dispensasi karantina bagi pejabat eselon satu. Dalam siaran persnya, Koalisi Masyarakat Sipil menyebutkan aturan tersbut membahayakan kesehatan masyarakat di tengah ancaman Covid-19 varian Omicron.
Ketimpangan Akses Vaksin Bikin Covid -19 Terus Bermutasi
Jakarta, Gatra.com ? Koalisi masyarakat sipil meminta pemerintah agar memprioritaskan vaksinasi dosis lengkap hingga mencakup 70?80% populasi secara nasional. Sejauh ini, cakupan vaksinasi dosis 2 di Indonesia baru sekitar 50,68% per 16 Desember 2021, seiring vaksinasi anak (6-11 tahun) yang baru bergulir.
Tantangan Berat Vaksinasi COVID-19 Anak: Ketidakpahaman Orang Tua
tirto.id – Pemerintah resmi memulai pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6 hingga 11 tahun sejak 14 Desember. Setidaknya ada 26,5 juta anak yang ditargetkan. Vaksinasi usai anak ini akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari provinsi dan kabupaten/kota dengan kriteria cakupan vaksinasi dosis 1 di atas 70 persen dan cakupan vaksinasi lansia di atas 60 persen.
Risiko Tinggi Terinfeksi COVID-19, Tenaga Kesehatan Bisa Apa?
Berdasarkan data dari Lapor COVID-19, total tenaga kesehatan Indonesia yang meninggal akibat terinfeksi COVID-19 yaitu sebanyak 2.066 orang per tanggal 4 Desember 2021. Kematian terbanyak yaitu profesi dokter sebanyak 730 orang, perawat sebanyak 670 orang, bidan 398 orang, dan beberapa tenaga kesehatan lainnya.
Cegah Munculnya Varian Baru, Pakar Kesehatan: Prioritaskan Vaksin Bagi yang Belum
Winnetnews.com -??Masuknya?varian Omicron ke Indonesia, membuat pemerintah giat mendorong program vaksinasi COVID-19. Dikabarkan mulai Januari 2022 mendatang Kemenkes RI akan memulai program booster vaksin atau pemberian dosis ketiga. Di sisi lain, beberapa lembaga swadaya masyarakat mulai dari CISDI, PUSKAPA, Lapor COVID-19, dan Transparency International Indonesia, meminta pemerintah lebih memprioritaskan vaksin untuk yang belum pernah mendapat dosis 1 atau 2 hingga……
Cegah Kemunculan Varian Baru, Pakar Saran Prioritaskan Vaksin Bagi yang Belum
Jakarta – Beberapa lembaga swadaya masyarakat mulai dari CISDI, PUSKAPA, Lapor COVID-19, dan Transparency International Indonesia, meminta pemerintah lebih memprioritaskan vaksin untuk yang belum pernah mendapat dosis 1 atau 2 hingga cakupan vaksinasi mencapai 70-80 persen secara nasional. Data terakhir, cakupan dua dosis vaksin di Indonesia baru mencapai 50,68 persen per 16 Desember 2021.