JAKARTA (The Jakarta Post/Asia News Network): The government will start administering Covid-19 booster shots for free on Wednesday (Jan 12), President Joko ‘Jokowi’ Widodo said, in an effort to strengthen the population?s immunity in response to the highly transmissible Omicron variant.
Author Archives: Admin LaporCovid-19
Vaksinasi Booster Segera Dimulai, DPR: Jangan Ada Ketimpangan di Daerah
KBR, Jakarta?- Pemerintah akan mulai menggelar vaksinasi COVID-19 dosis ketiga atau vaksin booster mulai Rabu, 12 Januari 2022. Anggota Komisi bidang Kesehatan di DPR RI, Netty Prasetiyani mengingatkan pemerintah bahwa pelaksanaan vaksinasi dosis ketiga alias booster tidak boleh menciptakan ketimpangan vaksinasi. Menurut Netty, masih ada wilayah justru baru memulai vaksin Covid-19 dosis pertama.
Kasus Ashanty dan Orang Tajir Pelesiran ke LN saat Omicron Marak
tirto.id – Sementara itu, Relawan LaporCovid-19, Amanda Tan menyatakan, pelesiran yang dilakukan oleh Ashanty dan orang tajir lainnya merupakan contoh yang tidak baik. Apalagi Ashanty merupakan publik figur yang menjadi panutan masyarakat. Amanda mengatakan, publik figur itu akan diikuti oleh warga karena mereka memiliki popularitas dan presence di sosial media yang cukup aktif. Dia pun menyayangkan Ashanty dan keluarga menunjukkan kegiatan berliburnya tanpa menggunakan masker dan minim protokol kesehatan.
Pemerintah Didesak Mengkaji Ulang Rencana Vaksin Booster, Ini Alasannya
BANDUNG,?POSKOTAJABAR.CO.ID – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Keadilan Kesehatan (Komas Sesdilkes) mendesak pemerintah mengkaji ulang rencana pemberian vaksin booster atau dosis ketiga untuk masyarakat umum. Komas Sesdilkes terhimpun dari puluhan pusat study, organisasi dan lembaga kemasyarakatan menyatakan hal tersebut di atas lewat rilis yang diterima redaksi, Minggu 9 Januari 2022. Firdaus Ferdiansyah dari Komas Sesdilkes mengatakan, alasan untuk mengkaji ulang rencana vaksin booster itu karena?vaksinasi dosis 1 dan 2 belum tuntas.
Vaksin Booster Berbayar Bisa Picu Disparitas pada Berbagai Hal
JAKARTA, investor.id – Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai pelaksanaan vaksin booster berbayar dikhawatirkan akan memicu disparitas dalam berbagai hal. Pasalnya, masih banyak masyarakat hingga saat belum mendapatkan vaksin Covid-19.
Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pemerintah Mengkaji Ulang Rencana Vaksinasi Booster
Merdeka.com -?Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Keadilan Kesehatan mendesak pemerintah mengkaji ulang rencana pemberian vaksin booster bagi masyarakat umum. Desakan ini merujuk pada kondisi vaksinasi dosis satu dan dua di Indonesia belum optimal untuk kelompok masyarakat rentan, terutama warga lanjut usia.Hingga Kamis (6/1), cakupan vaksinasi dosis kedua masih relatif rendah, yakni 55,58 persen.?
Pemerintah Didesak Kaji Ulang Rencana Booster Berbayar
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Keadilan Kesehatan mendesak pemerintah mengkaji ulang rencana pemberian?vaksin booster?atau dosis ketiga untuk masyarakat umum. Sebab, cakupan vaksinasi dosis satu dan dua belum optimal untuk kelompok masyarakat rentan, terutama warga lanjut usia.
Pemerintah Didesak Tunda Vaksin Booster Berbayar
KBRN, Jakarta: Sebanyak 6,9 juta masyarakat lanjut usia (lansia) yang masih belum mendapatkan vaksinasi Covid-19 sama sekali.?Untuk itu, Perwakilan Koalisi Warga Lapor Covid-19 Firdaus mendesak agar pemerintah menunda rencana vaksin booster berbayar dan menggratiskannya. Selain lansia, lanjutnya, kelompok rentan lain seperti warga dengan penyalit peserta, ibu hamil, masyarakat adat, dan penyandang disabilitas belum menjadi prioritas program vaksinasi saat ini.
Pemerintah Diminta Tunda Vaksinasi Dosis Ketiga
“Rencana ini justru akan menempatkan mereka yang belum mendapatkan vaksin sama sekali semakin rentan terinfeksi dan meningkatkan risiko kematian,” ucap Firdaus Ferdiansyah, anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Keadilan Kesehatan.
Koalisi Masyarakat Sipil Minta Pemerintah Tunda Pemberian Vaksin Booster
KOALISI Masyarakat Sipil untuk Akses Keadilan Kesehatan mendesak pemerintah mengkaji ulang rencana pemberian vaksin booster atau dosis ketiga untuk masyarakat umum. Salah satu anggota koalisi Firdaus Ferdiansyah mengkungkapkan, hal itu dengan mempertimbangkan cakupan vaksinasi dosis 1 dan 2 belum optimal untuk kelompok masyarakat rentan, terutama warga lanjut usia. Kondisi ini bisa memperpanjang pandemi covid-19.