09 Januari 2022 – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Keadilan Kesehatan mendesak pemerintah mengkaji ulang rencana pemberian vaksin booster atau dosis ketiga untuk masyarakat umum. Sebab, cakupan vaksinasi dosis 1 dan 2 belum optimal untuk kelompok masyarakat rentan, terutama warga lanjut usia. Kondisi ini bisa memperpanjang pandemi Covid-19. Pemerintah juga harus memastikan vaksin diberikan untuk semua, tanpa skema berbayar.
Author Archives: Admin LaporCovid-19
Lapor Covid-19 Banyak Terima Laporan Soal Praktik Jual Beli Vaksin Booster
Jakarta: Lapor Covid-19 mengungkapkan masih banyak ditemukan praktik jual beli?vaksin?booster?untuk masyarakat umum. Sepanjang 2021, Lapor Covid-19 menerima sedikitnya 71 laporan warga terkait penyimpangan maupun penyalahgunaan program?vaksinasi covid-19. “Salah satu temuan lain dari audit BPKP juga mengindikasikan adanya penyalahgunaan persediaan vaksin, di antaranya pemberian vaksin?booster?kepada kelompok nonnakes,” kata Tim Lapor Covid-19 Firdaus Ferdiansyah dalam keterangan resmi, Sabtu, 8 Januari 2022.
Virus China, Bisnis Oligarki Puluhan Triliun
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kesehatan dan Keadilan bersama ICW, YLBHI, LaporCovid-19, dan Lokataru, 31 Oktober 2021, mengungkapkan data-data berikut: (a) Seluruh rangkaian perubahan tarif pemeriksaan PCR, setidaknya lebih dari Rp. 23 triliun uang yang berputar dalam bisnis tersebut; (b) Total potensi keuntungan yang didapatkan, sekitar Rp10 triliun lebih;
Banyak Warga Curi Start Booster Vaksin COVID Ilegal, Kemenkes Angkat Bicara
Jakarta – Pemberian booster vaksin COVID-19 direncanakan baru akan dimulai 12 Januari mendatang, menyasar prioritas kelompok lansia. Namun sudah bukan rahasia lagi, tak sedikit yang ‘curi start’ mendapatkan booster vaksin secara sembunyi-sembunyi.
Praktik ini termasuk penyelewengan, mengingat secara resmi program booster vaksin COVID-19 selain untuk tenaga kesehatan (nakes) belum dimulai.
Kisah Warga Curi Start Booster Vaksin Corona, Ada yang Bayar Ratusan Ribu!
“Awalnya saya mendapat adanya vaksin booster itu dari salah satu kerabat. Dia mengirimi saya link yang ada tulisan menyediakan vaksin booster. Setelah saya buka ternyata di link itu ada kolom nama, alamat, sama sudah melakukan vaksin dosis satu atau dua,” ujarnya dalam konferensi pers oleh LaporCovid-19 terkait temuan 33 laporan penyelewengan vaksin booster di 2021.
Kacau, Ada Penyelewengan 33 Vaksin Booster, Politisi PDIP: Perlu Didalami, Siapa yang Bertanggung Jawab
JAKARTA, POSKOTA.CO.ID?- Anggota Komisi IX DPR ?Rahmad Handoyo meminta pemerintah agar mendalami adanya kasus penyelewengan 33 vaksin booster yang diberikan kepada kelompok non-tenaga kesehatan di tahun 2021.
Hitung Harga Vaksin Booster
Lapor Covid-19 mengkritik rencana pemberian vaksin pemerintah. Organisasi nirlaba itu meminta pemerintah menunda suntikan booster hingga vaksinasi dosis pertama tercapai secara merata. Musababnya, cakupan vaksinasi dosis pertama bagi kalangan lanjut usia belum menyentuh 70 persen atau 14,2 juta jiwa dari target 21,5 juta jiwa per awal tahun. ?Kelompok lansia masih sedikit vaksinnya dan mereka kelompok rentan yang mudah terpapar ketika terinfeksi,? kata relawan Lapor Covid-19 Amanda Tan.
Booster Vaksin Ilegal Surabaya Dicurigai Libatkan Pejabat dan Aparat
TRIBUNJATENG.COM SURABAYA — Kabar terjadinya praktik penyuntikan vaksin Covid-19 dosis ketiga atau booster ilegal ke masyarakat umum di Surabaya. Peneliti Transparency International Indonesia (TII) Agus Sarwono menduga ada keterlibatan pejabat dan aparat dalam kasus tersebut.
LaporCovid-19 Sebut Ada Jual-Beli Vaksin Booster, Ini Respons Kemenkes
Jakarta, IDN Times?- Juru Bicara Vaksinasi COVID-19, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan sampai saat ini dia belum menerima laporan langsung dari koalisi masyarakat sipil terkait penyimpangan jual-beli vaksin?booster.? Menurut Nadia, jika laporan itu sudah masuk ke Kemenkes, pemerintah pasti sudah membentuk tim yang bertugas menangani masalah tersebut.?”Saya sendiri belum terinfo ya, tapi jika sudah dikirimkan, maka akan ada ada unit yang akan menangani,” ujarnya saat dikonfirmasi?IDN Times, Kamis (6/12/2021).
Satgas Covid-19 Jelaskan Adanya Perbedaan Data Kematian Pemerintah Pusat dan Daerah
Merdeka.com – Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Wiku Bakti Bawono Adisasmito mengungkap, sejumlah alasan terjadinya perbedaan data kasus kematian Covid-19 antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini menjawab temuan LaporCovid-19 adanya selisih 16.000 data kematian Covid-19.