Tunda dan Gratiskan Vaksin Booster: Prioritaskan Kelompok Rentan dan Kesetaraan Vaksin Untuk Semua

09 Januari 2022 – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Keadilan Kesehatan mendesak pemerintah mengkaji ulang rencana pemberian vaksin booster atau dosis ketiga untuk masyarakat umum. Sebab, cakupan vaksinasi dosis 1 dan 2 belum optimal untuk kelompok masyarakat rentan, terutama warga lanjut usia. Kondisi ini bisa memperpanjang pandemi Covid-19. Pemerintah juga harus memastikan vaksin diberikan untuk semua, tanpa skema berbayar.

Ada Laporan Penyelewengan Booster Vaksin COVID-19 Untuk Non-Nakes, Kemenkes Angkat Bicara

WowKeren – LaporCovid-19 disebut telah menerima puluhan laporan penyelewengan booster Vaksin COVID-19. Menurut Amanda Tan selaku anggota LaporCovid-19 Tim Advokasi Laporan Warga COVID-19, pihaknya sudah menerima 71 laporan dugaan penyalahgunaan stok Vaksin COVID-19 sepanjang 2021.

Kampus Siap Mulai PTM 100 Persen, Level 3 Hanya Menyisakan 15 Daerah

Pada kesempatan lain, LaporCovid-19 membeberkan adanya laporan warga terkait penjualan vaksin Covid-19. Penjualan dilakukan di marketplace dan dihargai Rp 700.000. Hal itu diutarakan anggota LaporCovid-19 Amanda Tan pada diskusi virtual Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Keadilan Kesehatan kemarin (4/1).

LaporCovid-19 Temukan 33 Kasus Penyimpangan Vaksinasi Booster Sepanjang 2021

Merdeka.com – Komunitas pemantau penanganan Covid-19 LaporCovid-19, mencatat ada 33 kasus penyimpangan vaksinasi booster. Sebab, vaksin booster belum bisa diberikan kepada non tenaga kesehatan. Pemerintah baru memulai vaksinasi booster pada 12 Januari 2022. Sebelum tanggal tersebut, pemerintah belum secara resmi mengizinkan pelaksanaan booster untuk kelompok masyarakat umum.

IAKMI: Pemerintah Harus Tegas Jika Ada Penyalahgunaan Vaksin Booster

KBR, Jakarta – Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) meminta pemerintah bersikap tegas terhadap orang-orang yang terlibat dalam penyalahgunaan vaksin COVID-19 dosis ketiga atau vaksin booster. Sebelumnya, lembaga koalisi masyarakat sipil menemukan ada penyalahgunaan berupa jual beli vaksin booster pada 2021, seperti yang ditemukan lembaga LaporCOVID-19. Padahal, vaksin booster hanya diberikan pada tenaga medis yang menangani COVID-19.

Lapor Covid-19 Terima 71 Laporan Dugaan Penyimpangan Vaksinasi

TEMPO.CO, Jakarta – Lapor Covid-19 menerima 71 laporan dugaan penyimpangan maupun penyalahgunaan pada program vaksinasi Covid-19 sepanjang 2021. Perwakilan Lapor Covid-19, Firdaus Ferdiansyah, menyebut bentuk penyimpangan cukup beragam. Penyimpangan itu mulai dari pungutan liar, maraknya peredaran sertifikat vaksin palsu/ilegal hingga praktik jual beli vaksin booster. 

Rentan Penyimpangan Program Vaksinasi, Pemerintah Perlu Perbaiki Mekanisme Distribusi dan Meningkatkan Transparansi

04 Januari 2021 – Praktik jual beli vaksin booster untuk masyarakat umum terus terulang kembali. Ini menambah daftar panjang kasus penyimpangan selama program vaksinasi Covid-19 berlangsung. Bentuk penyimpangan cukup beragam, mulai dari pungutan liar hingga maraknya peredaran sertifikat vaksin palsu/ilegal yang merugikan masyarakat secara keseluruhan. Menjamurnya praktik semacam ini disebabkan pengawasan yang lemah, pembiaran laporan warga dan minimnya transparansi pada proses distribusi vaksin hingga kemudian jatuh pada kelompok tertentu dan memanfaatkannya demi meraup keuntungan.

Apakah Sudah Saatnya Booster? Prioritaskan Vaksin Dosis Lengkap untuk Semua

Jakarta, 17 Desember 2021 – Dalam keterangan yang disampaikan pada rapat kerja Komisi IX DPR RI (14/12) Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyebut pemerintah berencana melaksanakan program booster lansia berstatus peserta PBI BPJS Kesehatan melalui skema tidak berbayar per Januari 2022.

Hoaks Soal Vaksin Rugikan Program Vaksinasi

PENYEBARAN berita bohong (hoaks) terkait vaksin covid-19 dirasakan telah merugikan program vaksinasi yang sedang dilakukan peme rintah. Masyarakat diimbau dapat memilahmilah informa si yang tersebar di berbagai platform.

“Karena hal ini merugikan program vaksinasi sehingga berimbas pada rendahnya cakupan vaksinasi, tidak hanya vaksinasi covid-19,” kata pemerhati imunisasi, Julitasari Sundoro, Jumat, 4 Juni 2021. 

Tidak Punya KTP Sesuai Domisili, Warga Ditolak Vaksinasi Covid-19

DXChannel – Koalisi warga LaporCovid-19 mendapatkan temuan dari masyarakat bahwa ada warga yang ditolak vaksinasi Covid-19 karena tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) sesuai dengan domisili.  

Temuan LaporCovid-19 ini dari suara masyarakat terkait vaksinasi Covid-19 di Indonesia dimana 185 menjadi responden yang dilakukan dari tanggal 6 sampai 26 April 2021.