Evaluasi Kebijakan Penanganan Pandemi dalam Spektrum Integritas Bantuan Sosial dan Keadilan Penyelenggaraan Vaksinasi di Jawa Timur

POLICY BRIEF  Evaluasi Kebijakan Penanganan Pandemi dalam Spektrum Integritas Bantuan Sosial dan Keadilan Penyelenggaraan Vaksinasi di Jawa Timur Sebuah Kolaborasi LaporCovid-19, EM UB 2021, BEM FEB UB 2021, & BEM FK UB 2021  Pandemi adalah persoalan multi sektor. Tidak hanya sektor kesehatan yang terdampak, sektor sosial dan ekonomi turut terkena imbas dari pandemi Covid-19. Pada […]

Omicron Mengancam, Vaksinasi Covid-19 untuk Lansia Masih Rendah

JAKARTA, KEMITRAAN – Di tengah rencana pemerintah memberikan booster, cakupan vaksinasi untuk warga lanjut usia di Indonesia masih rendah. Padahal, lansia merupakan kelompok rentan terpapar Covid-19, termasuk ancaman varian baru Omicron. Pendataan, distribusi, hingga akses vaksin bagi lansia masih menjadi kendala.

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pemerintah Mengkaji Ulang Rencana Vaksinasi Booster

Merdeka.com -Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Keadilan Kesehatan mendesak pemerintah mengkaji ulang rencana pemberian vaksin booster bagi masyarakat umum. Desakan ini merujuk pada kondisi vaksinasi dosis satu dan dua di Indonesia belum optimal untuk kelompok masyarakat rentan, terutama warga lanjut usia.Hingga Kamis (6/1), cakupan vaksinasi dosis kedua masih relatif rendah, yakni 55,58 persen.

Pemerintah Didesak Kaji Ulang Rencana Booster Berbayar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Keadilan Kesehatan mendesak pemerintah mengkaji ulang rencana pemberianvaksin boosteratau dosis ketiga untuk masyarakat umum. Sebab, cakupan vaksinasi dosis satu dan dua belum optimal untuk kelompok masyarakat rentan, terutama warga lanjut usia.

Tunda dan Gratiskan Vaksin Booster: Prioritaskan Kelompok Rentan dan Kesetaraan Vaksin Untuk Semua

09 Januari 2022 – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Keadilan Kesehatan mendesak pemerintah mengkaji ulang rencana pemberian vaksin booster atau dosis ketiga untuk masyarakat umum. Sebab, cakupan vaksinasi dosis 1 dan 2 belum optimal untuk kelompok masyarakat rentan, terutama warga lanjut usia. Kondisi ini bisa memperpanjang pandemi Covid-19. Pemerintah juga harus memastikan vaksin diberikan untuk semua, tanpa skema berbayar.

Ada Laporan Penyelewengan Booster Vaksin COVID-19 Untuk Non-Nakes, Kemenkes Angkat Bicara

WowKeren – LaporCovid-19 disebut telah menerima puluhan laporan penyelewengan booster Vaksin COVID-19. Menurut Amanda Tan selaku anggota LaporCovid-19 Tim Advokasi Laporan Warga COVID-19, pihaknya sudah menerima 71 laporan dugaan penyalahgunaan stok Vaksin COVID-19 sepanjang 2021.

Kampus Siap Mulai PTM 100 Persen, Level 3 Hanya Menyisakan 15 Daerah

Pada kesempatan lain, LaporCovid-19 membeberkan adanya laporan warga terkait penjualan vaksin Covid-19. Penjualan dilakukan di marketplace dan dihargai Rp 700.000. Hal itu diutarakan anggota LaporCovid-19 Amanda Tan pada diskusi virtual Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Keadilan Kesehatan kemarin (4/1).

LaporCovid-19 Temukan 33 Kasus Penyimpangan Vaksinasi Booster Sepanjang 2021

Merdeka.com – Komunitas pemantau penanganan Covid-19 LaporCovid-19, mencatat ada 33 kasus penyimpangan vaksinasi booster. Sebab, vaksin booster belum bisa diberikan kepada non tenaga kesehatan. Pemerintah baru memulai vaksinasi booster pada 12 Januari 2022. Sebelum tanggal tersebut, pemerintah belum secara resmi mengizinkan pelaksanaan booster untuk kelompok masyarakat umum.

IAKMI: Pemerintah Harus Tegas Jika Ada Penyalahgunaan Vaksin Booster

KBR, Jakarta- Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) meminta pemerintah bersikap tegas terhadap orang-orang yang terlibat dalam penyalahgunaan vaksin COVID-19 dosis ketiga atau vaksin booster. Sebelumnya, lembaga koalisi masyarakat sipil menemukan ada penyalahgunaan berupa jual beli vaksin booster pada 2021, seperti yang ditemukan lembaga LaporCOVID-19. Padahal, vaksin booster hanya diberikan pada tenaga medis yang menangani COVID-19.

Lapor Covid-19 Terima 71 Laporan Dugaan Penyimpangan Vaksinasi

TEMPO.CO,Jakarta-Lapor Covid-19 menerima 71 laporan dugaan penyimpangan maupun penyalahgunaan pada program vaksinasi Covid-19 sepanjang 2021. Perwakilan Lapor Covid-19, Firdaus Ferdiansyah, menyebut bentuk penyimpangan cukup beragam. Penyimpangan itu mulai dari pungutan liar, maraknya peredaran sertifikat vaksin palsu/ilegal hingga praktik jual beli vaksin booster.