Simpang Siur Data Covid-19 Berlanjut

JAKARTA ? Lembaga advokasi penanganan wabah Lapor Covid-19 menemukan sekitar 135 kabupaten dan kota tidak konsisten dalam memperbarui data penanganan wabah. Angka tersebut mencapai 26 persen dari total 506 kabupaten kota di Tanah Air. Analis data Lapor Covid-19, Said Fariz Hibban, mengatakan ratusan daerah itu tidak setiap hari menginformasikan kondisi penularan Coronavirus Disease 2019 kepada publik. Ia menyatakan kekacauan data ini…

Menteri Muhadjir Akui Ada Masalah Data Covid-19, Tapi Kini Membaik

TEMPO.CO, Jakarta?- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan?Muhadjir?Effendy mengakui adanya masalah terkait?data Covid-19 antara pusat dan daerah. Menurut Muhadjir, pengumpulan dan integrasi data memang memerlukan waktu. “Mengajari daerah untuk mengumpulkan data dengan baik juga perlu waktu,” kata Muhadjir di kantor Tempo, Palmerah, Jakarta, Rabu, 2 Desember 2020. Muhadjir mengakui ada daerah yang belum tertib dalam mengumpulkan data. Selain itu, dia mendapati pula ada rumah sakit yang diminta tak menyetorkan data lantaran daerah khawatir dianggap tak berhasil menangani Covid-19. Lapor Covid-19 sebelumnya menemukan sekitar 135 kabupaten dan kota tidak konsisten dalam memperbarui data penanganan wabah. Angka tersebut mencapai 26 persen dari total 506 kabupaten/kota di Tanah Air. Analis data Lapor Covid-19, Said Fariz Hibban mengatakan ratusan daerah itu tidak setiap hari menginformasikan kondisi penularan?Covid-19 kepada publik. Ia menyatakan kekacauan data ini menyulitkan masyarakat karena warga sukar menakar risiko wabah yang terjadi di suatu daerah. “Ketidakkonsistenan menyampaikan informasi justru bisa berisiko pada misinterpretasi wabah yang juga berdampak pada aktivitas publik sehari-hari,” ujar Hibban dikutip dari?koran Tempo?edisi Kamis, 3 Desember 2020.

Sengkarut Perbedaan Data Corona Pusat & Daerah Saat Kasus Menanjak

tirto.id – Kasus virus Corona atau COVID-19 di Indonesia terus menanjak. Dalam sepekan terakhir pertambahan kasus harian rata-rata lebih dari 3.000. Selasa (8/9/2020) lalu, Satuan Tugas Penanganan (Satgas) COVID-19 nasional menyebutkan setidaknya ada 11 kabupaten/kota yang punya kasus aktif lebih dari 1.000. Di antara kota-kota itu, Semarang paling banyak.

Buruknya Transparansi, Perparah Penanganan Pandemi

11 September 2020 – Pemerintah dinilai belum memberikan informasi yang transparan mengenai dampak dan penanganan wabah. Buruknya pendataan, pelaporan dan informasi yang disampaikan, terutama terkait dengan hasil tes, tracing, dan angka kematian ke publik mempengaruhi persepsi dan respon publik. Ketidaktransparaan juga terjadi di lingkungan sekitar dan pekerjaan, sehingga menyebabkan kebingungan dan ketidakpercayaan publik.

Akses dan Jumlah Tes Molekuler (PCR) dan Pencatatan Kematian yang Baik Sebagai Landasan Pengambilan Kebijakan terkait Covid-19

Jakarta, 11 Mei 2020. Rencana pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menuai kontroversi. Kebijakan ini dinilai tidak didasarkan pada data-data yang teruji secara ilmiah dan transparan, sehingga dikhawatirkan bakal meningkatkan risiko keselamatan masyarakat. Padahal, Permenkes No. 9 Tahun 2020 tentang PSBB mensyaratkan perlunya bukti ilmiah untuk menilai keberhasilan pelaksanaan PSBB dalam menurunkan jumlah kasus baru, sebelum memutuskan pelonggaran.