Kebijakan PCR yang Menguntungkan Kelompok Bisnis Tertentu

Penurunan harga jasa pelayanan pemeriksaan PCR oleh Pemerintah tidak mencerminkan asas transparansi dan akuntabilitas. Kebijakan tersebut diduga hanya untuk mengakomodir kepentingan kelompok tertentu yang memiliki bisnis alat kesehatan, khususnya ketika PCR dijadikan syarat untuk seluruh moda transportasi.

Tes Covid-19 Indonesia, Minim dan Rentan Dikorupsi

JAKARTA Tes Covid-19 di Indonesia masih jadi problem meski pandemi sudah berlangsung lebih dari setahun. Selain jumlahnya masih minim dan tidak merata, tes Covid-19 juga rentan dikorupsi dengan modus pemalsuan dan pemakaian alat tes bekas. Tanpa pengawasan ketat pemerintah, praktik buruk ini bakal berlanjut.

Setahun Covid-19 di Indonesia: ‘Tingkat kesulitan semakin berat’, ancaman ‘20.000 kasus per hari’, hingga capaian vaksinasi ‘lambat’

Setahun setelah kasus pertama Covid-19 terdeteksi, Indonesia masih menghadapi kemungkinan meningkatnya kasus virus corona hingga mencapai 20.000 per hari, menurut ahli pemodelan matematika. Rendahnya capaian vaksinasi dan penelusuran kasus yang belum mumpuni disebut sebagai penyebab. Dalam refleksi satu tahun Covid-19 di Indonesia yang disiarkan melalui YouTube Kemenristek/BRIN (02/03), Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menyebut penanganan penyakit ini di Indonesia akan makin sulit.

Akses dan Jumlah Tes Molekuler (PCR) dan Pencatatan Kematian yang Baik Sebagai Landasan Pengambilan Kebijakan terkait Covid-19

Jakarta, 11 Mei 2020. Rencana pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menuai kontroversi. Kebijakan ini dinilai tidak didasarkan pada data-data yang teruji secara ilmiah dan transparan, sehingga dikhawatirkan bakal meningkatkan risiko keselamatan masyarakat. Padahal, Permenkes No. 9 Tahun 2020 tentang PSBB mensyaratkan perlunya bukti ilmiah untuk menilai keberhasilan pelaksanaan PSBB dalam menurunkan jumlah kasus baru, sebelum memutuskan pelonggaran.