Di tengah ancaman gelombang ketiga penyebaran virus korona baru, pendataan kasus Covid-19 di daerah masih minim perbaikan. Selain tidak diperbarui, sejumlah situs daerah bahkan tidak aktif lagi. Padahal, data yang ditampilkan dalam situs itu menunjukkan kondisi pandemi sehingga dapat meningkatkan kewaspadaan masyarakat. Selain itu, data tersebut juga dibutuhkan para peneliti dalam memantau pandemi di tiap wilayah.
Tag Archives: Data COVID-19
Failures in Saving Lives and Protecting Citizen’s Personal Data
After reports of COVID-19 patients’s data being sold, now allegedly, there are data leaks of the data from eHAC and even the President’s own vaccine certificate. To be frank, how far our data security goes?
Testimoni Bergabung Relawan LaporCovid-19
Menarik Sekali!!. Kiranya itulah kata pertama ketika bergabung dengan laporcovid.org-yang bahkan sampai hari ini aku masih kerap kali bergumam pada diri sendiri soal kondisi di dalamnya. Entah itu iklim kerjanya, atau bahkan soal data-data yang menjadi makanan sehari hari para relawan penggerak laporcovid.org. Saya tertarik ikut laporcovid.org ketika daerah saya yaitu Kota Tegal menjadi salah satu kota yang dinyatakan aman dengan nol kasus yang justru membuat saya ragu.
Penghapusan Indikator Jumlah Kematian: Bukti Nyata Serampangan Mengelola Data
Pada Senin, 9 Agustus 2021, Luhut Pandjaitan selaku Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi merangkap sebagai Koordinator PPKM Darurat di Jawa dan Bali mengumumkan perpanjangan PPKM Level 4 di Jawa dan Bali hingga 16 Agustus 2021. Pemerintah juga menyatakan mengeluarkan angka kematian dari indikator penanganan Covid-19 karena adanya masalah dalam input data yang disebabkan akumulasi dari kasus kematian di beberapa minggu sebelumnya.
Government Must Rectify the Accuracy for Mortality Data
The Coordinating Ministry for Maritime and Investment Affairs, Luhut Binsar Pandjaitan stated that the Indonesian government did not apply mortality rate data as an indicator to conduct evaluation on the Enforcement of Public Activity Restrictions (PPKM) Level 4 and PKKM level 3 in several regions. This was administered due to mortality data that was reported had turned out to be inaccurate because there was input data from accumulation of the number of deaths from several weeks ago.
Pemerintah Harus Perbaiki Akurasi Data Kematian, Bukan Mengabaikannya
11 Agustus 2021 Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, pemerintah tidak memakai data kematian sebagai indikator untuk melakukan evaluasi terhadap Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 dan PPKM Level 3 di sejumlah daerah. Hal itu dilakukan karena data kematian yang dilaporkan ternyata tidak akurat akibat adanya input data yang merupakan akumulasi angka kematian selama beberapa minggu sebelumnya.
Lebih dari 19.000 Kematian Belum Tercatat
Berdasarkan hasil rekapitulasi data COVID-19 per provinsi yang dikumpulkan tim LaporCovid19, hingga 23 Juli 2021, angka kematian positif COVID-19 telah mencapai 100.436 jiwa. Data itu belum mencakup sejumlah provinsi yang belum memperbarui data serta beberapa provinsi yang datanya tidak bisa diakses karena situsnya bermasalah, misalnya Sumatera Utara dan Maluku Utara.
Data Warga Diduga Bocor, Data Covid-19 Disembunyikan
Bukan kali pertama pemerintah gagal melindungi data pribadi warga negaranya. Sebelumnya pada Mei 2020 pemerintah sempat kelimpungan akibat kebocoran data pasien Covid-19 yang diperjualbelikan di forum internet. Kali ini, data eHAC yang merupakan aplikasi tes dan pelacakan Covid-19 juga diduga bocor. Kebocoran data yang terus berulang pertanda bahwa pemerintah masih belum serius menghargai perlindungan pada identitas digital maupun data pribadi.
Data Kematian COVID-19 di Indonesia Masih Ruwet
Tim Relawan LaporData LaporCovid19 menemukan angka kematian positif COVID-19 mencapai 47.642 jiwa hingga Rabu (28/4/2021). Itu pun masih ada 12 provinsi yang belum memperbaharui datanya karena situsnya bermasalah. Pemerintah pusat sendiri merilis 45.116 kasus kematian per Kamis (29/4/2021). Artinya, terdapat perbedaan hingga 2.526 kasus kematian yang dicatatkan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.
Epidemiolog: Tembus 1 Juta Itu Agustus-September Lalu
[BANDUNG] Pemerintah perlu mengedepankan transparansi data dalam menangani pandemi serta membangun kesadaran publik yang lebih luas soal dampak Covid-19. Publikasi data yang tidak akurat berdampak pengabaian di masyarakat. Demikian benang merah yang bisa ditarik dari wawancara SP dengan epidemiolog dari Griffith University, Australia, Dicky Budiman dan analis data LaporCovid19, Said Fariz Hibban pada Selasa (26/1). ?Perkiraan saya kasus di Indonesia ini sudah mencapai satu persen penduduk atau sekitar dua sampai tiga juta kasus berdasarkan pemodelan epidemiologi. Satu juta kasus itu pada rentang Agustus, September 2020 lalu,? kata Dicky.
Relawan LaporData LaporCovid19 mengompilasi data dari laman kabupaten dan kota di Jabar, dan mendapatkan total orang yang meninggal sudah mencapai 5.696 orang. Sementara data kematian yang dipubliksikan versi Pikobar hanya mencapai 2.789 orang pada Selasa, 26 Januari 2021. ?Dari akumulasi (data) kota dan kabupaten ke provinsi memang sering ada perbedaan,? kata Fariz
sembari menambahkan anomali data itu terpantau juga pada data Provinsi Jawa Tengah dan bisa juga pada provinsi lainnya.