Masyarakat Adukan Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Rujukan Covid-19 di Beberapa Daerah Kepada Ombudsman RI Atas Maladministrasi Pembebanan Biaya Perawatan Covid-19 Kepada Pasien

Jakarta, 09 Desember 2021 – Lima orang korban pembebanan biaya perawatan Covid-19 bersama dengan Koalisi Masyarakat Untuk Akses Keadilan Kesehatan melakukan pengaduan langsung kepada Ombudsman RI. Pengaduan dilakukan atas dugaan maladministrasi yang dilakukan beberapa Rumah Sakit rujukan Covid-19 yang membebankan biaya perawatan dan pengobatan Covid-19 kepada pasien hingga ratusan juta rupiah. Dinas Kesehatan beberapa daerah dan Kementerian Kesehatan RI juga turut menjadi terlapor karena melakukan pembiaran dan tidak melakukan tanggung jawab pengawasan sesuai hukum.

Menkes Cabut Aturan Vaksinasi Berbayar Individu, LaporCovid-19: Ini Kemenangan Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Tim Advokasi Laporan Warga LaporCovid-19, Firdaus Ferdiansyah mengatakan, pencabutan ketentuan mengenai pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong berbayar untuk individu merupakan kemenangan bagi masyarakat. “Ini kemenangan kita, kemenangan rakyat,” ujar Firdaus kepada Kompas.com, Senin (9/8/2021).

Data Kematian COVID-19 di Indonesia Masih Ruwet

Tim Relawan LaporData LaporCovid19 menemukan angka kematian positif COVID-19 mencapai 47.642 jiwa hingga Rabu (28/4/2021). Itu pun masih ada 12 provinsi yang belum memperbaharui datanya karena situsnya bermasalah. Pemerintah pusat sendiri merilis 45.116 kasus kematian per Kamis (29/4/2021). Artinya, terdapat perbedaan hingga 2.526 kasus kematian yang dicatatkan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

Sikap Ragu Menteri Hambat Penanganan Pandemi

JAKARTA?- Keraguan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin?terhadap lembaganya sendiri dinilai akan berdampak buruk pada penanggulangan wabah Covid-19. Chief Strategist Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI),?Yurdhina Meilissa, mengatakan alih-alih?mempercepat penanggulangan?pandemi, ketidakpercayaan Menteri bakal memperlambat pekerjaan.

Menurut Yurdhina, sistem kerja di Kementerian Kesehatan sangat berbeda dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tempat Budi berkarier sebelumnya. Tidak seperti BUMN yang memikirkan profit, Kementerian Kesehatan seharusnya tidak mengutamakan keuntungan.

Selain itu, kata Yurdhina, tugas Kementerian Kesehatan bersifat desentralisasi yang harus bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Jika Menteri Budi tidak bisa menjalankan mesin birokrasi yang ada,?penanganan Covid-19 hingga ke masyarakat paling bawah dikhawatirkan tidak tercapai. “Menterinya sibuk mengorganisasi pekerjaan dengan pihak ketiga, tapi Kementerian Kesehatan?berjalan pakai cara lama,” kata Yurdhina kepada?Tempo, kemarin.

Bergulir Petisi Desak Terawan Mundur Sebagai Menkes

AKURAT.CO, Petisi menuntut Terawan Agus Putranto mundur dari sebagai Menteri Kesehatan mencuat. Tuntutan itu digulirkan lantaran Terawan dianggap hilang dari ruang publik saat kasus terkonfirmasi positif Covid-19 kian menanjak.

Petisi itu diinisiasi LSM JALA PRT, Supinah sebagai buruh, Sultan Rivandi selaku Presiden UIN Jakarta 2019, Manik Marganamahendra selaku Mahasiswa Kesehatan Masyarakat & Ketua BEM UI 2019 serta Irma Hidayana sebagai founder LaporCovid19.

Saat dikonfirmasi, Sultan membenarkan. Menurut dia, tuntutan kepada Terawan itu merupakan respons masyarakat atas kinerja Terawan menangani wabah yang menjalar dengan cepat se antero negeri.