Suara.com -?Mantan Direktur Publikasi dan Pendidikan Publik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),?Agustinus Edy Kristianto?mengungkapkan sejumlah nama menteri yang disebut terafiliasi dengan bisnis tes Covid-19 baik PCR maupun Antigen.
Ketika Tes PCR Dituding Untungkan Kelompok Bisnis Tertentu
NUSADAILY.COM ? JAKARTA ??Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kesehatan dan Keadilan menilai penentuan harga tes PCR di Indonesia tidak mencerminkan asas transparansi dan akuntabilitas. Koalisi ini menduga bahwa penurunan harga PCR oleh pemerintah hanya untuk menguntungkan kelompok bisnis tertentu.
Total 2.032 Tenaga Kesehatan Meninggal Akibat Covid-19 Hingga Oktober 2021
Lapor Covid-19 melaporkan kematian?tenaga kesehatan?akibat?Covid-19?bertambah dua orang per Oktober 2021. Dengan penambahan tersebut, total tenaga kesehatan yang meninggal dunia akibat virus corona di Indonesia sebanyak 2.032 orang.
Tes PCR Harusnya Gratis, Koalisi Masyarakat Sipil Soroti Bisnis PCR, Putaran Uang Rp 23 Triliun
TRIBUN-MEDAN.com-?Koalisi?Masyarakat?Sipil untuk Kesehatan dan Keadilan menilai kebijakan penurunan harga PCR menguntungkan kelompok bisnis tertentu. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kesehatan dan Keadilan, yang tergabung dari ICW, YLBHI, LaporCovid-19, dan Lokataru, menyoroti soal penurunan harga jasa pelayanan pemeriksaan PCR oleh Pemerintah.
LaporCovid-19 Terima Banyak Keluhan Masyarakat Terkait PTM
“Sejak PTM diberlakukan pada 30 Agustus 2021, LaporCovid-19 menerima 31 laporan mengenai pelanggaran prokes di sekolah,” kata LaporCovid-19 dalam keterangannya, Senin (1/11).
Koalisi Kritik Penurunan Harga Tes PCR yang Tidak Transparan dan Akuntabel
JAKARTA, KOMPAS.com – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kesehatan dan Keadilan mengkritik kebijakan pemerintah soal penurunan harga tes PCR yang tidak mencerminkan asas transparansi dan akuntabilitas. Hal ini disampaikan salah satu anggota koalisi, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Wana Alamsyah. Ada pula Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), LaporCovid-19 dan Lokataru yang tergabung dalam koalisi.
Koalisi Kritik Penurunan Harga Tes PCR yang Tidak Transparan dan Akuntabel
JAKARTA, KOMPAS.com – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kesehatan dan Keadilan mengkritik kebijakan pemerintah soal penurunan harga tes PCR yang tidak mencerminkan asas transparansi dan akuntabilitas. Hal ini disampaikan salah satu anggota koalisi, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Wana Alamsyah. Ada pula Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), LaporCovid-19 dan Lokataru yang tergabung dalam koalisi.
Rp23 Triliun Berputar, PCR Jadi Bisnis Menggiurkan
Solopos.com, PALEMBANG ??Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kesehatan dan Keadilan menuding tes PCR bagi penumpang pesawat penerbangan domestik menjadi bisnis menggiurkan bagi pebisnis di mana perputaran uangnya mencapai Rp23 triliun.
Koalisi Masyarakat Sipil Hitung Perputaran Uang Warga Bayar Tes PCR Selama Pandemi Capai Rp23 Triliun
JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil untik Kesehatan dan Keadilan yang terdiri dari ICW, YLBHI, LaporCovid-19 dan Lokataru mengumpulkan data terkait perputaran uang warga yang membayar tes PCR selama pandemi COVID-19.
Koalisi Sipil: Kebijakan PCR Untungkan Kelompok Bisnis Tertentu!
Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kesehatan dan Keadilan menilai penentuan harga tes PCR di Indonesia tidak mencerminkan asas transparansi dan akuntabilitas. Koalisi ini menduga bahwa penurunan harga PCR oleh pemerintah hanya untuk menguntungkan kelompok bisnis tertentu.