Warga Korban Biaya COVID-19 Hingga Ratusan Juta Rupiah Mengadu ke Ombudsman RI

Jakarta, 5NEWS.CO.ID,- Sejumlah warga mengadukan Kementerian Kesehatan kepada Ombudsman RI. Lima orang korban yang didampingi oleh Koalisi Masyarakat Sipil itu juga mengadukan dugaan maladministrasi oleh beberapa rumah sakit rujukan yang membebankan biaya perawatan dan pengobatan COVID-19 hingga ratusan juta rupiah. Relawan LaporCovid-19, Amanda Tan mengatakan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 59 Tahun 2016, UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan?

LaporCovid-19: Masih Ada Warga yang Terkendala NIK Saat Hendak Vaksinasi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA?- Saat ini masih ada sebagian masyarakat yang kesulitan mengakses?vaksinasi?virus?corona?(Covid-19) karena mengalami masalah pada?Nomor?Induk?Kependudukan?(NIK). Masalah NIK ini cenderung dialami masyarakat adat maupun kelompok rentan yang merasakan ketidaksetaraan. Relawan?LaporCovid-19 Yemiko Happy pun menyebutkan sejumlah kendala yang kerap dihadapi kelompok ini. Masalah pertama yang dihadapi adalah masih ada warga yang mengalami berbagai kendala terkait NIK.

Dibebankan Biaya Perawatan COVID-19 Rp150-750 Juta Oleh RS, Warga Laporkan Kemenkes ke Ombudsman

JAKARTA – Koalisi LaporCovid-19 mengungkapkan sejumlah rumah sakit rujukan COVID-19 membebankan biaya perawatan pasien COVID-19 hingga ratusan juta rupiah. Akibatnya lima warga yang berasal dari Jakarta, Surabaya, dan Bali yang menjadi korban pembebanan biaya tersebut melaporkan kepada Ombudsman RI. Anggota Koalisi LaporCovid-19, Amanda Tan menuturkan,?

Sengkarut NIK Ganda hingga Terpakai Jadi Masalah Program Vaksinasi

TANGERANGNEWS.com – Permasalahan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda hingga NIK telah terpakai oleh orang lain menjadi permasalahan yang dihadapi saat menjalankan program vaksinasi pada masyarakat umum. ?Kami melihat ini sebagai suatu tanda umum atau gejala umum bahwa NIK juga bermasalah bagi masyarakat umum. Bukan hanya pada masyarakat rentan yang tidak memiliki NIK,? kata Tim Advokasi Laporan Warga dari Lapor Covid-19 Yemiko Happy.

Langkah Pemerintah Hapus Syarat NIK untuk Vaksinasi Covid-19 Dinilai Bisa Atasi Kesenjangan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -?Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pun pada Agustus lalu telah menerbitkan Surat Edaran (SE) bernomor HK.02.02/III/15242/2021 yang menanggalkan atau menghilangkan NIK sebagai syarat vaksinasi. Kebijakan ini tentunya mendapatkan tanggapan positif bagi masyarakat yang belum memiliki NIK untuk bisa mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengakses vaksinasi yang inklusif. Relawan LaporCovid-19, Yemiko Happy mengatakan bahwa digitalisasi sebenarnya memiliki sisi positif dan negatif bagi masyarakat.

Masyarakat Adukan Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Rujukan Covid-19 di Beberapa Daerah Kepada Ombudsman RI Atas Maladministrasi Pembebanan Biaya Perawatan Covid-19 Kepada Pasien

Jakarta, 09 Desember 2021 – Lima orang korban pembebanan biaya perawatan Covid-19 bersama dengan Koalisi Masyarakat Untuk Akses Keadilan Kesehatan melakukan pengaduan langsung kepada Ombudsman RI. Pengaduan dilakukan atas dugaan maladministrasi yang dilakukan beberapa Rumah Sakit rujukan Covid-19 yang membebankan biaya perawatan dan pengobatan Covid-19 kepada pasien hingga ratusan juta rupiah. Dinas Kesehatan beberapa daerah dan Kementerian Kesehatan RI juga turut menjadi terlapor karena melakukan pembiaran dan tidak melakukan tanggung jawab pengawasan sesuai hukum.

LaporCovid19 Minta Pemerintah Jangan Pingpong Laporan Warga yang Sulit Vaksin Gegara NIK

Suara.com -?LaporCovid19?mendapati banyaknya laporan masyarakat yang sulit mendapatkan solusi dari pemerintah terkait permasalahan?NIK?untuk perolehan?vaksin. Pasalnya, sejumlah laporan masyarakat itu ada yang diping-pong bahkan tidak digubris sama sekali. LaporCovid19 telah menampung setidaknya 15 laporan terkait NIK bermasalah saat hendak digunakan untuk pendaftaran vaksin.