Prioritaskan Vaksinasi Dosis Lengkap Covid-19 untuk Seluruh Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS ? Koalisi masyarakat sipil mendesak pemerintah untuk memprioritaskan vaksinasi dosis lengkap bagi seluruh masyarakat hingga cakupan 70-80 persen dibandingkan dengan memberikan vaksin penguat atau?booster. Pemerintah juga perlu menyiapkan tata kelola vaksinasi Covid-19 jangka panjang yang berbasis data, keadilan inklusi, dan akuntabilitas.

Koalisi Desak Jokowi Cabut Aturan Dispensasi Karantina Bagi Pejabat

Jakarta, IDN Times -?Sejumlah organisasi yang menamakan diri Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Masyarakat, memprotes dispensasi yang diberikan Satgas Penanganan COVID-19 kepada pejabat eselon I dan di atasnya terkait karantina wajib. Mereka bisa menjalani karantina di rumah dan bahkan masa karantinanya bisa dipangkas. Alasannya, karena mereka pejabat tinggi dan sewaktu-waktu bisa diminta berdinas.

Tim LaporCovid-19: Tunda Vaksin Booster Sebelum Kelompok Rentan Capai Target

Suara.com -?Tim Koalisi Warga?LaporCovid-19?meminta rencana penyuntikan?vaksin dosis ketiga atau booster di Indonesia yang rencananya dimulai awal 2022 ditunda terlebih dahulu. Co-Founder LaporCovid-19 Irma Hidayana menjelaskan, masih banyak?kelompok rentan?seperti kelompok lanjut usia atau lansia, masyarakat adat, dan kaum difabel yang belum divaksin.

LaporCovid-19: Banyak Pasien Covid Terlilit Utang Berobat Karena Tak Ditanggung Negara

Suara.com -?Tim Koalisi Warga?LaporCovid-19?mengungkapkan masih banyak pasien atau?penyintas Covid-19 yang masih terlilit utang dengan rumah sakit karena biaya perawatannya tidak ditanggung oleh negara. Co-Founder LaporCovid-19 Irma Hidayana mengatakan, utangnya pun tak tanggung-tanggung, mulai dari puluhan hingga ratusan juta rupiah.

LaporCovid-19 Sebut Oligarki Pemerintah Makin Mencekram Rakyat Saat Pandemi

Suara.com – Tim Koalisi Warga LaporCovid-19 menilai pandemi semakin membuat oligarki pemerintahan semakin bertindak sewenang-wenang dalam membuat kebijakan yang menyangkut kesehatan masyarakat luas. Co-Founder LaporCovid-19 Irma Hidayana mengatakan berbagai kebijakan Covid-19 yang dibuat pemerintah seperti pengaturan harga tes Covid-19 hingga pembagian bantuan sosial selalu bermasalah dan membuat rakyat susah.

Apakah Sudah Saatnya Booster? Prioritaskan Vaksin Dosis Lengkap untuk Semua

Jakarta, 17 Desember 2021 – Dalam keterangan yang disampaikan pada rapat kerja Komisi IX DPR RI (14/12) Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyebut pemerintah berencana melaksanakan program booster lansia berstatus peserta PBI BPJS Kesehatan melalui skema tidak berbayar per Januari 2022.

Dispensasi Karantina Bagi Pejabat Membahayakan Kesehatan Masyarakat di Tengah Ancaman Omicron

Kasus suap karantina, pengistimewaan pejabat tertentu serta pengubahan aturan karantina SE Covid-19 25/2021 merusak rasa keadilan masyarakat. Konsekuensinya, wajar jika masyarakat semakin tidak percaya kepada pemerintah. Pengistimewaan pejabat dalam aturan karantina menegaskan bahwa politisi busuk selalu menutupi kesalahan pejabat. Pejabat publik seharusnya menjadi teladan bagi publik dalam mengedepankan praktik protokol kesehatan sebaik-baiknya.

Aturan Dispensasi Karantina Untuk Pejabat Menuai Kritik

Jakarta, PilarAktual.com???Aturan d????n?????karantina untuk ??j?b?t ??m?r?nt?h ??t?ngk?t ???l?n I k? ?t?? menuai kritik k?r?n? d?n?l?? d??kr?m?n?t?f. P?m?r?nt?h ?un d?d???k mencabut ?tur?n pemberian d????n???? k?r?nt?n? b?g? pejabat t?r??but. Kr?t?k t?rh?d?? ??m?r?nt?h d?t?ng d?r??Koalisi M????r?k?t Sipil?untuk Keadilan Kesehatan Masyarakat.?Koalisi M????r?k?t S???l?menilai?dispensasi karantina, seperti d??tur d?l?m Surat Ed?r?n (SE)?S?tg?? COVID-19?Nomor 25 T?hun 2021, mengistimewakan pejabat.