KBR, Jakarta – Lembaga pemantau independen LaporCovid-19 mengungkapkan sejumlah laporan terkait masalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai syarat vaksinasi yang bermasalah. Menurut Relawan LaporCovid-19, Yemiko Happy, NIK cukup menghambat masyarakat untuk menerima akses vaksinasi maupun sertifikat vaksin.
Category Archives: Pemberitaan Media
LaporCovid-19 masih terima pengaduan masyarakat yang tidak bisa divaksin
?Nah, ini masyarakat umum saja masih memiliki masalah-masalah semacam ini, bagaimana dengan masyarakat rentan,? ujar tim peneliti LaporCovid-1 Yemiko Happy dalam diskusi virtual, Kamis (9/12).
LaporCovid-19 Sebut Kasus NIK Ganda dan Terpakai Orang Lain Masih Jadi Hambatan Warga Dapatkan Vaksinasi
JAKARTA, KOMPAS.com – Relawan LaporCovid-19 Yemiko Happy mengatakan, pihaknya masih mendapatkan laporan dari masyarakat terkait permasalahan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai syarat vaksinasi Covid-19. Ia mengatakan, laporan yang diterima LaporCovid-19 dari masyarakat di antaranya yaitu NIK ganda saat vaksinasi, NIK dipakai orang lain dan terjadi kesalahan NIK.
Koalisi Masyarakat: Aduan Warga Sering Dianggap Pencemaran Nama Baik
Jakarta, IDN Times – Pandemik COVID-19 berpotensi memperburuk situasi pemenuhan HAM di Indonesia, terutama dalam pemenuhan hak-hak dasar terkait pandemik dan perlindungan bagi mereka yang haknya dilanggar. Koalisi Masyarakat untuk Keadilan Kesehatan mencatat sepanjang 2021 terdapat 9 pengaduan masyarakat yang justru berakhir dengan ancaman.
Jelang Hari HAM, Koalisi Sipil: Pemerintah Memperburuk Kondisi HAM Indonesia Saat Pandemi
Suara.com -?Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Keadilan Kesehatan menilai peran pemerintah dalam memenuhi pelayanan masyarakat terkait kebutuhan dasar dan kesehatan selama pandemi Covid-19 memperburuk kondisi pemenuhan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Irma Hidayana, dari LaporCovid19 mengatakan, selama pandemi banyak masalah pemenuhan HAM?dasar warga seperti sulitnya mengakses tes PCR, akses terhadap vaksin dan obat-obatan, pelanggaran protokol kesehatan di tempat publik maupun saat pembelajaran tatap muka, serta sulitnya mendapatkan bantuan sosial.
Data Covid-19 Daerah Banyak yang Tak Update Lagi, Bisakah Deteksi Gelombang Ketiga?
JAKARTA, KOMPAS.TV ? Pendataan kasus Covid-19 di daerah masih minim perbaikan di tengah ancaman gelombang ketiga penyebaran varian baru virus korona. Bahkan, sejumlah situs daerah ?tidak aktif lagi. Padahal, data yang ada dalam situs itu menunjukkan kondisi? pandemi sehingga berguna untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat. Selain itu, data tersebut juga dibutuhkan para peneliti dalam memantau pandemi di tiap wilayah.
Masyarakat Butuh Ruang Pengaduan Terkait Penanganan dan Pelanggaran Covid-19
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA?- Pandemi?Covid-19 berpotensi memperburuk situasi pemenuhan HAM di Indonesia, terutama dalam pemenuhan hak-hak dasar terkait pandemi dan perlindungan bagi mereka yang haknya dilanggar. Ini bisa dilihat belum mampunya negara menyediakan layanan publik yang efisien, efektif, dan akuntabel bagi seluruh masyarakat, terutama masyarakat miskin dan kurang beruntung. Berdasarkan data?Lapor?Covid-19, penanganan pelayanan publik pada berbagai kementerian atau lembaga terkait masih belum optimal. Selama satu tahun terakhir, LaporCovid-19 menerima banyaknya pengaduan warga.
Sepanjang 2020-2021, Ada 472 Aduan Warga soal Bansos Covid-19
Jakarta, Gatra.com?- Peneliti Transparency International Indonesia, Agus Sarwono, mengungkapkan bahwa selama pandemi Covid-19 melanda, pihaknya mencatat sebanyak 472 aduan warga soal bantuan sosial (bansos) Covid-19. ?Sepanjang 2020, kami bersama jaringan masyarakat sipil lain dan LaporCovid, mencoba untuk mengkanalkan laporan warga terkait banyak hal. Salah satunya soal bansos. Ada 472 aduan warga terkait bansos,? kata Agus dalam webinar yang digelar pada Rabu, (8/12/2021).
Jelang Hari HAM 2021, Koalisi Masyarakat Sipil Minta Pemerintah Dengarkan Suara Warga
Jakarta, 5NEWS.CO.ID,-?Koalisi Masyarakat Sipil?untuk Keadilan dan Kesehatan menyebut pandemi berpotensi memperburuk situasi pemenuhan?HAM?di Indonesia. Data mengatakan bahwa negara belum memenuhi hak-hak dasar warga terkait pandemi, terutama bagi?masyarakat miskin dan kurang beruntung. Untuk itu, Koalisi meminta pemerintah untuk mendengarkan suara warga dan menghentikan intimidasi.
Koalisi Masyarakat Nilai Pelayanan Publik Masih Buruk
Partisipasi warga dalam memberikan masukan, keluhan, dan pengaduan terhadap layanan publik tidak mendapatkan tanggapan. Padahal, Pasal 18 ayat (c) UU 25/2009 menyatakan masyarakat berhak mendapatkan tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan.? Berdasarkan data Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Keadilan Kesehatan, penanganan pelayanan publik di berbagai kementerian/lembaga terkait masih belum optimal. Selama satu tahun terakhir, LaporCovid-19 menerima banyak pengaduan warga.?