LaporCovid Beri Masukan Pencegahan Covid-19 di Ponpes

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA–Gerakan LaporCovid-19 menemukan masih tingginya risiko penularan Covid-19 di pondok pesantren (Ponpes). LaporCovid-19 memberi sejumlah masukan bagi pengurus Ponpes dan otoritas terkait demi mencegah makin banyaknya santri terjangkit Covid-19.

Relawan LaporCovid-19 Firdaus Ferdiansyah menyebut ada sejumlah hal yang meningkatkan resiko penularan Covid-19 di Ponpes. Di antaranya, satu kamar yang bisa diisi lima sampai belasan santri. Kondisi ini menyulitkan prinsip jaga jarak yang menjadi bagian dari protokol kesehatan. “Selain itu, penularan berisiko terjadi dengan penggunaan kamar mandi umum,” kata Firdaus dalam keterangan pers yang diterima Republika pada Kamis (25/2).

Ngeri! 8.291 Santri Positif COVID-19, Satu Orang Meninggal

Jakarta, IDN Times – Ancaman klaster pesantren kembali terjadi. Tim LaporCovid-19 mencatat, terdapat 8.291 kasus positif COVID-19 di lingkungan pesantren dan satu kasus di antaranya meninggal dunia.

Tim LaporCovid-19 Firdaus Ferdiansyah mengatakan, data tersebut belum mencakup kondisi keseluruhan karena tidak semua pesantren melaporkan kasus COVID -19.

“Kasus positif di pesantren lebih tinggi dibandingkan sekolah yang mencapai 1.142 orang.Tidak menutup kemungkinan, klaster pesantren bertambah,” ujar Firdaus dalam siaran tertulis yang diterima IDN Times, Kamis (25/2/2021).

Lapor COVID-19 Minta Pemerintah Tetapkan Batas Waktu Pencairan Insentif Nakes

Liputan6.com, Jakarta Lapor COVID-19 meminta Pemerintah tetapkan batas waktu pencairan insentif tenaga kesehatan (nakes). Ini karena ribuan tenaga kesehatan masih belum menerima insentif.

Berdasarkan data Lapor COVID-19 yang dikumpulkan melalui? Google Form periode 8 Januari-5 Februari 2021, ada 2.754 (75 persen) dari 3.689 tenaga kesehatan belum atau tidak menerima insentif sama sekali.

Sekitar 6 persen tenaga kesehatan lain memiliki masalah, baik penyaluran insentif yang tidak teratur atau terlambat, perhitungan insentif tidak sesuai. Bahkan adanya pemotongan dana insentif yang telah diberikan.

Lapor COVID-19: 2.754 Tenaga Kesehatan Belum Terima Insentif

Liputan6.com, Jakarta?Lapor COVID-19 mencatat 2.754?tenaga kesehatan?belum atau tidak menerima insentif sama sekali. Data ini dikumpulkan melalui? Google Form yang disebarkan pada 8 Januari-5 Februari 2021.

Penyebaran Google Form untuk mendapatkan data insentif?tenaga kesehatan?melalui bantuan organisasi profesi, antara lain Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), dan Persatuan Ahli Laboratorium Medik Indonesia (PATELKI).

“Kami menerima 3.689 tenaga kesehatan yang mengisi form insentif. Dari jumlah tersebut, temuan menunjukkan 2.754 (75 persen) di antaranya, belum atau tidak menerima insentif sama sekali,” tulis Lapor COVID-19 dalam laporan yang diterima?Health Liputan6.com?pada Jumat, 19 Februari 2021.

Nakes Non-Medis Tak Terima Insentif, Koalisi Warga Tuntut Pemerintah

LIMAPAGI ? Koalisi Warga Untuk Keadilan Akses Kesehatan, meminta pemerintah menaruh perhatian kepada pelayan publik yang bukan tenaga medis di fasilitas kesehatan untuk diberikan dana insentif.

Tuntutan ini berdasarkan temuan lembaga LaporCovid-19 yang menyebutkan bahwa pelayan publik non nakes di rumah sakit memiliki resiko yang sama untuk terpapar virus Covid-19.

Epidemiolog Bikin Petisi Tolak Vaksinasi Mandiri, Apa Alasannya?

Jakarta, IDN Times – Saat pemerintah sedang fokus melakukan program imunisasi massal COVID-19 dengan vaksin CoronaVac, vaksinasi mandiri juga segera dilakukan. Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Rosan P Roeslani mengatakan, vaksinasi mandiri diperkirakan bisa dilakukan pada Maret 2021. Ada empat merek vaksin yang digunakan dalam vaksinasi mandiri yaitu Johnson & Johnson, Moderna, Sinopharm dan Sputnik V.