Category Archives: Ketidaksetaraan Vaksinasi COVID-19

Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Distribusi dan Tatalaksana Program Vaksinasi Covid-19 di Indonesia

Kertas kebijakan ini akan mengurai risiko-risiko korupsi yang merupakan hasil pemikiran sejumlah koalisi masyarakat sipil melalui proses Focussed Group Discussion maupun diskusi publik dengan beberapa pemangku kepentingan dalam program vaksin COVID-19 di Indonesia sepanjang bulan Oktober 2021 hingga Maret 2022.

Panduan Pemantauan Pengadaan Vaksin Dan Logistik Pendukung Program Vaksinasi Di Indonesia Tahun 2021

Satu tahun lebih sudah berjalan. Pemerintah sangat intens dalam merancang arah kebijakan untuk penanganan covid 19 dimulai dari penataan regulasi sampai kepada pembuatan rancangan perencanaan untuk menanggulangi wabah pandemi covid 19. Oleh karena itu,  FITRA Riau bersama dengan Transparansi Internasional dan Koalisi masyarakat sipil mencoba mengidentifikasikan kembali bagaimana penanganan covid 19 khusus pengadaan barang dan jasa

Tunda dan Gratiskan Vaksin Booster: Prioritaskan Kelompok Rentan dan Kesetaraan Vaksin Untuk Semua

09 Januari 2022 – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Keadilan Kesehatan mendesak pemerintah mengkaji ulang rencana pemberian vaksin booster atau dosis ketiga untuk masyarakat umum. Sebab, cakupan vaksinasi dosis 1 dan 2 belum optimal untuk kelompok masyarakat rentan, terutama warga lanjut usia. Kondisi ini bisa memperpanjang pandemi Covid-19. Pemerintah juga harus memastikan vaksin diberikan untuk semua, tanpa skema berbayar.

Rentan Penyimpangan Program Vaksinasi, Pemerintah Perlu Perbaiki Mekanisme Distribusi dan Meningkatkan Transparansi

04 Januari 2021 – Praktik jual beli vaksin booster untuk masyarakat umum terus terulang kembali. Ini menambah daftar panjang kasus penyimpangan selama program vaksinasi Covid-19 berlangsung. Bentuk penyimpangan cukup beragam, mulai dari pungutan liar hingga maraknya peredaran sertifikat vaksin palsu/ilegal yang merugikan masyarakat secara keseluruhan. Menjamurnya praktik semacam ini disebabkan pengawasan yang lemah, pembiaran laporan warga dan minimnya transparansi pada proses distribusi vaksin hingga kemudian jatuh pada kelompok tertentu dan memanfaatkannya demi meraup keuntungan.

Apakah Sudah Saatnya Booster? Prioritaskan Vaksin Dosis Lengkap untuk Semua

Jakarta, 17 Desember 2021 – Dalam keterangan yang disampaikan pada rapat kerja Komisi IX DPR RI (14/12) Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyebut pemerintah berencana melaksanakan program booster lansia berstatus peserta PBI BPJS Kesehatan melalui skema tidak berbayar per Januari 2022.

Preseden Buruk Pemberian Vaksin Dosis Ketiga

Jakarta, 05 Oktober 2021 – Vaksinasi dosis ketiga tidak boleh diberikan kepada masyarakat kecuali tenaga kesehatan selama ketersediaan vaksin masih terbatas. Sebelumnya, Pemerintah Kota Bekasi merencanakan penyelenggaraan vaksinasi dosis ketiga bagi para guru dan tenaga pendidik tanpa rekomendasi dari Pemerintah Pusat (Kementerian Kesehatan RI). Artinya, Pemerintah Kota Bekasi berpotensi melangkahi instruksi Kementerian Kesehatan terhadap ketentuan pemberian vaksinasi dosis ketiga selain tenaga kesehatan.

Why is the Healthcare Booster Vaccine Is Slow?

The Booster vaccine, which has been intended for health workers, is in fact too slow to be pursued. The target of 1.4 million booster vaccines for health workers is progressing slowly, even though it has been distributed to health workers since July 14, 2021.

Vaccines [are said to] Have Been Provided to Regions, But Where Have They Gone?

On August 24 2021, the Head of the Communication and Public Service Bureau of the Indonesian Ministry of Health, Widyawati, stated that each district/city should still have approximately 25 million vaccine doses. This estimation is based on data indicating that 116.4 million vaccines have already been distributed to regions as of August 24, 2021. Furthermore, the government has 5.8 million COVID-19 vaccine doses on hand, which will be distributed to the regions soon.