Sengkarut Perbedaan Data Corona Pusat & Daerah Saat Kasus Menanjak

tirto.id – Kasus virus Corona atau COVID-19 di Indonesia terus menanjak. Dalam sepekan terakhir pertambahan kasus harian rata-rata lebih dari 3.000. Selasa (8/9/2020) lalu, Satuan Tugas Penanganan (Satgas) COVID-19 nasional menyebutkan setidaknya ada 11 kabupaten/kota yang punya kasus aktif lebih dari 1.000. Di antara kota-kota itu, Semarang paling banyak.

Survei Persepsi Risiko COVID-19 Kota Bogor

SIARAN PERS

Survei Persepsi Risiko COVID-19 Kota Bogor

 

Jakarta, 11 September 2020 – Kota Bogor adalah salah satu kota penyangga Jakarta yang jumlah kasus positif Covid-19 belakangan cukup tinggi. Merespon situasi ini, LaporCovid-19 bersama Social Resilience Lab, Nanyang Technological University (NTU) melakukan survei persepsi risiko Covid-19 di kalangan warga Kota Bogor. Tujuan survei ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman, pengetahuan, serta perilaku masyarakat terkait risiko Covid-19.

Studi ini dilakukan dari tanggal 15 Agustus sampai 1 September 2020 dan berhasil mendapatkan 21.803 responden valid yang tersebar di seluruh wilayah kota Bogor. Setelah uji validitas dilakukan, terdapat jumlah total 21.544 responden yang valid.

Metode dan Hasil

Kami menggunakan Metode Quota Sampling berdasarkan variabel penduduk per kelurahan yang ada di Kota Bogor. Survei online dilakukan melalui platform Qualtrics yang disebar melalui aplikasi pesan instan (WhatsApp) melalui bantuan Pemerintah Kota Bogor.

Studi persepsi risiko ini menggunakan tiga metode analisa, yaitu statistik deskriptif untuk mendapatkan gambaran demografi responden serta informasi dasar terkait variabel studi; analisa Spearman rho untuk mengukur korelasi antar variabel dan faktor demografi; dan formulasi pengukuran indeks persepsi risiko (Risk Perception Index) yang digunakan untuk mengukur kecenderungan umum dari persepsi risiko responden terhadap situasi pandemi dengan memasukkan 6 variabel, yakni Risk Perception, Self-Protection, Information, Knowledge, Social Capital, dan Economy.

Sebanyak 52,64% responden adalah laki-laki. Sedangkan dari golongan umur, responden terbanyak berusia 36-45 tahun sebanyak 31.47%. Dari aspek pendidikan, sebagian besar responden adalah lulusan SMA/Sederajat (47,43%) dan sarjana (17,31%). Sebagian besar responden adalah Ibu rumah tangga (29,27%), disusul pegawai swasta (17,74%) dan pekerja harian (13,69%). Dari sisi risiko kesehatan terhadap infeksi Covid-19, sebanyak 16,9 % persen responden memiliki riwayat/sedang mengidap penyakit komorbiditas.

Temuan

Secara keseluruhan, skor Risk Perception Index (RPI) warga Kota Bogor adalah sebesar 3,212, artinya, secara deskriptif, skor ini berarti warga Kota Bogor secara umum memiliki tingkat persepsi risiko yang cenderung agak rendah.Tetapi, dari segi psiko-sosial 67 dari 68 kelurahan di Kota Bogor optimis dalam menghadapi Covid-19. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa kebijakan, skor ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Bogor harus melakukan pembatasan sosial berskala besar bersamaan dengan usaha edukatif dan penguatan protokol kesehatan.

 


Silahkan unduh siaran pers ini melalui tautan berikut

Buruknya Transparansi, Perparah Penanganan Pandemi

Catatan 6 bulan Penanganan Pandemi

SIARAN PERS

Buruknya Transparansi, Perparah Penanganan Pandemi

 

11 September 2020 – Pemerintah dinilai belum memberikan informasi yang transparan mengenai dampak dan penanganan wabah. Buruknya pendataan, pelaporan dan informasi yang disampaikan, terutama terkait dengan hasil tes, tracing, dan angka kematian ke publik mempengaruhi persepsi dan respon publik. Ketidaktransparaan juga terjadi di lingkungan sekitar dan pekerjaan, sehingga menyebabkan kebingungan dan ketidakpercayaan publik.

Mempertimbangkan masifnya keluhan masyarakat di tengah pandemi, LaporCovid-19 membuat layanan lapor warga yang menjangkau seluruh wilayah di Indonesia. Melalui layanan lapor warga, LaporCovid-19 mendapat ribuan laporan dari seluruh Indonesia, mulai dari keluhan keramaian, pelanggaran protokol kesehatan, stigma, bantuan sosial, hingga munculnya kluster-kluster baru di perkantoran dan sekolah.

Layanan lapor warga LaporCovid-19 mulai berjalan pada April 2020 dengan menggunakan aplikasi Whatsapp dan Telegram, kemudian berkembang ke kanal seluruh media sosial. Selama April Juni, lebih dari 4,000 laporan warga masuk melalui chatbot kami. Setelah perubahan pertanyaan menyesuaikan dengan kebijakan, periode Agustus- 9 September 2020, telah terkumpul 386 laporan.

Sesuai dengan episentrum pandemi, laporan yang masuk didominasi wilayah Jawa, khususnya DKI Jakarta, kemudian diikuti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten. Sementara berdasarkan jenis laporan, pelanggaran protokol kesehatan paling banyak dilaporkan (63 persen), diikuti layanan kesehatan.

Laporan tentang pelanggaran protokol kesehatan meliputi keramaian atau kerumuman, serta ketertiban pemakaian masker. Laporan tentang kluster perkantoran juga muncul banyak pada beberapa minggu terakhir. Sebagian besar membahas tentang transparansi informasi dan tracing orang-orang yang kontak dengan pasien, tidak dilakukan dengan maksimal. Sebagian besar laporan memberikan gambaran tentang adanya kasus positif di sebuah kantor, namun tidak ada transparansi dari kantor serta penegakan protokol pandemi.

Selain itu, ada pula laporan tentang penolakan tes SWAB, hingga penundaan tes karena alasan kehabisan alat tes. Untuk kasus sekolah, banyak orangtua melaporkan tentang dibukanya kembali sekolah-sekolah di zona berisiko tinggi terinfeksi, seperti di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan Kota Tuban, Jawa Timur.

Permohonan Keterbukaan Informasi publik

Data menunjukkan, jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 masih terus meningkat. Bahkan, menyentuh angka lebih dari 200.000 kasus di seluruh Indonesia dengan kenaikan konsisten di atas 2.000 kasus tiap harinya. Namun demikian, penularan virus di komunitas belum diketahui, karena angka yang dilaporkan ibarat fenomena gunung es karena keterbatasan pemeriksaan yang dilakukan. Masalahnya, hingga saat ini hanya beberapa daerah yang konsisten melaporkan jumlah orang yang diperiksa, salah satu di antaranya DKI Jakarta. Laporan WHO terhadap kondisi Indonesia pada 9 September 2020 juga menyebutkan, baru tiga daerah yang sudah memenuhi jumlah tes, yaitu Jakarta, Sumatera Barat, dan Yogyakarta. Ini menyebabkan banyak masyarakat saat ini menghadapi ancaman wabah tanpa mengetahui skala bahaya di sekitarnya.

Demikian halnya, angka dan data kematian ternyata bermasalah. Data pemerintah daerah berbeda dengan pemerintah pusat. Bahkan, data nasional pun ada beberapa versi. Pencatatan oleh Rumah Sakit Online menunjukkan, jumlah korban jiwa terkait COVID-19 rata-rata hampir tiga kali lipat dari yang dilaporkan secara resmi ke publik. Hasil kajian persepsi risiko warga DKI, Surabaya, dan Kota Bogor yang kami lakukan bersama tim Social & Resilience Lab, Nanyang Technological University, menunjukkan bahwa informasi dan pengetahuan warga tentang pandemi COVID-19 mempengaruhi persepsi risiko warga. Akibatnya, informasi tentang kecenderungan under reporting jumlah korban ini bisa menyebabkan masyarakat tidak mengetahui dampak sesungguhnya wabah dan menyebabkan kurangnya kewaspadaan terhadap pandemi. Karenanya penting bagi laporCovid-19 untuk terus mendorong keterbukaan informasi.

LaporCovid-19 telah mengajukan Permintaan Informasi Publik terkait COVID-19 ke berbagai institusi, termasuk Kementerian Kesehatan RI.

Ada delapan poin yang ditanyakan, yaitu data anggaran/pengadaan, pelaksanaan, dan sebaran tes, baik Rapid Test maupun PCR; jumlah ODP, PDP dan juga Suspek, Probabel yang meninggal, serta sebaran wilayahnya; dokumen dan pelaksanaan DIPA 2020; data terkait insentif tenaga kesehatan, serta informasi alokasi penggalangan dana hibah dari masyarakat.

Dari semua permohonan informasi tersebut, hanya informasi berupa ringkasan DIPA 2020 yang dipenuhi, beserta informasi tentang bantuan dana hibah dalam dan luar negeri, serta informasi tentang tata cara pemberian insentif bagi tenaga medis.

Permintaan data mengenai jumlah PDP/ODP meninggal hanya dijawab dengan menunjukkan link https://infeksiemerging.kemkes.go.id/downloads/?dl_cat=5#.X0NVONMzYyl dimana link tersebut tidak memuat kelengkapan data dan informasi yang diharapkan.

Anehnya, menyangkut permintaan data pelaksaan kegiatan Rapid Test dan PCR di tingkat daerah, Kementerian Kesehatan menyatakan tidak menguasai datanya. Justru mereka menyebutkan bahwa data tes itu terdapat di Gugus Tugas/Satuan Tugas Covid-19. Padahal, sebelumnya, Satgas dan Komite Penanganan Covid-19 & PEN telah melayangkan surat nomor S-01/PERPRES82/07/2020, perihal permintaan kelengkapan Data COVID-19 kepada Kemenkes.

Respons ini menunjukkan ketidakterbukaan pengelolaan dan pemberian informasi penting terkait COVID-19. Pemerintah tidak transparan dalam penanganan COVID-19 dan hal ini dikhawatirkan membuat masyarakat tidak memahami risiko penularan dengan baik, sehingga menghadirkan spekulasi dan hoax, yang, pada ujungnya, mempersulit pemutusan penularan COVID-19.

Karenanya, untuk memastikan penanganan pandemi di tengah masyarakat berjalan maksimal, beserta penyelesaian masalah, dan jaminan transparansi data di tengah pandemi, kami merekomendasikan pemerintah Republik Indonesia hingga pemerintahan tingkat daerah dua hal utama:

  1. Segera membentuk jaringan pelaporan warga mulai tingkat daerah hingga nasional. Diperlukan kerjasama seluruh pihak, baik pemerintah ataupun swasta, agar semua permasalahan yang dihadapi segera diselesaikan.
  2. Pemerintah Indonesia, termasuk Satuan Tugas Covid-19, harus membuka seluruh data terkait pandemi, mulai dari tingkatan daerah hingga nasional.

Keluhan masyarakat tidak akan berhenti selama pandemi, mengingat tidak ada yang luput dari dampak wabah COVID-19. Kehadiran pemerintah sangat diperlukan seluruh masyarakat Indonesia. Demikian pula, transparansi data pandemi tidak dapat ditawar, sebab penting untuk melihat tingkat keparahan pandemi, sehingga dapat dijadikan referensi pengambilan kebijakan.

Narahubung:

Agus Sarwono: 0812-6992-667

Yoesep Budianto: 0856-4897-3423

 

Siaran pers ini dapat diunduh melalui tautan berikut

Kapan Kapasitas Rumah Sakit di Jakarta Kolaps?

SIARAN PERS

Kapan Kapasitas Rumah Sakit di Jakarta Kolaps?

 

9 September 2020. Jumlah pertambahan kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta meningkat tajam. Bahkan, pada minggu pertama September 2020, setiap harinya terdapat pertambahan lebih dari 1.000 kasus positif, walaupun pada saat yang sama kapasitas testing di DKI Jakarta juga ditambah. Tingginya penularan di Jakarta juga bisa dilihat dari tren rasio positif yang terus meningkat, sekalipun jumlah tes bertambah.

Lonjakan pertambahan kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta, pada akhirnya menyebabkan kapasitas di Rumah Sakit pun terokupasi, bahkan hampir penuh. LaporCOVID-19 bersama tim Social Resilience Lab, Nanyang Technological University (NTU), melakukan proyeksi Kapan Kapasitas di Rumah Sakit Kolaps untuk memprediksi kapan kapasitas di rumah sakit Jakarta penuh dalam menangani pasien COVID-19 dan menganalisis dampaknya terhadap jumlah kematian.

Kami menggunakan pendekatan model matematika yang ditunjang dengan studi literatur dan data jumlah tempat tidur (TT) ICU, Bed Occupancy Rate (BOR), serta data kasus COVID-19 di DKI Jakarta.

Jumlah kasus positif aktif yang dirawat dikorelasikan dengan keterpakaian TT ICU. Korelasi keduanya digunakan untuk memprediksi jumlah maksimum pasien yang bisa dirawat.

Jumlah pasien aktif maksimum berkisar 5.500 pasien di rumah sakit. Kami gunakan skenario terbaik dan terburuk selama 1 hingga 2 bulan ke depan melalui model Gaussian. Hasilnya, kapasitas di rumah sakit akan penuh pada awal minggu keempat September. Apabila disertai dengan penambahan jumlah kasus positif yang terus-menerus, pandemi ini akan mengakibatkan jumlah kematian total mencapai 3.000 orang pada akhir Oktober.

Karenanya, untuk menghindari kolapsnya rumah sakit dan melindungi warga DKI Jakarta dari ancaman infeksi dan kematian akibat COVID-19, kami merekomendasikan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dua hal pokok:

  1. Bahwa ini saatnya untuk menginjak rem darurat. Yaitu dengan memberlakukan kembali PSSB dengan menutup setidaknya 70% aktivitas dan sarana publik setidaknya selama enam minggu dengan masa evaluasi per 3 minggu.
  2. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus mengambil langkah lebih tegas lagi untuk memberlakukan kembali bekerja dari rumah, atau work from home (WFH) bagi pelaku bisnis dan perkantoran. Hanya pelaku usaha di bidang esensial saja yang diperbolehkan beroperasi. Ini sekaligus merespon bertambah banyaknya kasus positif COVID-19 yang ditemukan di perkantoran di wilayah DKI Jakarta akibat dibukanya perkantoran dan unit usaha.

Selain itu, contact tracing dan testing yang masif juga merupakan faktor penting yang harus terus ditingkatkan dalam mengurangi penyebaran COVID-19 di masyarakat.

Sebagai catatatan tambahan, fasilitas ruang perawatan atau isolasi barangkali bisa ditambah. Namun, jumlah dokter dan tenaga kesehatan lain bakal sulit ditambah. Pada saat tingginya pasien di Jakarta pada Maret-Juli lalu, banyak relawan tenaga kesehatan daerah didatangkan ke Jakarta. Namun, situasi saat ini akan lebih sulit karena daerah juga mengalami peningkatan kasus. Apalagi, sejumlah studi, misalnya oleh FKUI, para nakes sudah mengalami burnout. LaporCovid19.org, melalui Pusara Digital juga sudah mendokumentasikan banyaknya tenaga kesehatan yang berguguran selama pandemi ini.

Narahubung: +6281358982549

Tim Pemodel:
Sulfikar Amir., PhD, +62 821-1728-6288
Fredy Tantri., PhD, +65 8122 5267
Materi Presentasi

 

Inggris Gaet DKI Jakarta Jalankan LaporCovid-19

RM.id??Rakyat Merdeka -?Setelah sukses meluncurkan Koalisi Masyarakat untuk Covid-19 (LaporCovid-19) bersama pemerintah provinsi Jawa Timur (Jatim) dan Jawa Barat (Jabar), kini Kedutaan Besar Inggris menggaet DKI Jakarta sebagai mitranya.

Duta Besar (Dubes) Inggris untuk Indonesia Owen Jenkins mengatakan, kerja sama itu merupakan proyek bersama yang bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas platform Covid-19 untuk memantau risiko penyebaran virus Corona di Jakarta.

56.000 Poundsterling, Inggris Dukung LaporCovid-19 Jatim dan DKI

Solidaritas kemanusian terus digalang. Pemprov DKI Jakarta, bersama Kedutaan Besar Inggris resmi meluncurkan pusat data kesehatan Covid-19 di Jakarta. Proyek baru ini dinamai,?LaporCovid-19, dimaksudkan untuk meningkatkan data kesehatan publik yang dibiayai Pemerintah United Kingdom. Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Owen Jenkins mengatakan, program?LaporCovid-19 ini, natinya mencakup Provinsi Jawa Timur, Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Pemprov DKI Jakarta dan Kedubes Inggris Berkolaborasi Dalam LaporCovid19

Jakarta? – ?Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi dengan Kedutaan Besar Inggris dan LaporCOVID-19, meluncurkan proyek bersama untuk meningkatkan kapabilitas platform COVID-19 dalam memantau penyebaran virus tersebut di Jakarta. Peluncuran proyek ini dilaksanakan secara daring dengan dihadiri oleh Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Owen Jenkins dan Co-Initiator LaporCOVID-19, Irma Hidayana, bersama Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Proyek ini nantinya akan menghasilkan dan memutakhirkan data Indeks Kerentanan Pandemik (Pandemic Vulnerability Index atau ?PVI?) di DKI Jakarta berdasarkan Indeks Persepsi Risiko (Risk Perception Index atau ?RPI?), serta kondisi sosial (pasar tradisional, fasilitas kesehatan, kereta api / terminal bus, dll) di setiap kelurahan, dan data statistik COVID-19.