Tunda dan Gratiskan Vaksin Booster: Prioritaskan Kelompok Rentan dan Kesetaraan Vaksin Untuk Semua

09 Januari 2022 – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Keadilan Kesehatan mendesak pemerintah mengkaji ulang rencana pemberian vaksin booster atau dosis ketiga untuk masyarakat umum. Sebab, cakupan vaksinasi dosis 1 dan 2 belum optimal untuk kelompok masyarakat rentan, terutama warga lanjut usia. Kondisi ini bisa memperpanjang pandemi Covid-19. Pemerintah juga harus memastikan vaksin diberikan untuk semua, tanpa skema berbayar.

LaporCovid-19 Temukan 33 Kasus Penyimpangan Vaksinasi Booster Sepanjang 2021

Merdeka.com – Komunitas pemantau penanganan Covid-19 LaporCovid-19, mencatat ada 33 kasus penyimpangan vaksinasi booster. Sebab, vaksin booster belum bisa diberikan kepada non tenaga kesehatan. Pemerintah baru memulai vaksinasi booster pada 12 Januari 2022. Sebelum tanggal tersebut, pemerintah belum secara resmi mengizinkan pelaksanaan booster untuk kelompok masyarakat umum.

IAKMI: Pemerintah Harus Tegas Jika Ada Penyalahgunaan Vaksin Booster

KBR, Jakarta – Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) meminta pemerintah bersikap tegas terhadap orang-orang yang terlibat dalam penyalahgunaan vaksin COVID-19 dosis ketiga atau vaksin booster. Sebelumnya, lembaga koalisi masyarakat sipil menemukan ada penyalahgunaan berupa jual beli vaksin booster pada 2021, seperti yang ditemukan lembaga LaporCOVID-19. Padahal, vaksin booster hanya diberikan pada tenaga medis yang menangani COVID-19.

Somasi Atas Vaksin Booster

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas kami memberikan kesempatan kepada Presiden RI dan Menteri Kesehatan RI selama 7 (tujuh) hari untuk:

1. Membuka data daftar penerima vaksin III/booster;

2. Membuka data jumlah dosis vaksin yang tersedia dan akan tersedia, pemegang impor vaksin tersebut dan rencana penyalurannya.

Vaksin AstraZeneca Kode Produksi CTMAV 547 Kembali Digunakan

JAKARTA, KOMPAS — Vaksin Covid-19 AstraZeneca dengan kode produksi CTMAV 547 kembali digunakan setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan menyatakan bahwa tidak ada keterkaitan antara mutu vaksin tersebut dan kejadian ikutan pascavaksinasi parah yang dilaporkan. Namun, pemerintah diminta mempertimbangkan penggunaan vaksin ini untuk usia lanjut.

Hoaks Soal Vaksin Rugikan Program Vaksinasi

PENYEBARAN berita bohong (hoaks) terkait vaksin covid-19 dirasakan telah merugikan program vaksinasi yang sedang dilakukan peme rintah. Masyarakat diimbau dapat memilahmilah informa si yang tersebar di berbagai platform.

“Karena hal ini merugikan program vaksinasi sehingga berimbas pada rendahnya cakupan vaksinasi, tidak hanya vaksinasi covid-19,” kata pemerhati imunisasi, Julitasari Sundoro, Jumat, 4 Juni 2021. 

WVI-LaporCovid-19: Informasi Vaksinasi COVID-19 Belum Diterima Masyarakat secara Utuh

JAKARTA, suaramerdeka.com – Sebagian masyarakat masih menganggap vaksinasi Covid-19 sebagai hal yang menakutkan.

Demikian disampaikan Organisasi Kemanusiaan Wahana Visi Indonesia (WVI) dan LaporCovid-19 terkait vaksinasi COVID-19 yang dipicu informasi yang disampaikan otoritas belum sepenuhnya dapat ditangkap warga.

Analisa WVI tersebut berdasarkan hasil umpan balik chatbot LaporCovid-19 sebagai upaya memetakan suara warga sehingga diketahui permasalahan yang terjadi dan dapat menjadi masukan untuk perbaikan.

LaporCovid-19 Terima Aduan, Seorang Kakek Lumpuh Usai Divaksin AstraZeneca

JAKARTA – Koalisi warga Lapor Covid-19 mendapatkan laporan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) dari masyarakat bahwa ada seorang kakek yang lumpuh setelah mendapatkan vaksin AstraZeneca. 

Hal itu diungkapkan Relawan LaporCovid-19, Amanda Tan saat memaparkan hasil temuan dari suara masyarakat terkait vaksinasi Covid-19 di Indonesia, di mana 185 menjadi responden yang dilakukan dari tanggal 6 sampai 26 April 2021.

Vaksinasi COVID-19 di Indonesia Semakin Menyimpang

21 April 2021 – Indonesia terkena embargo vaksin oleh India karena lonjakan tajam kasus COVID-19 di India. Akibatnya, Indonesia hanya menerima 1.1 juta dari 11.7 juta dosis vaksin AstraZeneca yang dialokasikan oleh COVAX ke Indonesia. Serum Institute of India, menunda pengiriman vaksin untuk Indonesia pada Maret dan April 2021.

Kontroversi Vaksin Nusantara

Pengembangan Vaksin Nusantara, yang diinisiasi eks Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, terus berlanjut. Anehnya, pengembangan vaksin yang seharunya didasari prinsip sains justru menjadi politis dengan menguatnya dukungan dari anggota DPR RI. Bahkan, sejumlah anggota DPR, yang sebelumnya telah divaksinasi dengan Vaksin Sinovac, mengaku telah menjadi sukarelawan Vaksin Nusantara. Padahal, vaksin yang dikembangkan RSPAD Gatot Soebroto, RSUP Dr. Kariadi Semarang dan Universitas Diponegoro ini masih belum kelar perizinannya, karena adanya berbagai masalah.