WARTAKOTALIVE, JAKARTA -?Koalisi masyarakat sipil menilai dispensasi pengurangan durasi pelaksanaan?karantina?kepada pejabat eselon satu, diskriminatif dan dapat membahayakan kesehatan masyarakat.
Category Archives: Pemberitaan Media
Administrative problems persist in vaccine accessibility, civil groups find
The vaccination campaign is still being hampered by administrative problems, civil groups have said, having received reports of people being unable to get their jabs because of misuse of identification numbers (NIK). The problem is one of the persistent issues that have marred Indonesia?s inoculation drive and further highlights the country?s poor management of basic citizenship data.
Solopos Hari Ini: Soloraya Respons Omicron
Solopos.com, SOLO ?Dengan masuknya Covid-19 varian Omicron di Indonesia, berikut ini respons Pemerintah daerah yang ada di Soloraya. Harian Solopos?edisi Sabtu (18/12/2021) mengusung?headline?terkait respons Pemda di beberapa wilayah di Soloraya terkait masuknya Covid-19 varian Omicron di Indonesia.
Koalisi Masyarakat Sipil Minta Aturan Dispensasi Karantina Pejabat Dicabut
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA?-?Koalisi?Masyarakat?Sipil menilai ketentuan yang memuat dispensasi pengurangan durasi pelaksanaan karantina kepada pejabat eselon satu diskriminatif dan dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Dalam Surat Edaran Kasatgas Penanganan?Covid-19?25/2021 nomor 5 menyebutkan “Masa karantina 10 x 24 jam sebagaimana dimaksud pada angka 4.e. dapat diberikan dispensasi pengurangan durasi pelaksanaan karantina mandiri kepada WNI pejabat setingkat eselon I (satu) ke atas berdasarkan pertimbangan dinas atau khusus sesuai kebutuhan dengan ketentuan”.
Koalisi Masyarakat Desak Ketentuan Dispensasi Durasi Karantina Pejabat Dicabut
TEMPO.CO,?Jakarta?- Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Kesehatan Masyarakat mendesak agar ketentuan dispensasi?karantina?mandiri bagi pejabat dicabut. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Satgas Covid-19 Nomor 25 Tahun 2021.
Dispensasi Karantina Pejabat Disebut Diskriminatif, Bahayakan Masyarakat
LIMAPAGI – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Kesehatan Masyarakat mengkritik aturan dispensasi pengurangan durasi karantina kepada pejabat eselon I. Menurut mereka aturan itu diskriminatif dan dapat membahayakan kesehatan masyarakat.
Koalisi Masyarakat Sipil Desak Satgas Mencabut Aturan Pejabat Tak Wajib Karantina
HALUAN PADANG- Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Kesehatan Masyarakat meminta pemerintah segera mencabut aturan yang membolehkan pejabat eselon I?karantina?di rumah sepulang dari luar negeri.
Koalisi Masyarakat Sipil Desak Jokowi Minta Kasatgas Cabut SE 25/2021 soal Karantina Pejabat
JAKARTA, KOMPAS.com – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kesehatan dan Keadilan mendesak Presiden Joko Widodo untuk meminta Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 mencabut Surat Edaran (SE) Satgas Nomor 25 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada Masa Pandemi Covid-19 yang mengatur kewajiban karantina bagi WNI dan WNA dari Luar Negeri.
Dispensasi Karantina Pejabat Dinilai Bahayakan Kesehatan Masyarakat
VIVA Ketentuan yang memuat dispensasi pelaksanaan karantina kepada pejabat eselon 1 (satu), dinilai diskriminatif dan dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Kesehatan Masyarakat, melalui siaran persnya menegaskan, SE Kasatgas Penanganan COVID-19 25/2021 tidak adil.
Koalisi Masyarakat Sipil Desak Aturan Dispensasi Karantina Pejabat Dicabut
Jakarta – Aturan dispensasi karantina untuk pejabat pemerintah setingkat eselon I ke atas menuai kritik karena dinilai diskriminatif. Pemerintah pun didesak mencabut aturan pemberian dispensasi karantina bagi pejabat tersebut. Kritik terhadap pemerintah datang dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Kesehatan Masyarakat. Koalisi Masyarakat Sipil menilai dispensasi karantina, seperti diatur dalam Surat Edaran (SE) Satgas COVID-19 Nomor 25 Tahun 2021, mengistimewakan pejabat.