Jakarta – Aturan dispensasi karantina untuk pejabat pemerintah setingkat eselon I ke atas menuai kritik karena dinilai diskriminatif. Pemerintah pun didesak mencabut aturan pemberian dispensasi karantina bagi pejabat tersebut. Kritik terhadap pemerintah datang dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Kesehatan Masyarakat. Koalisi Masyarakat Sipil menilai dispensasi karantina, seperti diatur dalam Surat Edaran (SE) Satgas COVID-19 Nomor 25 Tahun 2021, mengistimewakan pejabat.
Category Archives: Tentang Kami
Satgas Didesak Cabut Aturan soal Pejabat Tak Wajib Karantina
Jakarta, CNN Indonesia — Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Kesehatan Masyarakat meminta pemerintah segera mencabut aturan yang membolehkan pejabat eselon I karantina di rumah sepulang dari luar negeri.
LaporCovid-19 Sebut Oligarki Pemerintah Makin Mencekram Rakyat Saat Pandemi
Suara.com – Tim Koalisi Warga LaporCovid-19 menilai pandemi semakin membuat oligarki pemerintahan semakin bertindak sewenang-wenang dalam membuat kebijakan yang menyangkut kesehatan masyarakat luas. Co-Founder LaporCovid-19 Irma Hidayana mengatakan berbagai kebijakan Covid-19 yang dibuat pemerintah seperti pengaturan harga tes Covid-19 hingga pembagian bantuan sosial selalu bermasalah dan membuat rakyat susah.
Petugas Wisma Atlet Kena Omicron, LaporCovid-19: Yakin yang Pertama?
Jakarta, IDN Times – Koalisi LaporCovid-19 mempertanyakan penemuan kasus pertama COVID-19 varian Omicron di Indonesia yang diumumkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada Kamis (16/12/2021). “Kasus pertama Omicron terkonfirmasi di petugas kebersihan, yakin dia kasus pertama,” tulis LaporCovid-19 dalam instagram dikutip IDN Times, Jumat (17/12/2021).
Sejumlah RS Covid-19 Diduga Bebankan Biaya hingga Rp750 Juta ke Pasien
Lima orang korban pembebanan biaya perawatan Covid-19 melakukan pengaduan kepada Ombudsman RI. Pengaduan dilakukan atas dugaan maladministrasi yang dilakukan beberapa Rumah Sakit rujukan Covid-19 di sejumlah daerah.
Lapor COVID-19 minta pemerintah perhatikan kanal aduan vaksinasi
Jakarta (ANTARA) – Tim Advokasi Laporan Warga dari Lapor COVID-19 Yemiko Happy meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan kanal-kanal aduan yang dapat digunakan masyarakat terkait dengan pelaksanaan percepatan program vaksinasi COVID-19.
LaporCovid-19: Permasalahan NIK Hambat Akses Vaksinasi Masyarakat
KBR, Jakarta – Lembaga pemantau independen LaporCovid-19 mengungkapkan sejumlah laporan terkait masalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai syarat vaksinasi yang bermasalah. Menurut Relawan LaporCovid-19, Yemiko Happy, NIK cukup menghambat masyarakat untuk menerima akses vaksinasi maupun sertifikat vaksin.
LaporCovid-19 Sebut Kasus NIK Ganda dan Terpakai Orang Lain Masih Jadi Hambatan Warga Dapatkan Vaksinasi
JAKARTA, KOMPAS.com – Relawan LaporCovid-19 Yemiko Happy mengatakan, pihaknya masih mendapatkan laporan dari masyarakat terkait permasalahan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai syarat vaksinasi Covid-19. Ia mengatakan, laporan yang diterima LaporCovid-19 dari masyarakat di antaranya yaitu NIK ganda saat vaksinasi, NIK dipakai orang lain dan terjadi kesalahan NIK.
Koalisi Masyarakat: Aduan Warga Sering Dianggap Pencemaran Nama Baik
Jakarta, IDN Times – Pandemik COVID-19 berpotensi memperburuk situasi pemenuhan HAM di Indonesia, terutama dalam pemenuhan hak-hak dasar terkait pandemik dan perlindungan bagi mereka yang haknya dilanggar. Koalisi Masyarakat untuk Keadilan Kesehatan mencatat sepanjang 2021 terdapat 9 pengaduan masyarakat yang justru berakhir dengan ancaman.
Monument to ‘Covid-19 heroes’ unveiled in Indonesia
More than 2,000 Indonesian health workers have died of Covid-19, according to LaporCovid-19, a group that tracks pandemic data in the country. Indonesia, the world’s fourth most populous country with 270 million people, has recorded about 4.2 million coronavirus cases, with nearly 144,000 deaths. However, cases have dropped drastically over the last two months and the daily cases have dropped to below 300 over the last few weeks.