Pada bagian lain, LaporCovid-19 membeberkan adanya laporan warga terkait penjualan vaksin Covid-19. Penjualan dilakukan melalui marketplace dan dihargai Rp700.000. Hal itu diutarakan anggota LaporCovid-19 Amanda Tan pada diskusi virtual Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Keadilan Kesehatan kemarin.
Category Archives: Tentang Kami
Banyak Dicari, Vaksin Booster Tak Luput dari Penyalahgunaan
LaporCovid-19 mendata ada puluhan laporan dugaan penyelewengan suntikan penguat atau booster yang selama ini difokuskan untuk tenaga kesehatan. Pemerintah akan mulai memberikan vaksinasi booster untuk masyarakat umum mulai 12 Januari mendatang.
Hah! Ada Dugaan Vaksin Booster Covid-19 Diperjual Belikan, Ketua MPR Bambang Soesatyo Minta Pihak Kepolisian Segera Usut Tuntas Pelaku
Bamoset menegaskan untuk meminta Kemenkes memperbaiki tata kelola pemberian vaksin covid, dan juga realisasi penggunaan vaksin Covid di lapangan. Sebelumnya, LaporCovid-19 menerima 33 laporan penyelewengan vaksin booster yang diberikan kepada kelompok non-tenaga kesehatan di tahun 2021.
Waduh, 6 Ribu Vaksin AstraZeneca Diduga Kedaluwarsa Sepanjang 2021
Jakarta, IDN Times – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Keadilan Kesehatan mencatat ada sekitar 6.100 vaksin jenis AstraZeneca telah kedaluwarsa sepanjang 2021. Perwakilan dari Transparency International Indonesia Agus Sarwono mengatakan, banyaknya vaksin kedaluwarsa berpotensi menimbulkan kerugian negara.
LaporCovid-19 Terima Laporan Dugaan Jual Beli Vaksin Booster
Jakarta, IDN Times – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Keadilan Kesehatan LaporCovid-19 mendorong pemerintah agar melakukan investigasi dan menindak tegas petugas, pejabat, atau kelompok lainnya yang terbukti melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan program vaksinasi COVID-19. Perwakilan LaporCovid-19 Firdaus Ferdiansyah mengungkapkan, pihaknya menerima sedikitnya 71 laporan warga terkait dugaan penyimpangan, maupun penyalahgunaan program vaksinasi COVID-19.
Ditemukan 71 Penyelewengan Program Vaksinasi Covid-19, Vaksin Covid-19 ada di Marketplace
GridHEALTH.id – Sepanjang 2021, LaporCovid-19 menerima sedikitnya 71 laporan warga yang melaporkan kejadian penyimpangan maupun penyalahgunaan pada program vaksinasi Covid-19. Sebagian besar laporan, ada 27 laporan, diduga melibatkan oknum petugas hingga pejabat atau kepala daerah yang memiliki akses secara langsung terhadap distribusi vaksin.
Kemenkes soal Temuan 33 Kasus Penyimpangan Vaksinasi Booster: Pengawasan Ada di Pemda
Merdeka.com – Kementerian Kesehatan menanggapi temuan komunitas pemantau penanganan Covid-19, LaporCovid-19 soal adanya 33 kasus penyimpangan vaksinasi booster. Temuan ini merupakan akumulasi selama periode 2021. Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi mengatakan, pengawasan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 berada di pemerintah daerah (pemda).
Kampus Siap Mulai PTM 100 Persen, Level 3 Hanya Menyisakan 15 Daerah
Pada kesempatan lain, LaporCovid-19 membeberkan adanya laporan warga terkait penjualan vaksin Covid-19. Penjualan dilakukan di marketplace dan dihargai Rp 700.000. Hal itu diutarakan anggota LaporCovid-19 Amanda Tan pada diskusi virtual Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Keadilan Kesehatan kemarin (4/1).
LaporCovid-19 Temukan 33 Kasus Penyimpangan Vaksinasi Booster Sepanjang 2021
Merdeka.com – Komunitas pemantau penanganan Covid-19 LaporCovid-19, mencatat ada 33 kasus penyimpangan vaksinasi booster. Sebab, vaksin booster belum bisa diberikan kepada non tenaga kesehatan. Pemerintah baru memulai vaksinasi booster pada 12 Januari 2022. Sebelum tanggal tersebut, pemerintah belum secara resmi mengizinkan pelaksanaan booster untuk kelompok masyarakat umum.
33 Vaksin Booster Diduga Diselewengkan, Kemkes Cek-Koordinasi ke Pemda
Jakarta – LaporCovid-19 menerima 33 laporan penyelewengan vaksin booster yang diberikan kepada kelompok non-tenaga kesehatan di tahun 2021. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pun angkat bicara. Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kemenkes RI Siti Nadia Tarmizi menyebut Kemenkes telah menindaklanjuti laporan itu. Menurutnya, unit terkait di Kemenkes akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) dalam menindaklanjuti laporan itu.