REJECTING THE HEALTH BILL OMNIBUS LAW RESULTING FROM EVIL CONSPIRACY BETWEEN THE  GOVERNMENT AND THE HOUSE OF REPRESENTATIVES, VIOLATING HEALTH RIGHTS WHILE THREATENING PUBLIC SAFETY AND NATIONAL SOVEREIGNTY

Jakarta, June 27, 2023 — The government and the House of Representatives have agreed to bring the Health Bill Omnibus Law to a plenary session for it to be enacted as a Law, despite numerous requests from various community groups to halt the discussion of the Health Bill.

Tolak RUU Kesehatan Omnibus Law Hasil Permufakatan Jahat Pemerintah Dengan DPR Yang Merampas Hak Rakyat Atas Kesehatan Dan Mengancam Keselamatan Rakyat Dan Kedaulatan Negara

Jakarta, 27 Juni 2023 — Pemerintah dan DPR bersepakat membawa RUU Kesehatan Omnibus Law ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi Undang-Undang, meskipun banyak kelompok masyarakat meminta untuk menghentikan pembahasan RUU Kesehatan.

Tunda Pengesahan RUU Kesehatan: Perbaiki dan Pastikan Partisipasi Publik yang Bermakna 

Jakarta, 13 Juni 2023 — Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Akses Kesehatan mendesak DPR dan pemerintah untuk menunda Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan (Omnibus Law). Sejak digulirkan ke publik, RUU ini menuai pro-kontra cukup besar sebab belum berpihak  pada kepentingan rakyat dan belum berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan Hak atas Kesehatan publik yang merupakan amanah konstitusi.

Postpone the Ratification of the Health Bill: Advance and Ensure Meaningful Public Participation

Jakarta, June 13, 2023 — The Civil Society Coalition for Just Access to Health urges the Parliament (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR) and the government to postpone the ratification of the Health Bill (Omnibus Law). Since its introduction to the public, this bill has been a subject of significant controversy as it does not prioritize the interests of the people and is not oriented towards protecting and fulfilling the rights to public health, which are mandated by the constitution.