TEMPO.CO, Jakarta?- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan?Muhadjir?Effendy mengakui adanya masalah terkait?data Covid-19 antara pusat dan daerah. Menurut Muhadjir, pengumpulan dan integrasi data memang memerlukan waktu. “Mengajari daerah untuk mengumpulkan data dengan baik juga perlu waktu,” kata Muhadjir di kantor Tempo, Palmerah, Jakarta, Rabu, 2 Desember 2020. Muhadjir mengakui ada daerah yang belum tertib dalam mengumpulkan data. Selain itu, dia mendapati pula ada rumah sakit yang diminta tak menyetorkan data lantaran daerah khawatir dianggap tak berhasil menangani Covid-19. Lapor Covid-19 sebelumnya menemukan sekitar 135 kabupaten dan kota tidak konsisten dalam memperbarui data penanganan wabah. Angka tersebut mencapai 26 persen dari total 506 kabupaten/kota di Tanah Air. Analis data Lapor Covid-19, Said Fariz Hibban mengatakan ratusan daerah itu tidak setiap hari menginformasikan kondisi penularan?Covid-19 kepada publik. Ia menyatakan kekacauan data ini menyulitkan masyarakat karena warga sukar menakar risiko wabah yang terjadi di suatu daerah. “Ketidakkonsistenan menyampaikan informasi justru bisa berisiko pada misinterpretasi wabah yang juga berdampak pada aktivitas publik sehari-hari,” ujar Hibban dikutip dari?koran Tempo?edisi Kamis, 3 Desember 2020.
Author Archives: Admin LaporCovid-19
Epidemiolog: Pemangkasan Cuti Bersama Tidak Perlambat Laju Infeksi
KOMPAS.com ? Wacana pemangkasan cuti bersama pada akhir tahun 2020 yang digulirkan pemerintah dinilai tak akan berdampak signifikan terhadap perlambatan laju infeksi Covid-19. Hal itu diungkapkan oleh epidemiolog kolaborator saintis LaporCOVID Iqbal Elyazar. ?Pertama, karena tetap ada liburan Natal dan Tahun Baru di mana orang masih akan tetap berupaya untuk menambah liburan. Apalagi untuk orang-orang yang bukan PNS (pegawai negeri sipil),? kata Iqbal pada Kompas.com, Rabu (25/11/2020).
Pemerintah Akan Satukan dan Jamin Kerahasiaan Data Vaksinasi Corona
JAKARTA ??Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan akan menyatukan data vaksinasi Covid-19 ke dalam sistem satu data. Pembuatan sistem ini melibatkan PT Telkom dan PT Biofarma. Erick menjamin kerahasiaan data penerima vaksin Corona, baik penerima vaksin bantuan pemerintah maupun vaksin mandiri.
“Karena memang yang namanya data-data pribadi, tidak bisa menjadi domain publik atau milik sebuah perusahaan. Tentu ini kerahasiaannya kita jaga dari awal,” jelas Erick Thohir dalam diskusi daring, Selasa (24/11/2020).
Erick menjelaskan pemerintah terbuka dengan masukan dari masyarakat terkait dengan sistem satu data ini. Ia menegaskan pemerintah juga akan transparan dalam pengelolaan data vaksinasi Corona.
Stop gugurnya pahlawan kesehatan di masa pandemi
Jakarta (ANTARA) – Peringatan Hari Pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 November setiap tahunnya, di kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini, tidak bisa dinafikan bahwa tenaga kesehatan layak dinobatkan sebagai pahlawan di tengah pandemi. Karena tenaga kesehatanlah yang memberikan pertolongan kepada masyarakat yang tertular COVID-19 agar tidak jatuh sakit lebih berat. Lebih lagi, mencegah korban meninggal dan menolong nyawa banyak orang. Namun sayangnya virus corona?jenis baru yang nama resminya adalah?SARS CoV 2 itu begitu cepat menular dan begitu ganas ketika ilmu pengetahuan tentang virus tersebut masih belum banyak dihimpun oleh para ahli. Alhasil, korban meninggal akibat COVID-19 begitu banyak dan tak terelakkan, juga menimpa para tenaga medis, termasuk dokter dan perawat.
Kurang dari Separuh Masyarakat Mau Menerima Vaksin Covid-19
Hanya 31% responden menyatakan bersedia menerima vaksin Biofarma-Sinovac yang saat ini tengah menjalani uji klinis fase tiga, dan sebanyak 69% responden menyatakan ragu-ragu hingga tidak bersedia. Penerimaan responden terhadap vaksin Merah Putih yang tengah dibuat LBM Eijkman-Biofarma sedikit lebih baik, 44 % bersedia dan 56% responden menyatakan ragu-ragu hingga tidak bersedia menerima.
Bergulir Petisi Desak Terawan Mundur Sebagai Menkes
AKURAT.CO, Petisi menuntut Terawan Agus Putranto mundur dari sebagai Menteri Kesehatan mencuat. Tuntutan itu digulirkan lantaran Terawan dianggap hilang dari ruang publik saat kasus terkonfirmasi positif Covid-19 kian menanjak.
Petisi itu diinisiasi LSM JALA PRT, Supinah sebagai buruh, Sultan Rivandi selaku Presiden UIN Jakarta 2019, Manik Marganamahendra selaku Mahasiswa Kesehatan Masyarakat & Ketua BEM UI 2019 serta Irma Hidayana sebagai founder LaporCovid19.
Saat dikonfirmasi, Sultan membenarkan. Menurut dia, tuntutan kepada Terawan itu merupakan respons masyarakat atas kinerja Terawan menangani wabah yang menjalar dengan cepat se antero negeri.
Suara Masyarakat dan Ahli yang Minta Pilkada Ditunda Dicuekin Pemerintah
Suara.com -?Banyaknya masukan dari berbagai pihak yang meminta agar pemerintah menunda gelaran?pilkada?tahun ini ternyata hanya menjadi angin lalu.
Studi pemahaman dan persepsi masyarakat terhadap obat, vaksin dan penanganan COVID-19
Salam sehat, Kami, Laporcovid19.org, peneliti dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Magister Manajemen Bencana UPN Veteran Yogyakarta, dan Forum Perguruan Tinggi untuk Pengurangan Risiko Bencana (FPT PRB) melakukan studi untuk mempelajari pemahaman, dan persepsi masyarakat mengenai obat dan vaksin Covid-19 serta penanganan wabah Covid-19. Kami ingin mengajak Anda untuk berpartisipasi mengikuti survei ini. Hanya perlu waktu …
Warga DKI Siap PSBB 2.0
Secara keseluruhan, kami menemukan bahwa warga DKI Jakarta semakin sadar terhadap pandemi Covid-19 dibandingkan tiga bulan lalu. Kesadaran ini muncul karena semakin tingginya orang yang dikenap responden yang terkena Covid-19. Pada saat yang bersamaan, kami menemukan sebanyak 24% warga yang mengalami perubahan status pekerjaan selama masa pandemi. Kelompok ini mencakup mereka yang kehilangan pekerjaan sampai sekarang, mereka yang banting setir menjadi wirausaha, dan mereka yang terkena pemotongan gaji.
WASPADA KLUSTER PERKANTORAN!
Seiring bertambahnya kasus terkonfirmasi Covid-19, beberapa daerah kembali melakukan evaluasi dan pemberlakukan aturan pembatasan sosial, salah satunya DKI Jakarta. Ancaman infeksi Covid-19 juga menghantui para pekerja perkantoran dan industri di Indonesia. Sebagai contoh, tercatat ada 166 kluster perkantoran di DKI Jakarta hingga awal Agustus 2020. Laporan tentang kasus positif Covid-19 di lingkungan kerja makin masif …