COVID-19: State of emergency doesn’t justify lack of transparency

The COVID-19 pandemic has exposed the government to a form of corruption that stems from the emergency procurement of goods and services intended for serving the economic recovery agenda. Studies, including by Federica Cacciatore et al. in 2022, show that there is a link between economic recovery programs with increased cases of corruption.

Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penanganan Pandemi

Sejak pertama kali COVID-19 diumumkan, pemerintah merespon dengan berbagai kebijakan untuk menangani pandemi. Respon kebijakan terkait dengan transparansi, tata kelola, dan antikorupsi perlu menjadi perhatian. Sejak awal April 2020, Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Akuntabilitas Penanganan COVID-19 melakukan pemantauan terhadap penanganan COVID-19 di Indonesia untuk mendorong pemerintah dalam memprioritaskan sektor kesehatan, hingga mengedepankan prinsip keterbukaan informasi, akuntabilitas dan partisipasi publik dalam penanganan pandemi.

Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Distribusi dan Tatalaksana Program Vaksinasi Covid-19 di Indonesia

Kertas kebijakan ini akan mengurai risiko-risiko korupsi yang merupakan hasil pemikiran sejumlah koalisi masyarakat sipil melalui proses Focussed Group Discussion maupun diskusi publik dengan beberapa pemangku kepentingan dalam program vaksin COVID-19 di Indonesia sepanjang bulan Oktober 2021 hingga Maret 2022.

Panduan Pemantauan Pengadaan Vaksin Dan Logistik Pendukung Program Vaksinasi Di Indonesia Tahun 2021

Satu tahun lebih sudah berjalan. Pemerintah sangat intens dalam merancang arah kebijakan untuk penanganan covid 19 dimulai dari penataan regulasi sampai kepada pembuatan rancangan perencanaan untuk menanggulangi wabah pandemi covid 19. Oleh karena itu,  FITRA Riau bersama dengan Transparansi Internasional dan Koalisi masyarakat sipil mencoba mengidentifikasikan kembali bagaimana penanganan covid 19 khusus pengadaan barang dan jasa

Panduan Pemantauan Jaring Pengaman Sosial (Bansos) dalam Penanganan Covid-19 bagi Masyarakat Sipil

Transparency International Indonesia (TII) bersama dengan jaringan Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) melakukan pemantauan terhadap kebijakan pemerintah daerah maupun pusat dalam penyaluran bantuan sosial di masa pandemi. Pemantaun ini dilakukan di 6 wilayah kerja diantaranya Banda Aceh, Kabupaten Indramayu, Kota Gorontalo, Kota Pontianak, Kota Makassar, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Evaluasi Kebijakan Penanganan Pandemi dalam Spektrum Integritas Bantuan Sosial dan Keadilan Penyelenggaraan Vaksinasi di Jawa Timur

Pandemi adalah persoalan multi sektor. Tidak hanya sektor kesehatan yang terdampak, sektor sosial dan ekonomi turut terkena imbas dari pandemi Covid-19. Pada sektor kesehatan, hari demi hari jumlah kasus positif Covid-19 terus meningkat dan jumlah kematian akibat Covid-19 terus terjadi. Eskalasi kasus positif dan kematian akibat Covid-19 yang tidak hanya terjadi pada aras nasional menimbulkan dampak pada skala provinsi.

Lika-Liku Proyek Wastafel di Aceh

Hujan pagi itu, Kamis (9/12/2021), nyaris membuat rencana peringatan Hari Anti Korupsi Internasional di Kota Banda Aceh batal. Hujan membuat jalan basah dan licin. Bahkan, bisa memicu banjir dan menghambat aktivitas warga. Bisa-bisa, tidak ada yang datang ke acara kami. Sebagai panitia, bukan ini yang kami harapkan.

Tes Covid-19 Indonesia, Minim dan Rentan Dikorupsi

JAKARTA Tes Covid-19 di Indonesia masih jadi problem meski pandemi sudah berlangsung lebih dari setahun. Selain jumlahnya masih minim dan tidak merata, tes Covid-19 juga rentan dikorupsi dengan modus pemalsuan dan pemakaian alat tes bekas. Tanpa pengawasan ketat pemerintah, praktik buruk ini bakal berlanjut.

Rawan Korupsi, LaporCovid-19 Desak Pemerintah Buat Pusat Data Vaksin

Jakarta, IDN Times- LaporCovid-12 mendesak agar pemerintah membangun pusat datavaksinyang terbuka dan mudah diakses publik. Hal ini bertujuan untuk menghindari korupsi dalam penyediaan vaksin virus corona di tubuh Kementerian Kesehatan.

Relawan LaporCovid-19, Firdaus Ferdiansyah, menerangkan pusat datavaksin COVID-19memuat informasi tentang pengadaan, mulai jumlah dosis yang sudah dibelanjakan hingga pola distribusi vaksin beserta wilayahnya.