On August 24 2021, the Head of the Communication and Public Service Bureau of the Indonesian Ministry of Health, Widyawati, stated that each district/city should still have approximately 25 million vaccine doses. This estimation is based on data indicating that 116.4 million vaccines have already been distributed to regions as of August 24, 2021. Furthermore, the government has 5.8 million COVID-19 vaccine doses on hand, which will be distributed to the regions soon.
Author Archives: Admin LaporCovid-19
It Is Increasingly Clear and Blatant That Non-Healthcare Workers are Receiving Boosters
From a Whatsapp message which was intended as an invitation to a number of people, the Moderna vaccine booster will be given to non-healthcare workers and will be done in a building on Jenderal Sudirman Street, Jakarta.
Pelaksanaan PON di Papua tidak Mementingkan Aspek Epidemiologis
24 September 2021 Walau di tengah pandemi Covid-19, Pekan Olahraga Nasiona (PON) secara resmi akan tetap dilaksanakan pada 2 Oktober – 15 Oktober 2021 dengan total 44 cabang olahraga, 679 pertandingan yang tersebar di 4 kota dan kabupaten di Provinsi Papua.
Kota Semarang Ternyata Daerah Tertinggi Kematian Covid-19
Bisnis.com, SEMARANG ? Angka kasus kematian akibat Covid-19 di Indonesia terus bertambah. Kendati pemerintah telah menyatakan adanya penurunan kasus harian Covid-19 dalam beberapa pekan terakhir seiring turunnya level PPKM di sejumlah daerah. Tim koalisi warga LaporCovid-19 bahkan menyebut ada sekitar 45 kabupaten/kota di Indonesia yang angka kasus kematiannya lebih dari 1.000 jiwa. Dari 45 kabupaten/kota itu, angka kematian paling tinggi ada di Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng).
LaporCovid-19: Tetap Digelarnya PON XX Papua 2021 Kesampingkan Epidemiologi
LIMAPAGI?? Kolaborator Saintis LaporCovid-19 Dr. Iqbal Elyazar, BSc, MPH menilai Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021 tidak mempertimbangkan sisi epidemiologi sehingga tetap dilaksanakan?di tengah pandemi Covid-19.
“Mungkin, ada kepentingan bisnis, politik, ekonomi, dan sebagainya di luar aspek kajian epidemiologi kita,? kata Iqbal dalam diskusi virtual bertajuk ‘Mengukur Urgensi Pelaksanaan PON di Papua’, Jumat, 24 September 202
PeduliLindungi Tak Dibutuhkan Jika 3T Indonesia Kuat
KABAR RAKYAT?- Lahirnya kebijakan baru?pemerintah?untuk mendeteksi pergerakan masyarakat dalam berbagai ruang publik melalui aplikasi?PeduliLindungi yang lahir dari fenomena pandemi Covid-19. Harapan?pemerintah tentunya kehadiran aplikasi PeduliLindungi?diterima baik masyarakat sebagai upaya?pemerintah?mengendalikan pandemi Covid-19. Semoga tidak timbus diskriminasi, mengingat banyak masalah mendasar yang harus diselesaikan.
Kebocoran Data Pribadi Warga Marak, Tim LaporCovid-19 Ungkap Penyebabnya
LENGKONG, AYOBANDUNG.COM –?Tim Advokasi Laporan Warga?LaporCovid-19, Firdaus Ferdiansyah mencatat kasus?kebocoran?data?pribadi?warga?terkait dengan kepentingan penanganan?Covid-19 ternyata telah terjadi sejak 2020. Kebocoran?data?itu disebabkan oleh adanya?peretasan?maupun lalainya?pemerintah?daerah?dalam menjaga?data?pribadi?milik warganya sendiri.
Bumerang Sertifikat Vaksin Covid-19
Pemberlakuan sertifikat vaksin Covid-19 sebagai syarat masuk pusat belanja melalui aplikasi PeduliLindungi berhasil mendongkrak kesadaran warga untuk mengikuti vaksinasi. Tapi pendekatan yang cenderung bersifat memaksa semacam ini justru bisa menjadi bumerang. Terlebih jika sertifikat vaksin ini akan diperluas sebagai syarat untuk mengakses ruang publik lainnya, seperti layanan publik dan pemberian jamin
Vaksin Covid: Bisakah puluhan juta dosis yang menumpuk bahkan rusak di daerah diatasi tanpa cabut hak warga?
Sebanyak 41 juta dosis vaksin yang sudah didistribusikan ke provinsi, kabupaten dan kota saat ini belum disuntikkan ke masyarakat.
Stok vaksin di sejumlah daerah baru akan habis dalam ratusan hari ke depan. Di Aceh, 1.812 dosis Sinovac bahkan tidak bisa lagi dipakai karena tidak kunjung disuntikkan ke masyarakat.
PeduliLindungi Banyak Masalah, Cuma Sekadar Latah dari Trace Together Singapura
Kini aplikasi PeduliLindungi menjadi aplikasi yang dominan digunakan kala hendak mengakses ruang atau transportasi publik. Ini untuk memastikan orang yang masuk atau menggunakan transportasi publik itu telah mendapat vaksinasi. Namun, belakangan kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi ini dinilai diskriminatif. Soalnya, di lapangan masyarakat masih sering menemui kesulitan.