Suara.com – Koalisi Warga untuk Akses Keadilan Kesehatan mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menepati komitmen untuk menanggung seluruh biaya perawatan pasien Covid-19.
Author Archives: Admin LaporCovid-19
KSP Sebut Pandangan Politik Pemprov-Pusat Kendala Vaksinasi
Jakarta, CNN Indonesia — Deputi Bidang Kemanusiaan Kantor Staf Presiden (KSP), Abetnego Panca menyebut ada pemerintah provinsi yang sengaja tidak mendistribusikan vaksin Covid-19 ke tingkat kabupaten/kota karena punya pandangan politik yang berbeda dengan pemerintah pusat. Abetnego bicara demikian dalam acara Paparan Kajian Lapor Covid-19: Kekuasaan dan Peran Militer dalam Merespon Pandemi Covid-19, Rabu (18/8).
Negara Harus Menjamin Pembiayaan Perawatan Pasien Covid-19
18 Agustus 2021 Pemerintah Indonesia telah berkomitmen menanggung seluruh biaya perawatan pasien Covid-19 sebagaimana memang diwajibkan konstitusi. Sayangnya, hingga kini masih banyak ditemukan kasus keluarga pasien yang terpaksa harus membayar biaya perawatan Covid-19 kepada Rumah Sakit bahkan hingga ratusan juta rupiah.
Kekuasaan dan Militer Dalam Merespon Pandemi: Bukti dari Lapangan
Laporan ini, merangkum beberapa temuan utama dari analisis hukum dan kebijakan yang diimplementasikan di Indonesia untuk menangani pandemi Covid-19, periode Maret 2020 sampai Mei 2021. Fokusnya antara lain adalah isu-isu yang berkaitan dengan jaminan perlindungan hak atas kesehatan dalam kebijakan penanganan Covid-19, serta penggunaan kekuatan militer untuk menerapkan kebijakan tersebut di lapangan.
Strengthen Community Health Centres Before They Collapse
In the midst of a spike in Covid-19 cases, many confirmed Covid-19 cases have not received health services in hospitals, to the point that they have had to self-isolate with monitoring from community health centres.
This has drastically increased the burden on and responsibility of community health centres. And has been further aggravated by many community health centre staff being infected by Covid-19.
Sukarelawan Data, Pahlawan di Balik Layar Penanganan Pandemi
Di tengah cepatnya informasi, apalagi saat pandemi, penyusunan data menjadi masalah krusial. Penyusunannya tidak mudah. Salah mendata bisa berakibat manusia kehilangan nyawa. Sejumlah sukarelawan informasi teknologi turun tangan meski secara ekonomi jauh dari potensi yang bisa mereka dapatkan. Said Fariz Hibban (24) masih sibuk menjawab telepon sejumlah awak media, Kamis (12/8/2021) malam. Pria yang akarab disapa Iban itu menunjukkan amburadulnya data kematian Covid-19, yang tidak lagi digunakan pemerintah sebagai bahan evaluasi penanganan pandemi.
Indonesia has thousands of empty hospital beds. So why are Covid-19 patients dying at home?
Jakarta (CNN) – Taufiq Hidayat enters the homes of the dead to claim bodies no one will touch.
He leads a dozen volunteer undertakers who take calls from grieving families in the Indonesian capital, Jakarta, the center of one of the?world’s largest Covid-19 outbreaks.
“It’s really tough and hot for us because we are always in full hazmat suit while trying to navigate small alleys and high floors with a body in tow,” said Taufiq.
Penghapusan Indikator Jumlah Kematian: Bukti Nyata Serampangan Mengelola Data
Pada Senin, 9 Agustus 2021, Luhut Pandjaitan selaku Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi merangkap sebagai Koordinator PPKM Darurat di Jawa dan Bali mengumumkan perpanjangan PPKM Level 4 di Jawa dan Bali hingga 16 Agustus 2021. Pemerintah juga menyatakan mengeluarkan angka kematian dari indikator penanganan Covid-19 karena adanya masalah dalam input data yang disebabkan akumulasi dari kasus kematian di beberapa minggu sebelumnya.
LaporCovid-19 Ungkap Ada Selisih 19.192 Kasus Kematian Akibat Covid-19 di Pusat dan Pemda
Liputan6.com, Jakarta – Komunitas LaporCovid19 mencatatkan ada selisih jumlah kematian yang tercatat di pemerintah pusat dan daerah. Gap data kematian tersebut mencapai 19.192 kasus. Jumlah tersebut merupakan akumulasi kasus kematian sejak Mei hingga Juli 2021.
Government Must Rectify the Accuracy for Mortality Data
The Coordinating Ministry for Maritime and Investment Affairs, Luhut Binsar Pandjaitan stated that the Indonesian government did not apply mortality rate data as an indicator to conduct evaluation on the Enforcement of Public Activity Restrictions (PPKM) Level 4 and PKKM level 3 in several regions. This was administered due to mortality data that was reported had turned out to be inaccurate because there was input data from accumulation of the number of deaths from several weeks ago.