tirto.id – Analis Data LaporCovid-19 Said Fariz Hibban menilai keputusan pemerintah untuk mengabaikan data kematian tidak tepat. Sebab data kematian merupakan indikator sangat penting untuk mengukur keefektifan penanganan pandemi Covid-19. Persoalan data kematian yang tidak akurat, seperti yang digemborkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, tidak bisa jadi alasan pemerintah mengabaikan data kematian.
Author Archives: Admin LaporCovid-19
Tanggapi Luhut, LaporCovid-19: Mestinya Data Kematian Diperbaiki Bukan Malah Diabaikan
Suara.com – Pemerintah resmi mengeluarkan indikator kematian dalam evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 4-3. Mendengar hal tersebut, LaporCovid-19 menilai seharusnya pemerintah tidak mengabaikan pentingnya indikator data kematian dalam setiap evaluasi PPKM.
LaporCovid: Pemerintah Harus Perbaiki Data Kematian, Bukan Mengabaikannya
“Dalam penerapan PPKM Level 4 dan 3 yang akan dilakukan pada 10 Agustus-16 Agustus 2021 nanti, terdapat 26 kota atau kabupaten yang turun dari level 4 ke level 3, hal ini menunjukkan perbaikan kondisi di lapangan yang cukup signifikan,” kata Luhut dalam konferensi pers yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (9/8/2021).
Pemerintah Harus Perbaiki Akurasi Data Kematian, Bukan Mengabaikannya
11 Agustus 2021 Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, pemerintah tidak memakai data kematian sebagai indikator untuk melakukan evaluasi terhadap Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 dan PPKM Level 3 di sejumlah daerah. Hal itu dilakukan karena data kematian yang dilaporkan ternyata tidak akurat akibat adanya input data yang merupakan akumulasi angka kematian selama beberapa minggu sebelumnya.
Menkes Cabut Aturan Vaksinasi Berbayar Individu, LaporCovid-19: Ini Kemenangan Rakyat
JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Tim Advokasi Laporan Warga LaporCovid-19, Firdaus Ferdiansyah mengatakan, pencabutan ketentuan mengenai pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong berbayar untuk individu merupakan kemenangan bagi masyarakat. “Ini kemenangan kita, kemenangan rakyat,” ujar Firdaus kepada Kompas.com, Senin (9/8/2021).
Sejak Januari 2021, LaporCovid19 Terima 5.521 Laporan Insentif Nakes Tak Kunjung Dibayar
Suara.com – LaporCovid19 menerima 136 laporan terbaru soal dana insentif tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta yang belum juga dibayarkan dalam periode 30 Juni 2021 hingga 31 Juli 2021. Totalnya, LaporCovid19 sudah menerima 5.521 laporan masalah pendistribusian dan pencarian insentif serta santuan untuk nakes sejak 8 Januari 2021 hingga 31 Juli 2021.
Survey Persepsi Masyarakat DKI Jakarta tentang Pembukaan Sekolah/Pembelajaran Tatap Muka
Survey Persepsi Masyarakat DKI Jakarta tentang Pembukaan Sekolah/Pembelajaran Tatap Muka
Laporan Pemutakhiran Data Advokasi Insentif dan Santunan Jilid V Periode 30 Juni 2021 sampai 31 Juli 2021
Dalam rentang 30 Juni 2021 – 31 Juli 2021, LaporCovid-19 (melalui Google form) menerima 136 laporan tentang dana insentif tenaga kesehatan yang tidak kunjung dibayarkan, baik di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta. Sehingga, secara total terdapat 5521 laporan masalah pendistribusian dan pencairan insentif dan santunan untuk tenaga kesehatan sejak 8 Januari 2021 hingga 31 Juli 2021. Laporan ini didapatkan dari para tenaga kesehatan (nakes) yang tersebar di berbagai provinsi, di antaranya: Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, hingga Sumatera Selatan. Kami bekerja sama dengan IDI, IBI, PPNI, dan PATELKI dalam pengumpulan data ini.
Pelanggaran Pembukaan Sekolah Tatap Muka di Awal Tahun Ajaran Baru
01 Agustus 2021 Kebijakan PPKM darurat yang diperpanjang sampai dengan 2 Agustus 2021 mengharuskan kegiatan belajar mengajar secara online/daring guna menekan angka penyebaran Covid-19. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh sekolah, perguruan tinggi, akademi, dan tempat pendidikan/pelatihan lainnya pada daerah dengan laju transmisi penyebaran Covid-19 yang tinggi. Meski demikian, banyak sekolah atau institusi pendidikan yang ternyata tidak mengindahkan ketentuan tersebut dan tetap menyelenggarakan pembelajaran tatap muka.
LaporCovid19 Minta Pemda Serius Awasi Sekolah yang Melanggar Aturan
JawaPos.com ? LaporCovid19 mengatakan, terdapat sejumlah laporan dari masyarakat terkait sekolah yang melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Padahal dijelaskan, untuk wilayah level 3 dan 4 masih menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ).