Atur Algoritma Penggunaan Vaksin Covid-19 di Indonesia untuk Minimalkan Risiko

JAKARTA, KOMPAS ? Pemerintah diminta membuat kebijakan yang jelas terkait penggunaan vaksin Covid-19 buatan AstraZeneca dan vaksin lain berbasis adenovirus yang diketahui bisa menimbulkan kasus pembekuan darah disertai penurunan trombosit karena vaksin. Informasi mengenai risiko dan mitigasinya secara transparan justru akan meningkatkan kepercayaan publik.

?Kita belum punya angka kasus VITT (vaccine-induced thrombotic thrombocytopenia) karena mungkin masalah di infrastruktur pendataan atau pencatatan KIPI (kejadian ikutan pascavaksinasi). Tetapi, Indonesia bisa mengambil pelajaran dari negara lain. Kita bukan istimewa, risikonya juga ada di Indonesia sekalipun persentasenya kecil? kata peneliti vaksin dan biologi molekuler di John Curtin School of Medical Research, Australia National University, Ines Atmosukarto, dalam diskusi daring yang diselenggarakan LaporCovid-19, Minggu (23/5/2021), di Jakarta.

Data Warga Diduga Bocor, Data Covid-19 Disembunyikan

Bukan kali pertama pemerintah gagal melindungi data pribadi warga negaranya. Sebelumnya  pada Mei 2020 pemerintah sempat kelimpungan akibat kebocoran data pasien Covid-19 yang diperjualbelikan di forum internet. Kali ini, data eHAC yang merupakan aplikasi tes dan pelacakan Covid-19 juga diduga bocor. Kebocoran data yang terus berulang pertanda bahwa pemerintah masih belum serius menghargai perlindungan pada identitas digital maupun data pribadi. 

Kematian karena Covid-19 di Indonesia 2,5 Kali Lipat Laporan Resmi

Epidemiolog Eijkman Oxford Clinical Research Unit (EOCRU), Iqbal Elyazar, mengatakan, perhitungan IHME ini sangat realistis. ?Angka kematian dari rumah sakit online dan pendataan oleh LaporCovid-19 berdasarkan laporan kematian di kabupaten/kota juga sekitar dua hingga tiga kali lebih banyak dari laporan resmi,? kata Iqbal yang turut menyimak pemaparan kajian IHME secara daring.

Menempuh Jalan Pikukuh, Cara Warga Adat Baduy Bebas dari Covid-19

Suara.com – Tatkala jumlah kasus positif covid-19 di Indonesia terus beranjak naik, perkampungan masyarakat adat Baduy, Kabupaten Lebak, Banten, justru masih nihil. Bagaimana mereka bisa bertahan di tengah kepungan wabah?

Faisal Irfani, jurnalis untuk projectmultatuli.org, membuat reportase mengenai kisah masyarakat adat Baduy yang mampu membendung pandemi virus corona agar tak berbiak di wilayah mereka.

Namun, berdasarkan hasil repotase, warga Baduy?sebagaimana masyarakat adat lainnya?tetap berada dalam kerentanan pada masa pandemi. Pemerintah, diharapkan bisa meningkatkan mitigasi serta pengawasan, agar Baduy tetap tak terjamah covid-19.

Satgas Covid-19 Minta Karyawan Lapor Kemenkes Jika Perusahaan Minta Biaya Vaksinasi

Merdeka.com -?Juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Bakti Bawono Adisasmito menyayangkan perusahaan yang meminta biaya vaksinasi gotong royong kepada karyawannya. Dia menegaskan, vaksinasi gotong royong tidak berbayar bagi karyawan.

“Pemerintah sangat menyayangkan adanya pungutan biaya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dalam pelaksanaan program vaksinasi gotong royong,” katanya dalam konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube BNPB Indonesia, Kamis (20/5)

Terungkap! Ada Karyawan Dipungut Biaya Vaksin Gotong Royong, Padahal Gratis

Suara.com – Tim Koalisi Warga LaporCovid-19 mendapatkan laporan bahwa ada perusahaan yang swasta yang memungut bayaran dari karyawannya untuk ikut program Vaksinasi Mandiri atau Vaksinasi Gotong Royong.

Melalui instagramnya, @LaporCovid19 menegaskan bahwa vaksin adalah hak semua warga negara yang harus dipenuhi oleh negara, bukan justru dibebani seperti ini.

“Negara harus hadir untuk menjamin seluruh rakyat mendapat vaksin, bukan malah membuka skema vaksin berbayar. Bukannya meringankan, kok ini malah memberatkan!,” tulis @LaporCovid19 dikutip Suara.com, Kamis (20/5/2021).

Mereka meminta seluruh warga bisa melaporkan jika ada kejadian serupa agar program vaksinasi Covid-19 tetap berjalan baik dan adil bagi seluruh rakyat.

Tekan COVID-19 dengan Perketat Penyaringan Pemudik Saat Arus Balik

Inisiator LaporCovid-19 Irma Hidayana mengatakan “masyarakat harus dikomunikasikan oleh satgas tentang apa yang harus dilakukan selain karantina.” Dari sisi pemerintah, dia menyarankan agar tidak pakai tes antigen karena tidak akurat. Irma menyarankan agar pemerintah memberikan pelayanan PCR masif bagi pemudik. Tes PCR juga bisa diterapkan kepada warga yang tidak mudik. Singkatnya, siapa pun yang melakukan kegiatan Lebaran. Penelusuran dan pengetesan kepada warga pun harus ditingkatkan. Masalahnya, dia pesimistis itu bisa dilakukan. “Bagaimana meningkatkannya? Wong kemarin-kemarin saja jumlah tes semakin rendah. Pun mau lakukan tracing, akan lebih susah lagi.”

Ketika Nakes Dipecat Usai Protes Insentif yang Telat & Dipotong

tirto.id – Setelah protes pembayaran insentif tenaga kesehatan merebak. Selama sepekan terakhir nakes buka suara mengenai keterlambatan insentif selama berbulan-bulan. Para nakes baik relawan maupun organik yang insentif ditunda pembayarannya itu tersebar setidaknya pada dua lokasi yakni di Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC) Wisma Atlet dan berbagai RS lapangan di bawah Kemenkes serta di berbagai RS milik pemerintah daerah. Berkaitan insentif di RSDC Wisma Atlet, Plt. Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan, Kirana Pritasari mengklaim telah membayar tunggakan untuk bulan November-Desember 2020 secara bertahap pada bulan ini yakni Kamis (6/5/2021) dan Senin (10/52021). Nilainya mencapai Rp11,8 miliar untuk 1.613 relawan nakes di RSDC Wisma Atlet.

Nakes Ini Dipecat Gegara Tuntut Pencairan Dana Insentif Covid-19

Firdaus Ferdiansyah, relawan LaporCovid19 memaparkan beberapa temuannya tentang persoalan pembayaran insentif kepada tenaga kesehatan oleh pemerintah.

SuaraSulsel.id -?Seorang?tenaga kesehatan?yang menangani pasien covid-19 di?Wisma Atlet?diberhentikan. Hal ini usai upayanya menuntut insentif nakes.

Indah Pertiwi (bukan nama sebenarnya), tenaga kesehatan di Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, mengaku beberapa kali mendapat tekanan saat bicara untuk meminta hak insentifnya yang tak kunjung dibayarkan sejak November 2020 hingga kini.