Tunda Pembelajaran Tatap Muka Hingga Positivity Rate di Bawah 5 Persen

30 Agustus 2021 Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, telah mencanangkan pembelajaran tatap muka di wilayah yang menerapkan PPKM Level 1 sampai 3. Namun, pembelajaran tatap muka itu berpotensi menimbulkan persoalan karena dilaksanakan di tengah kondisi penularan yang belum benar-benar terkendali dan capaian vaksinasi yang relatif masih rendah.

Pelanggaran Pembukaan Sekolah Tatap Muka di Awal Tahun Ajaran Baru

01 Agustus 2021 Kebijakan PPKM darurat yang diperpanjang sampai dengan 2 Agustus 2021 mengharuskan kegiatan belajar mengajar secara online/daring guna menekan angka penyebaran Covid-19. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh sekolah, perguruan tinggi, akademi, dan tempat pendidikan/pelatihan lainnya pada daerah dengan laju transmisi penyebaran Covid-19 yang tinggi. Meski demikian, banyak sekolah atau institusi pendidikan yang ternyata tidak mengindahkan ketentuan tersebut dan tetap menyelenggarakan pembelajaran tatap muka.

Sistem Karantina Lemah, Penyebaran Covid-19 Kian Berbahaya

JAKARTA Sistem karantina pada masa pandemi Covid-19 bagi warga negara asing yang masuk ke Indonesia masih lemah. Hal ini, antara lain, tampak pada kasus WNA yang berkeliaran di hotel karantina dan pungutan sejumlah uang kepada WNA untuk menghindari karantina. Longgarnya sistem karantina tersebut bisa membahayakan masyarakat seiring munculnya varian baru Covid-19.

LaporCovid-19 Dapat Laporan Pelanggaran Prokes, Terbanyak di Tempat Publik-Kantor selama PPKM

JAKARTA – Koalisi LaporCovid-19 mendapat 70 laporan terkait pelanggaran protokol kesehatan selama dua pekan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali.

?Relawan LaporCovid-19, Yemiko Happy menyebut pelanggaran protokol kesehatan (Prokes) terbanyak berada di tempat publik sebanyak 37 persen. Pelangaran terbanyak kedua berada di perkantoran sebanyak 33 persen.

?”Proporsi pelanggaran selanjutnya di lembaga pendidikan sebanyak 17 persen, di tempat makan sebanyak 7 persen, dan di tempat ibadah 6 persen,” kata Yemiko dalam diskusi webinar, Senin, 25 Januari.

?Yemiko menjabarkan contoh laporan pelanggaran protokol kesehatan di tempat publik, seperti hotel, lapangan olahraga, dan kompleks perumahan.

Pilkada 2020 Abaikan Keselamatan Rakyat: 76 Calon Kepala Daerah Terinfeksi COVID-19, Empat Meninggal

Jakarta, 6 Desember 2020. Keputusan yang diambil oleh DPR, pemerintah, danPenyelenggara Pemilu pada 21 September 2020 untuk tetap menyelenggarakan pemilihan 270 kepala daerah serentak pada 9 Desember 2020 di tengah pandemi COVID-19 yang belumterkendali merupakan bukti bahwa pemerintah abai dengan kesehatan dan keselamatan jiwa warganya.

Warga Surabaya Belum Siap Menghadapi Pelonggaran Pembatasan Sosial

Jakarta, 15 Juli 2020 Kota Surabaya adalah salah satu episentrum penyebaran virus corona setelah DKI Jakarta. Paska tidak diperpanjangnya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Surabaya, aktivitas warga mulai dilonggarkan. Pada saat yang sama jumlah peningkatan kasus infeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) semakin tinggi.

Agar New Normal Tidak Menjadi New Abnormal: Penuhi Syarat Epidemiologi dan Sosial

Jakarta, 31 Mei 2020. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menyatakan, pandemi Covid-19 kemungkinan masih akan terus bersirkulasi dalam waktu yang lama. Vaksinnya kemungkinan belum tersedia hingga akhir tahun ini. Bahkan, jika nanti vaksin ditemukan, butuh waktu dan upaya besar-besaran untuk kemudian mendistribusikannya.