Jakarta, IDN Times?- LaporCovid-12 mendesak agar pemerintah membangun pusat data?vaksin?yang terbuka dan mudah diakses publik. Hal ini bertujuan untuk menghindari korupsi dalam penyediaan vaksin virus corona di tubuh Kementerian Kesehatan.
Relawan LaporCovid-19, Firdaus Ferdiansyah, menerangkan pusat data?vaksin COVID-19?memuat informasi tentang pengadaan, mulai jumlah dosis yang sudah dibelanjakan hingga pola distribusi vaksin beserta wilayahnya.
Pada 27 Februari 2021, LaporCovid-19 mengadakan diskusi publik dengan tema Adil dan Bijakkah Vaksin Mandiri?. Diskusi ini diselenggarakan untuk menanggapi keputusan Menteri Kesehatan RI yang telah memperbolehkan pelaksanaan vaksin mandiri oleh badan usaha kepada karyawannya, sebagaimana tertulis dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19.
Di masa darurat pandemi seperti sekarang, vaksinasi Covid-19 beserta testing, tracing, dan perawatan medis lainnya merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin Konstitusi. Namun sayang, pemerintah kembali gagal memastikan peningkatan surveilans epidemiologi dan kesehatan masyarakat termasuk 3T. Pemerintah menjadi pengampu pemenuhan semua hak atas pelayanan medis termasuk pemberian vaksin. Selain itu, pemerintah tidak seharusnya menghabiskan energi untuk lobi dan kerjasama bilateral untuk kelompok non-prioritas.
Jakarta, IDN Times – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin melaporkan, satu juta lebih nakes di berbagai wilayah Indonesia menerima vaksinasi pada Senin (8/2/2021) pukul 12.30 WIB. Namun, hanya 978 ribu tenaga kesehatan yang menjalani vaksinasi.
“Ada 193 ribu nakes batal atau ditunda vaksinasinya karena hipertensi, komorbid, atau penyintas COVID-19,” ujarnya dalam keterangan yang diterima IDN Times.
Jakarta, 21 Januari 2021 – Rencana pemerintah untuk membuka jalur vaksinasi mandiri menyalahi prinsip kesetaraan dan keadilan akses terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat. Alasan untuk mempercepat proses vaksinasi di dalam negeri juga tidak bisa diterima.
In addition, Irma Hidayana, co-founder of LaporCovid-19, told Financial Times that the government is simply wasting the vaccines as they would be unable to track Raffi’s behaviour during the pandemic.
Hanya 31% responden menyatakan bersedia menerima vaksin Biofarma-Sinovac yang saat ini tengah menjalani uji klinis fase tiga, dan sebanyak 69% responden menyatakan ragu-ragu hingga tidak bersedia. Penerimaan responden terhadap vaksin Merah Putih yang tengah dibuat LBM Eijkman-Biofarma sedikit lebih baik, 44 % bersedia dan 56% responden menyatakan ragu-ragu hingga tidak bersedia menerima.
