Panduan Pemantauan Jaring Pengaman Sosial (Bansos) dalam Penanganan Covid-19 bagi Masyarakat Sipil

Transparency International Indonesia (TII) bersama dengan jaringan Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) melakukan pemantauan terhadap kebijakan pemerintah daerah maupun pusat dalam penyaluran bantuan sosial di masa pandemi. Pemantaun ini dilakukan di 6 wilayah kerja diantaranya Banda Aceh, Kabupaten Indramayu, Kota Gorontalo, Kota Pontianak, Kota Makassar, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Evaluasi Kebijakan Penanganan Pandemi dalam Spektrum Integritas Bantuan Sosial dan Keadilan Penyelenggaraan Vaksinasi di Jawa Timur

Pandemi adalah persoalan multi sektor. Tidak hanya sektor kesehatan yang terdampak, sektor sosial dan ekonomi turut terkena imbas dari pandemi Covid-19. Pada sektor kesehatan, hari demi hari jumlah kasus positif Covid-19 terus meningkat dan jumlah kematian akibat Covid-19 terus terjadi. Eskalasi kasus positif dan kematian akibat Covid-19 yang tidak hanya terjadi pada aras nasional menimbulkan dampak pada skala provinsi.

Keluhan Warga Mengenai Bantuan Sosial Selama Pandemi Covid-19

Pandemi yang berlangsung selama hampir setahun membuat kondisi ekonomi masyarakat Indonesia terpuruk. Sebagai upaya untuk dapat melangsungkan perputaran ekonomi di masyarakat, pemerintah merespon situasi pandemi dengan memberikan bantuan material kepada sebagian penduduk Indonesia. Bantuan material ini diberikan kepada rakyat melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan bantuan kepada pelaku UMKM.

Informasi yang Simpang Siur Terkait Jenis dan Jumlah Bansos yang Diterima KPM

Siang itu, Jumat (06/08/2021), kami tim pelaksana Aplikasi Sipkumham menuju Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), dengan tujuan mengumpulkan data terkait implementasi penyelenggaraan bansos di masa pandemi Covid-19 se-kab/kota Provinsi Gorontalo. Saya dan 2 orang tim lainnya ditugaskan mengambil data di Dinas Sosial Kabupaten Gorut. Harapan sebelum berangkat, kami dengan mudah bisa mendapatkan data yang dibutuhkan apalagi dibekali dengan surat tugas dari lembaga.

Perempuan Pemulung Laut di Kendari Tak Tersentuh Bantuan

Sejumlah perempuan pemulung laut di Kendari, Sulawesi Tenggara,tidak menjadi prioritas penerima bantuan yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Bahkan, di masa pandemi Covid-19 dua tahun terakhir, mereka tidak mendapat bantuan sama sekali. Kondisi ini menyebabkan kehidupan semakin sulit di tengah permasalahan kesehatan dan berbagai beban rumah tangga.

Data Penerima BLT Bermasalah, Ibu Siti Tidak Terima Subsidi Gaji maupun Bansos Lainnya

Surabaya, Kemitraan. Ibu Siti (52th), seorang buruh salah satu pabrik yang berlokasi di kawasan industri SIER (Surabaya Industri Estate Rungkut) mengeluh tidak mendapatkan subsidi gaji satu kalipun selama masa pandemi. Padahal beliau juga tidak mendapatkan bantuan sosial dalam bentuk lainnya. Bu Siti mengaku keanggotaannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan juga masih aktif. Buktinya, setiap bulan gajinya selalu dipotong untuk iuran BPJS.