Lapor Covid-19 mengkritik rencana pemberian vaksin pemerintah. Organisasi nirlaba itu meminta pemerintah menunda suntikan booster hingga vaksinasi dosis pertama tercapai secara merata. Musababnya, cakupan vaksinasi dosis pertama bagi kalangan lanjut usia belum menyentuh 70 persen atau 14,2 juta jiwa dari target 21,5 juta jiwa per awal tahun. “Kelompok lansia masih sedikit vaksinnya dan mereka kelompok rentan yang mudah terpapar ketika terinfeksi,” kata relawan Lapor Covid-19 Amanda Tan.
Booster Vaksin Ilegal Surabaya Dicurigai Libatkan Pejabat dan Aparat
TRIBUNJATENG.COM SURABAYA — Kabar terjadinya praktik penyuntikan vaksin Covid-19 dosis ketiga atau booster ilegal ke masyarakat umum di Surabaya. Peneliti Transparency International Indonesia (TII) Agus Sarwono menduga ada keterlibatan pejabat dan aparat dalam kasus tersebut.
LaporCovid-19 Sebut Ada Jual-Beli Vaksin Booster, Ini Respons Kemenkes
Jakarta, IDN Times – Juru Bicara Vaksinasi COVID-19, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan sampai saat ini dia belum menerima laporan langsung dari koalisi masyarakat sipil terkait penyimpangan jual-beli vaksin booster. Menurut Nadia, jika laporan itu sudah masuk ke Kemenkes, pemerintah pasti sudah membentuk tim yang bertugas menangani masalah tersebut. “Saya sendiri belum terinfo ya, tapi jika sudah dikirimkan, maka akan ada ada unit yang akan menangani,” ujarnya saat dikonfirmasi IDN Times, Kamis (6/12/2021).
Satgas Covid-19 Jelaskan Adanya Perbedaan Data Kematian Pemerintah Pusat dan Daerah
Merdeka.com – Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Wiku Bakti Bawono Adisasmito mengungkap, sejumlah alasan terjadinya perbedaan data kasus kematian Covid-19 antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini menjawab temuan LaporCovid-19 adanya selisih 16.000 data kematian Covid-19.
Kampus Siap Mulai PTM 100 Persen
Laporan tersebut diterima LaporCovid-19 pada 13 Desember. “Ketika kami menelusuri memang ada transaksi jual beli,” kata Amanda. Bahkan secara rinci ditulis spek dari vaksin yang dijual.lebih lanjut Amanda menyatakan bahwa vaksin yang dijual merupakan vaksin untuk skema gotong royong. Tim LaporCovid-19 pun telah melaporkan kejadian itu kepada Kementerian Kesehatan. Sayangnya,Amanda membeberkan, tak ada respon dari kementerian yang dipimpin Budi Gunadi Sadikin itu. Bahkan aduan itu dicap hoaks oleh Kominfo.
Dose it surprise anyone? Booster shots are being sold ahead of gov’t rollout, officials say
Lapor COVID-19, a civil society coalition that crowdsources coronavirus information throughout the country, said this week that it has received 71 reports related to COVID-19 vaccine swindling since September 2021, 33 of which were about the illegal allocation of booster shots to non-health workers.
Koalisi Masyarakat Sipil Tuntut Transparasi Distribusi Vaksin COVID-19
Nationalgeographic.co.id—Praktik jual beli vaksin booster untuk masyarakat umum terus terjadi. Temuan ini menambah daftar panjang kasus penyimpangan selama program vaksinasi COVID-19 berlangsung.
Jual Beli Vaksin via Online Masih Marak, Satu Dosis Rp 700 Ribu, LaporCovid-19 Lapor Kemenkes
Pada bagian lain, LaporCovid-19 membeberkan adanya laporan warga terkait penjualan vaksin Covid-19. Penjualan dilakukan melalui marketplace dan dihargai Rp 700.000. Hal itu diutarakan anggota LaporCovid-19 Amanda Tan pada diskusi virtual Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Keadilan Kesehatan kemarin.
Booster Ilegal Surabaya Diduga Libatkan Pejabat dan Aparat
Hal serupa diungkapkan Relawan Lapor Covid-19, Amanda Tan. Menurutnya, sulit diakui jika penyuntikan booster vaksin ilegal tidak melibatkan aparat. Pasalnya, kata dia, pengadaan distribusi vaksin Sinovac dikendalikan oleh pemerintah dan dikawal oleh aparat.
Booster Vaksin Ilegal Surabaya Dicurigai Libatkan Pejabat dan Aparat
Surabaya, CNN Indonesia — Peneliti Transparency International Indonesia (TII) Agus Sarwono menduga ada keterlibatan pejabat dan aparat dalam praktik penyuntikan vaksin Covid-19 dosis ketiga atau booster ilegal ke masyarakat umum di Surabaya. Menurutnya, sindikat penyuntikan booster ilegal itu mendapat pasokan vaksin dari petugas yang punya wewenang menyimpan atau mendistribusikan ke daerah.