JURNALISME WARGA

Perempuan Kepala Keluarga di Banda Aceh Sulit Mengakses Bansos Covid-19

Oleh Irma Sari

 

BANDA ACEH, KEMITRAAN – Sebagai pencari nafkah dan pengelola rumah tangga, perempuan kepala keluarga di Kota Banda Aceh sangat terdampak pandemi Covid-19. Namun, mereka kesulitan mengakses bantuan sosial Covid-19 yang merupakan program pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi di tengah pandemi.

“Saya perempuan kepala keluarga yang tidak mendapatkan akses bantuan sosial dari pemerintah. Bahkan, anak-anak kami yang yatim tidak mendapatkan bantuan juga,” sebut Rosdiana, warga Desa Batoh, Kota Banda Aceh, awal januari 2022. Rosdiana adalah seorang perempuan kepala keluarga yang bekerja sebagai pedagang online. Pendapatannya tidak bisa diprediksi tiap bulannya sehingga Rosdiana harus meminta bantuan keluarganya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apalagi, tiga anaknya masih duduk di bangku sekolah menengah atas dan sekolah dasar.

Nova, perempuan kepala keluarga di Desa Punge, Kota Banda Aceh, mengatakan, di daerahnya hanya orang-orang dekat kepala desa yang mendapatkan bansos. “Saya mempertanyakan tentang bantuan sosial kepada keuchik (kepala desa), kenapa saya yang seorang janda tidak mendapatkan bansos apa pun dari pemerintah. Padahal, saya tidak memiliki pekerjaan tetap dan mempunyai 2 orang anak,” sebutnya.

Nova yang juga pemimpin Aliansi Inong Aceh, organisasi yang fokus pada perempuan, juga melakukan advokasi langsung terkait hal itu. Akhirnya, Nova bisa mendapatkan Bantuan langsung tunai (BLT) dari pemerintah desa yang langsung di transfer ke rekeningnya sejumlah Rp.300.000 mulai Januari sampai desember 2021.

Perempuan kepala keluarga lainnya di Desa Ateuk Pahlawan kota Banda Aceh, Maya Sari, juga merasa berat menghadapi pandemi Covid-19. Maya tiap bulan mendapatkan uang pensiun dari almarhum suaminya yang seorang pegawai negeri sipil (PNS) sejumlah Rp.1.000.000. Namun, dana itu belum cukup memenuhi kebutuhan satu orang anak perempuannya yang sekolah di sekolah Tahfiz di kota banda Aceh.

‘Saya sangat terdampak langsung dengan pendemi Covid-19 ini, akan tetapi saya tidak mendapatkan bantuan sosial (bansos) Covid dan bantuan-bantuan sosial lainnya dari pemerintah. Padahal, saat Pandemi Covid-19 saya harus ekstra menjaga kesehatan sehingga kebutuhan saya meningkat. Saya harus membeli handsanitizer, masker dan vitamin,” ujar Maya yang sudah 13 tahun menjadi kepala keluarga.

Di Desa Ateuk Pahlawan, Banda Aceh, data penerima bansos Covid-19 berasal dari pemerintah pusat. Bansos dibagi menjadi dua, yakni dari Kementerian Sosial dan bansos yang dialokasikan dari dana gampong (dana Desa).

“Bansos dari Kementerian (Sosial) sudah ada datanya, kita tidak bisa otak-atik lagi. Sedangkan bansos dari dana desa diperuntukkan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. Kita tidak melihat apakah kepala keluarga itu laki-laki atau perempuan” ujar Kepala Urusan Pelayanan di Kantor Keuchik Ateuk pahlawan Banda Aceh, Fitri.

Dalam wawancara singkat dengan Bapak Devi Riansyah, A.KS.M.Si, Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Aceh, pada tanggal 10 Januari 2022 di Banda Aceh,  Ia menjelaskan bahwa bantuan sosial disalurkan merata kepada seluruh masyarakat yang terdampak Covid-19. Masyarakat yang sudah mendapatkan bantuan sosial seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program keluarga Harapan (PKH), tidak akan mendapatkan bantuan sosial Covid-19 lagi. Ini dilakukan agar bantuan merata kepada seluruh masyarakat yang terdampak Covid-19. Namun, perempuan kepala keluarga belum ada kekhususan sebagai  penerima bansos.

Terkait dengan tidak meratanya bantuan sosial Covid-19 ini, Pemerintah seharusnya turun langsung ke lapangan untuk mengecek penyaluran bansos, terutama untuk warga terdampak, seperti perempuan kepala keluarga. “Bansos Covid-19 seharusnya bukan diberikan kepada orang yang dekat dengan aparatur desa. Pemerintah juga harus memprioritaskan perempuan kepala keluarga. Mereka rentan terdampak kemiskinan, apalagi saat pandemi,” tutur Nova.

JURNALISME WARGA

Kisah Pemulung Laut di Kendari yang Bertahan Hidup Tanpa Bantuan

Oleh Rijal Yunus

 

KENDARI, KEMITRAAN – Di tengah pandemi Covid-19, sejumlah perempuan pemulung sampah plastik di laut berupaya sekuat tenaga agar tetap bertahan. Mereka hanya bertopang pada sampah untuk memenuhi kebutuhan harian. Sebab, meski triliunan bantuan disalurkan pemerintah, nama mereka tidak pernah masuk sebagai kelompok penerima.

Sebagai salah seorang peserta jurnalisme warga yang digagas Kemitraan, salah satu isu yang ingin saya angkat adalah timpangnya bantuan untuk masyarakat kecil. Setelah mencari informasi ke sejumlah pihak, saya menemukan adanya kelompok pemulung sampah plastik di Teluk Kendari, Sulawesi Tenggara, yang tidak kunjung menerima bantuan.

Setelah menerima informasi ini, saya lalu mengatur jadwal untuk mengunjungi para pemulung laut ini. Mereka adalah pemulung sampah plastik di laut yang menyisir perairan dengan sampan. Mereka mendayung sampan dengan jarak rata-rata lima kilometer setiap hari untuk mengumpulkan sampah.

Pada pekan kedua Desember 2021, saya bertemu dengan Marniati (39). Ibu dua anak ini menetap di RT 11/RW 05, Kelurahan Petoaha, Kecamatan Abeli. Lingkungan ini berada di pesisir Teluk Kendari yang dihuni sebagian besar nelayan maupun mereka yang mencari penghidupaan dan beraktivitas di laut.

Saat tiba di kediamannya, Marniati tengah menyusun berkarung-karung sampah plastik yang telah dikumpulkan. Sampah berbagai jenis tersebut telah dipilah berdasarkan jenis dan ukuran. Plastik kemasan minuman, hingga kemasan oli telah dipisahkan.

Menurut Marniati, harga sampah plastik yang dipilah jauh lebih mahal dibanding tidak dipilah. “Kalau dipilah bisa sampai Rp 3.500 per kilogram. Kalau tidak dipilah, rata-rata Rp 2.000 per kilogram,” katanya.

Memulung sampah telah dilakukan perantau asal Sulawesi Selatan ini sejak 2008 lalu. Saat itu, kebutuhan hidup keluarganya sangat pas-pasan. Setelah berusaha mencari pekerjaan, ia merasa memulung sampah di laut adalah hal yang paling mungkin ia lakukan.

Sejak saat itu, ia mulai memulung sampah. Setiap pagi, sekitar pukul 06.00 Wita, ia mulai mendayung sampan bekas miliknya menuju muara teluk. Sampah yang ditemui diangku ke sampan. Ia baru mendayung pulang ketika tengah hari, atau saat sampah yang diangkut telah dirasa cukup. Sebotol air mineral dan sepotong roti menjadi bekal saat ia bekerja.

“Kadang cuma bawa air saja kalau tidak ada uang,” sambungnya.

Saat mencari sampah, sejumlah kendala dihadapi. Tidak jarang ia pulang dengan hasil yang sedikit, atau sampan yang terbalik. Ia harus berenang, membalik sampan, dan kembali mengumpulkan sampah yang berceceran.

Mengumpulkan sampah menjadi penghasilan utamanya. Suaminya, Juhanis (41), yang seorang nelayan, terkadang pulang tidak membawa hasil. Sementara itu, anak bungsunya, Israfil (8), masih bersekolah dan membutuhkan biaya. Anak sulungnya, Nurul Hikmah (17) baru saja menikah.

Terlebih lagi, di masa Covid-19 ini, penghasilan semakin sulit. Harga plastik di pengepul tidak menentu. Belum lagi saat Pembatasan yang pernah berlangsung di Kendari. Ia harus keluar sembunyi-sembunyi mencari ikan atau kerang di laut untuk dimakan.

“Mau bagaimana lagi, karena tidak ada bantuan sama sekali. Kalau kita tidak kumpulkan sampah, kita tidak makan,” katanya.

Seumur hidup, tutur Marniati, ia tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Di masa Covid-19, di mana berbagai bentuk bantuan disalurkan pemerintah, ia tidak juga masuk sebagai penerima bantuan. Padahal, tidak terhitung jumlahnya ia menyetor berkas untuk menjadi penerima bantuan.

“Kalau ditanya berkas yang saya setor, mungkin data saya sudah setinggi plafon di kantor sana,” katanya tersenyum miris. “Tiga hari lalu saya diminta isi formulis lagi, tapi saya bilang tikak usah lah. Sudah capek saya menunggu bantuan.”

Tidak hanya dirinya, sejumlah pemulung sampah di laut di wilayah ini juga bernasib sama. Sebagian dari mereka adalah warga lanjut usia, juga janda. Di umur yang tidak lagi muda, mereka juga mengalami sejumlah problema kesehatan. Mulai dari hipertensi, diabetes, hingga stroke.

Di awal Januari 2022, saya kembali mendatangi wilayah ini. Meski sebelumnya telah berbincang dengan beberapa pemulung, saya ingin melihat lebih dekat keseharian, sekaligus memverifikasi cerita mereka.

Hanafiah (60), perempuan yang telah menjanda puluhan tahun ini bercerita, saat kehabisan uang, ia mencari kerang atau gurita di teluk. Jika hasil cukup, sebagian hasil ia jual ke pengepul, dan sebagian lagi dibawa pulang untuk dimakan.

“Tadi pagi saya ambil ikan yang terapung di dekat pelelangan. Sudah mati tapi masih bagus, insangnya masih merah. Ada tiga ekor tadi, saya makan sama kemanakan dan cucu,” kata warga RT 10/ RW 04 ini.

Ia lalu mengajak ke bagian belakang rumahnya yang difungsikan sebagai dapur. Di atas kompor, hanya ada sebuah periuk nasi yang terisi setengah. Tidak ada lauk lagi untuk makan malam.

“Kami hanya siram air putih saja biar tidak terlalu kering. Mau bagaimana lagi, kami tidak dapat bantuan,” katanya.

Melihat kondisi para pemulung sampah plastik di Teluk Kendari ini tentu menjadi hal yang ironi. Sebab, pemerintah menggelontorkan Ratusan triliun untuk bantuan ke Masyarakat miskin, dan terdampak Covid-19. Berbagai jenis bantuan tidak ada satupun yang menyentuh mereka.

Sejak bertahun-tahun lalu, berbagai bantuan disalurkan pemerintah. Selain Program Keluarga Harapan (PKH), di masa Covid-19 ini ada program Bantuan Pangan non-Tunai (BPNT). Bantuan ini berupa uang elektronik sebesar Rp 200.000 yang ditukarkan dengan bahan pangan. Tidak hanya itu, juga ada program BPNT-PPKM berupa bantuan sembako untuk masyarakat miskin. Selama 2021, total ada Rp 110 triliun bantuan yang digelontorkan oleh pemerintah untuk masyarakat miskin, dan terdampak Covid-19.

Saya lalu menemui pemerintah lingkungan setempat untuk mencari tahu pokok permasalahan.

Ketua RW 04 Petoaha Syarifuddin mengatakan, di wilayahnya terdapat 80 keluarga dengan total 258 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 30 keluarga mendapatkan bantuan PKH, 14 keluarga mendapatkan BPNT, dan 17 keluarga pada bantuan BPNT-PPKM.

“Hampir semua pernah dapat bantuan. Karena setiap ada pengumuman akan ada bantuan, kami pasti minta semua KK warga. Apalagi di sini hampir semuanya adalah masyarakat berenghasilan rendah,” katanya.

Meski begitu, ia tidak mengetahui persis mengapa sejumlah pemulung laut di wilayahnya tidak juga mendapatkan bantuan berbagai jenis tersebut. Sejumlah hal bisa menjadi penyebab, salah satu yang utama adalah data yang tidak terverifikasi di pusat.

Menurut Syarifuddin, data setiap orang harus sinkron dari daerah hingga ke pusat. Data tersebut harus benar-benar sesuai, baik itu di Kartu Keluarga (KK), juga di Kartu Tanda Kependudukan (KTP). Data ini harus dicek di kantor pemerintah untuk mengetahui apakah telah valid dan terverifikasi.

“Masalahnya, kami juga tidak tahu yang mana yang valid dan yang tidak. Kalau sudah terima bantuan, pasti sudah valid. Makanya kami sampaikan ke warga yang belum terima bantuan, berkasnya di cek di kantor kelurahan atau kantor kecamatan,” kata Syarifuddin. “Kalau belum terima juga, memang belum rezeki. Yang jelas, tiap akan ada bantuan, kami minta semua berkas warga tanpa terkecuali,” imbuhnya.

Ketua RT 10, RW 04 Petoaha Zainuddin menyampaikan hal serupa. Setiap akan ada bantuan, ia langsung menemui semua warga untuk meminta berkas kependudukan, khususnya, Kartu Keluarga.

Tidak hanya itu, ia mengaku seringkali membantu masyarakat untuk menguruskan berkas jika ada yang merasa tidak mampu untuk mengurus. Pengurusan berkas untuk mengetahui apakah telah valid dan tervalidasi ke data pemerintah pusat.

“Khusus untuk bansos, semuanya dipermudah hingga ke kecamatan. Tapi kalau kami tidak diminta untuk membantu, kami juga tidak bisa langsung menguruskan datanya,” tambahnya.

Dari perbincangan ini, saya melihat adanya persoalan mendasar terkait pendataan masyarakat. Warga hingga pengurus lingkungan tidak mengetahui apakah data yang disetorkan telah valid dan terverifikasi hingga ke pusat.

Ditemui terpisah, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kendari Ishak Bulo menyampaikan, semua bantuan sosial yang digelontorkan pemerintah diperuntukkan kepada masyarakat miskin, atau mereka yang telah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Bantuan ini menyasar mereka yang paling sulit secara ekonomi, terbatas secara akses, dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup harian.

“Baik itu PKH, hingga BPNT, semuanya untuk masyarakat kecil. Termasuk juga kelompok pemulung laut yang ada di pesisir Kendari,” kata Ishak. Jika selama ini mereka tidak mendapatkan bantuan, ia menduga data warga tersebut tidak tervalidasi hingga ke data pusat. Akibatnya, meski berkali-kali dimasukkan, nama warga tidak masuk sebagai penerima bantuan.

Oleh karena itu, ia menyarankan agar warga atau perwakilan keluarga segera mengecek nama dan berkas ke kantor pemerintah. Hal itu untuk mengetahui apakah data semua warga yang ada dalam KK benar-benar valid dan terverifikasi hingga ke pusat.

Ketua Kelompok Perempuan Pesisir Mutmainnya menyampaikan, sejumlah permasalahan ditemukan terkait penyaluran bantuan sosial ke masyarakat miskin. Selama ini, banyak dari perempuan yang juga kepala keluarga tidak tersentuh bantuan bertahun-tahun lamanya. Mutmainnya aktif mengorganisir perempuan pekerja informal, pemulung, dan ibu rumah tangga di pesisir Kendari. Sebagian dari mereka adalah kepala keluarga, juga warga lanjut usia.

Berdasarkan penelusuran awal, sedikitnya ada 20 keluarga berpenghasilan rendah yang terkendala dalam menerima bantuan, khususnya di Kecamatan Abeli dan Nambo, Kendari. “Khusus untuk pemulung, data kami ada enam orang yang tidak mendapatkan bantuan sama sekali. Selebihnya adalah mereka yang juga belum mendapatkan bantuan, atau telah masuk dalam daftar tapi tidak bisa mencairkan,” katanya. “Tapi untuk mengurus berkas saja mereka kan sulit karena harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan harian. Seharusnya pemerintah mengecek nama yang tidak bisa terdata daring, dan segera menguruskan, khususnya kepada warga miskin yang sulit mengakses,” tambahnya.

Ia berharap pemerintah memberikan perhatian lebih kepada masyarakat miskin agar tidak semakin terbebani kebutuhan dasar, terlebih di masa pandemi Covid-19.

JURNALISME WARGA

Perempuan Pemulung Laut di Kendari Tak Tersentuh Bantuan

Oleh Rijal Yunus

 

Sejumlah perempuan pemulung laut di Kendari, Sulawesi Tenggara,tidak menjadi prioritas penerima bantuan yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Bahkan, di masa pandemi Covid-19 dua tahun terakhir, mereka tidak mendapat bantuan sama sekali. Kondisi ini menyebabkan kehidupan semakin sulit di tengah permasalahan kesehatan dan berbagai beban rumah tangga.

Moming (65), warga RT 11/RW 05, Kelurahan Petoaha, Kendari, salah seorang pemulung laut menuturkan, dua tahun terakhir, ia dan keluarganya tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Selama ini, ia hanya mengandalkan penghasilan dari memulung, dan melaut suaminya.

“Tapi sebulan ini saya tidak pergi memulung. Kaki saya sakit,” kata ibu tujuh anak ini sembari memegang kaki kirinya, Kamis (9/12/2021). Kakinya tidak bisa tertekuk akibat penyakit stroke yang diderita.

Selama 14 tahun terakhir, Moming rutin ke laut mencari sampah plastik. Sebuah sampan sepanjang dua meter, dengan Lebar 0,5 meter, menjadi akomodasi utama mencari sampah. Sejak pagi, ia mendayung sampan menuju Teluk Kendari, bahkan hingga di muara teluk. Ia menyusuri tepian untuk mencari sampah terbawa arus.

Sampah itu dikumpulkan setiap hari, lalu dijual ketika dirasa cukup. Pengumpulan biasanya dalam rentang tiga hingga empat pekan. Dalam satu kali penjualan, ia rerata mendapat sekitar Rp 400.000. Uang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, utamanya membeli makanan.

Pendapatan Ali (69) suaminya, bergantung cuaca dan musim. Sebagai nelayan kecil, mendapat satu hingga dua kilogram ikan di teluk sudah lumayan baik. Saat musim ombak tinggi, ia terpaksa tidak melaut.

Saat ia dan suaminya tidak melaut, lanjut Moming, ia bergantung ke anak dan menantunya yang tinggal serumah. Di kediaman Moming yang berdinding papan itu dihuni tujuh orang lainnya. Selain suami, anak dan menantunya, tiga orang cucunya menetap di rumah yang telah dihuni puluhan tahun.

“Saya pernah dapat Bantuan Langsung Tunai tahun 2018 lalu. Tapi habis itu tidak pernah dapat lagi,” katanya. Ia sangat berharap bisa ikut mendapatkan bantuan dari pemerintah seperti warga lainnya. Bantuan itu bisa meringankan beban sehari-hari, utamanya untuk kebutuhan makan keluarga.

Pemulung lainnya, Hanafiah (60) menceritakan, ia rutin menyetor berkas saat diminta oleh pengurus lingkungan setempat. Meski begitu, janda yang tinggal seorang diri ini tidak kunjung menerima laporan adanya bantuan atas nama sendiri.

Selama ini, ia bertahan hidup mengandalkan sampah plastik di laut. Setiap hari ia rutin keluar mengayuh sampan mencari plastik di laut. Ia hanya berdiam di rumah saat sakit, atau ada urusan mendadak.

“Kalau tidak keluar kita tidak makan. Karena cuma dari situ yang kita harapkan,” katanya.

Jika musim ombak tinggi, tutur Hanafiah, ia turun ke laut di depan rumahnya untuk mencari kerang atau ikan. Sebagian hasil yang diperoleh dijual, dan setengahnya lagi dibawa pulang untuk dimakan.

Meski belum mendapatkan bantuan, ia berusaha sabar dan berserah. Ia tidak pernah tahu apakah data yang telah dikumpulkan telah diverifikasi ke pemerintah pusat, dan tidak terkendala. Ia tidak tahu cara mengurus berkas dan terkendala biaya.

Marniati (39), koordinator Kelompok Pemulung Laut Petoaha mengungkapkan, dari 10 orang anggota, sedikitnya lima orang di antaranya tidak mendapat bantuan. Padahal, kondisi mereka sangat membutuhkan bantuan, terlebih di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini.

Ibu dua anak ini menuturkan, pendataan untuk penerima bantuan rutin dilakukan. Permintaan untuk menyetor Kartu Keluarga (KK) untuk disetor ke pemerintah juga telah diikuti. Akan tetapi,  mereka tidak kunjung menerima bantuan.

“Mau bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan non-Tunai (BPNT), atau yang lain tidak ada sama sekali. Kami hanya dapat sekali-kali bantuan beras dari pembagian instansi-instansi,” katanya.

Menurut Marniati, ia tidak mengetahui di mana letak permasalahan sehingga ia dan rekan-rekannya tidak mendapatkan bantuan. Ia juga merasa malas untuk menanyakan permasalahan karena berbagai kendala.

“Pagi sampai siang kami cari sampah. Habis itu memasak untuk keluarga. Sore mengatur dan memilah sampah. Mana sempat kami pergi urus kartu-karut begitu,” ucapnya.

Untuk ke kantor kelurahan atau kecamatan, mereka harus mengeluarkan biaya. Sewa ojek, mengantre, biaya fotokopi, memerlukan biaya di atas Rp 50.000. padahal, nilai itu cukup untuk makan keluarga selama tiga hari.

Pendataan

Berbagai permasalahan di lapangan membuat masyarakat kecil yang paling bawah tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Permasalahan itu mulai dari pendataan, data yang tidak sinkron, hingga informasi yang tidak disebarluaskan

Sujiatno (30), salah seorang petugas Puskesos Kelurahan Petoaha mengatakan, salah satu permasalahan yang paling sering ditemui adalah data warga tidak tervalidasi di kementerian. Padahal, data tersebut telah diinput dan disetor ke dinas terkait.

“Data semua warga itu harus di-online-kan agar terbaca di kementerian. Biasanya data tidak bisa valid kalau ada yang bermasalah di Kartu Keluarga,” ucapnya.

Permasalahan tersebut berupa data ganda, Nomor Induk Keluarga (NIK) yang berbeda di KK dan KTP, nama yang berbeda, atau KK yang belum diperbaharui. Semua hal ini harus segera diubah agar data bisa sinkron dan valid.

Di Kelurahan Petoaha, sambung Sujiatno, telah ada 7.100 data warga yang terinput dan dinyatakan sinkron hingga ke data pusat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 315 keluarga merupakan penerima bantuan baik itu PKH, BPNT, hingga yang terakhir adalah bantuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Meski begitu, ia belum mengetahui berapa data pasti warga yang data kependudukannya masih bermasalah.

“Pihak kelurahan dan kecamatan sudah mengistruksikan agar warga segera mengurus data ke kantor setempat. Untuk warga yang mengurus keperluan bantuan sosial, dijamin akan diprioritaskan,” katanya.

Di satu sisi, ia paham kesulitan warga untuk mengurus administrasi ke kantor pemerintah. Selain butuh waktu, masyarakat harus meninggalkan pekerjaan harian yang menjadi pendapatan utama. Ia berusaha membantu jika ada yang meminta tolong untuk pengurusan.

“Tapi kerjaan saya bukan cuma itu. Harus input data semua warga secara manual. Apalagi bantuan ini banyak macamnya,” tutur Sujiatno.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kendari Ishak Bulo menyampaikan, semua bantuan sosial yang digelontorkan pemerintah diperuntukkan kepada masyarakat miskin. Bantuan ini menyasar mereka yang paling sulit secara ekonomi, terbatas secara akses, dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup harian.

“Baik itu PKH, hingga BPNT, semuanya untuk Masyarakat kecil. Termasuk juga kelompok pemulung laut yang ada di pesisir Kendari,” kata Ishak.

Jika selama ini mereka tidak mendapatkan bantuan, ia menduga data warga tersebut tidak tervalidasi hingga ke data pusat. Akibatnya, meski berkali-kali dimasukkan, nama warga tidak masuk sebagai penerima bantuan.

Ia menyarankan agar warga segera mengecek data administrasi, untuk melihat apakah semua informasi yang dimasukkan telah sinkron satu dengan yang lainnya. “Kalau pun juga datanya benar, memang bisa saja belum rezeki juga. Ini Kan yang menentukan bukan kita, semuanya dari pusat,” ucapnya.

Ketua Kelompk Perempuan Pesisir Mutmainnya menyampaikan, sejumlah permasalahan ditemukan terkait penyaluran bantuan sosial ke masyarakat miskin. Selama ini, banyak dari perempuan yang juga kepala keluarga tidak tersentuh bantuan bertahun-tahun lamanya. Mutmainnya aktif mengorganisir perempuan pekerja informal, pemulung, dan ibu rumah tangga di pesisir Kendari. Sebagian dari mereka adalah kepala keluarga, juga warga lanjut usia.

Berdasarkan penelusuran awal, sedikitnya ada 20 keluarga dari organisasi yang terkendala dalam menerima bantuan. “Sejauh ini, ada enam orang pemulung yang tidak mendapatkan bantuan, atau telah masuk dalam daftar tapi tidak bisa mencairkan,” katanya.

Oleh karena itu, saat ini ia sedang mengumpulkan data dan permasalahan yang dihadapi para masyarakat kecil yang tidak kunjung menerima bantuan. Ia berharap pemerintah memberikan perhatian lebih kepada masyarakat miskin agar tidak semakin terbebani kebutuhan dasar, terlebih di masa pandemi Covid-19.