Survei Persepsi Warga DKI Jakarta tentang Covid-19

Jakarta, 29 Mei 2020.
Untuk mengantisipasi pelonggaran PSBB, Lapor Covid-19 berkolaborasi dengan beberapa tim peneliti tanah air dan Sosiolog Sulfikar Amir melakukan survei untuk mengetahui persepsi warga DKI tentang resiko Covid-19.

Survei ini mencakup aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi. Partisipasi warga DKI Jakarta sangat penting karena hasil survei ini akan jadi masukan bagi pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk perbaikan penanganan pandemi Covid-19.

Mulai ikut survey!

Jadi Kerugian Besar bagi Indonesia, Lebih dari 500 Dokter dan Nakes Meninggal Akibat Covid-19

GridHEALTH.id -Jumlahdokterdantenaga kesehatanyang meninggal akibat virus corona (Covid-19) terus menerus mengalami lonjakan.

Hingga akhir Desember 2020 ini, tercatat ada lebih dari 500dokterdantenaga kesehatangugurmelawan virus corona.

Menurut catatan LaporCOVID-19 hingga 28 Desember 2020, total ada 507 tenaga kesehatan dari 29 provinsi di Indonesia yang telah gugur.

Sebanyak 96 di antaranya meninggal dunia pada Desember 2020. Jumlah ini merupakan tertinggi selama pandemi di Tanah Air.

Data Kematian Milik LaporCovid Lebih Banyak 4 Kali Lipat dari Pemerintah, Ini Penjelasannya

JAKARTA, KOMPAS.com – Inisiator dari platform LaporCovid Irma Hidayana mengatakan, data terkait Covid-19 yang dimilikinya jauh berbeda dengan yang dimiliki pemerintah. Khususnya di data kasus pasien meninggal, perbedaan itu bisa mencapai empat kali lipat. Irma mengatakan, data pasien meninggal yang dihimpun LaporCovid tidak hanya berisikan pasien positif Covid-19, tetapi juga pasien yang termasuk dalam golongan suspek dan probable. “Itu pun juga belum lengkap seluruh 514 kabupaten/kota ya relawan data itu memindahkan data dari situs kabupaten dan situs kota,” kata Irma kepada Kompas.com, Senin (21/12/2020). “Kalau pemerintah kan selama ini tidak pernah mempublikasikan atau tidak pernah mengumumkan kematian probable atau suspek atau PDP. Selalu kematian yang terkonfirmasi secara PCR,” ujarnya.

Lapor Covid-19 Desak Pemerintah Tunda Pilkada 2020

Solopos.com, SEMARANG Koalisi Masyarakat Lapor Covid-19 meminta pemerintah menunda pelaksanaan Pilkada 2020 karena pandemi viruscoronajenis baru belum terkendali. Sebagaimana dikemukakan dalam situsLaporcovid19.org, koalisi ini dibentuk oleh sekelompok individu yang memiliki perhatian terhadap hak asasi warga dan masalah kesehatan masyarakat terkait pandemi Covid-19.

Ci ch?t c?a m?t bc s? c?nh t?nh y t? Indonesia

Tnh hnh ? Jakarta khng sng s?a h?n. LaporCOVID-19, sng ki?n h? tr? ng??i m?c Covid-19, c?nh bo cc khu c?p c?u ?ang ??ng tr??c b? v?c s?p ??. ?? gip b?nh nhn tm gi??ng b?nh t? ngy 27 ??n 29/11, LaporCOVID-19 ? lin h? v?i 69 b?nh vi?n, tuy nhin 97% trong s? ? ? kn ch?.

Irma Hidayana, ??ng sng l?p d? n, nh?n ??nh: “Tnh tr?ng qu t?i c?a ICU trong cc b?nh vi?n chuyn bi?t ?i?u tr? Covid-19 cho th?y chnh ph? ch?a nghim tc trong vi?c x? l ??i d?ch”.

Penyintas COVID-19 Berdaya Peluncuran Forum Jejaring Penyintas COVID-19

Penyintas COVID-19 Berdaya Peluncuran Forum Jejaring Penyintas COVID-19

Jakarta, 7 Desember 2020. Sembilan bulan berlalu sejak COVID-19 muncul di Indonesia, namun angka kasusnya belum menunjukkan pengurangan. Tidak hanya permasalahan kesehatan, pandemi ini juga memicu banyak dampak sosial. Stigmatisasi merupakan salah satu hal yang sering dirasakan dan dialami oleh individu yang terasosiasi dengan COVID-19.

Berdasarkan studi yang pernah dilakukan oleh LaporCOVID-19 bersama dengan Kelompok Peminatan Psikologi Sosial Fakultas Psikologi UI pada Agustus lalu, tercatat bahwa stigma dialami oleh individu yang terkonfirmasi positif, bersama dengan keluarga atau orang terdekat mereka, dan tenaga kesehatan. Tidak berhenti di situ, stigmatisasi juga terus membayangi para penyintas COVID-19 meskipun telah dinyatakan sembuh. Dalam studi itu juga ditemukan bahwa salah satu dukungan yang dibutuhkan adalah saling terhubungnya para penyintas.

Sebagai upaya untuk menangani dan memberikan perhatian kepada individu yang mengalami stigma COVID-19, maka LaporCOVID-19 bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan Ikatan Alumni COVID-19 RS Lapangan Indrapura menyediakan fasilitas forum sebagai tempat berbagi cerita dan interaksi dukungan antar penyintas.

Pada acara launching Forum Jejaring Penyintas COVID-19 (5/12/20), salah seorang penyintas menceritakan bagaimana COVID-19 berdampak bukan hanya terhadap kesehatan fisik dan keluarganya, namun juga berdampak pada aspek sosialnya sebagai bagian dari masyarakat. Beliau dikucilkan di lingkungan tetangga dan pekerjaannya. Beliau dijauhi, pintu rumahnya dibanting, anaknya pun sempat diolok dengan sebutan “Anak Corona”. Tidak hanya itu, beliau bahkan dikeluarkan dari pekerjaannya dengan berbagai alasan. Ketidakadilan lainnya juga dialami oleh beliau. Setelah diberhentikan dengan surat yang menyatakan pensiun, namun perusahaan hanya memberikan uang pesangon.

Merupakan kewajiban kita semua untuk saling membantu dan memanusiakan sesama, terlebih di masa krisis seperti di saat pandemi ini. Apa yang diceritakan oleh penyintas tadi hanya sebagian kecil dari kasus stigma yang mungkin sampai sekarang masih dialami oleh para penyintas. Masalah berlipat yang dihadapi oleh penyintas COVID-19 tidak seharusnya terjadi apabila masyarakat teredukasi dengan baik. Oleh karena itu kami meminta keseriusan pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 untuk membuka data terkait COVID-19 dan konsisten terhadap kebijakan berbasis sains sehingga masyarakat dapat memahami risiko COVID-19 dengan baik, dan laju penularan COVID-19 dapat menurun.

Forum penyintas dapat diakses pada https://forum.laporcovid19.org. Dalam forum tersebut, tersedia informasi seputar stigmatisasi COVID-19, tanya-jawab, dan ruang untuk berbagi cerita dan berinteraksi. Bagi penyintas yang ingin bergabung, dapat melakukan registrasi terlebih dahulu melalui https://bit.ly/JejaringPenyintasCovid. Selain itu, kami juga menyiapkan Layanan Psikologis Awal (Psychological First Aid) bagi mereka yang mendapatkan stigma dan membutuhkan dukungan psikologis. Layanan ini dapat diakses melalui fitur ?chat yang terdapat pada halaman awal forum, setiap hari mulai pukul 08.00-18.00 WIB.

Melalui forum ini, para penyintas diharapkan dapat berbagi perasaan dan saling mendukung dengan menceritakan pengalaman mereka selama proses perawatan. Selain itu, penyintas yang bergabung dalam forum ini juga dapat menjadi agen edukasi masyarakat akan pentingnya untuk menghentikan stigma terhadap individu terkonfirmasi maupun penyintas COVID-19.

Narahubung:

Dicky Pelupessy
(WA: +62 818-824-402)

Maria Bramanwidyantari
(WA: +62 819-0807-9882)

Edy Sukotjo
(WA: +62 813-3163-6515)

LaporCovid-19 Catat 76 Cakada Positif Covid-19, 4 Orang di Antaranya Meninggal

Solopos.com, SEMARANG LaporCovid-19, koalisi masyarakat yang mendukung keterbukaan dan akurasi data persebaran Covid-19 di Indonesia, mencatat sebanyak 76 calon kepala daerah atau cakada dalam Pilkada 2020 terpapar Covid-19.

Dari jumlah sebanyak itu, empat cakada di antaranya bahkan tak tertolong atau meninggal akibat terpapar Covid-19.

Berdasarkan data yang dikumpulkan sukarelawan LaporCovid-19 di berbagai daerah, hingga Jumat (4/12/2020), 270 daerah yang melangsungkan pilkada 9 Desember 2020 masih memiliki kasus positif Covid-19 cukup tinggi, yakni 43.377 orang.

Pilkada 2020 Abaikan Keselamatan Rakyat

SIARAN PERS

Pilkada 2020 Abaikan Keselamatan Rakyat: 76 Calon Kepala Daerah Terinfeksi COVID-19 Empat Meninggal

Jakarta, 6 Desember 2020. Keputusan yang diambil oleh DPR, pemerintah, danPenyelenggara Pemilu pada 21 September 2020 untuk tetap menyelenggarakan pemilihan 270 kepala daerah serentak pada 9 Desember 2020 di tengah pandemi COVID-19 yang belumterkendali merupakan bukti bahwa pemerintah abai dengan kesehatan dan keselamatan jiwa warganya.

Hingga Minggu, 6 Desember 2020, lebih dari setengah juta penduduk Indonesia terpaparCOVID-19, dan setidaknya 17.000 orang meninggal dengan status positif COVID-19. Jumlahkorban sesungguhnya bisa jauh lebih tinggi, karena buruknya pendataan. Sampai saat inikesenjangan data antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat masih terjadi. Data LaporCovid-19, berdasarkan laporan kabupaten dan kota di Indonesia, total korban COVID-19di Indonesia termasuk suspek dan probable, mencapai 42.602 jiwa.

Dari waktu ke waktu, pertambahan kasus baru COVID-19 secara nasional semakin meningkat.Bahkan sejak 29 November, setiap harinya lebih dari 6.000 kasus baru atau orang yangterjangkit COVID-19. Kemudian memuncak di hari Kamis 3 Desember dengan 8.369 kasusbaru. Padahal, jumlah kasus ini didapatkan dari pemeriksaan yang masih minim. Hingga saat initotal pemeriksaan COVID-19 di Indonesia baru sekitar 90 dari ambang batas minimal yangditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Pada 23-29 November, Badan Kesehatan Dunia, WHO mencatat terjadinya peningkatan tertinggi pertambahan kasus COVID-19 per 100.000 penduduk di Indonesia selama pandemi. Yaitu 13.5, dari yang sebelumnya 11.3 orang per 100.000 penduduk. WHO mencatat dari 34provinsi, hanya lima provinsi yang telah memenuhi standar tes per seribu penduduk perminggu, yaitu DKI Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, Sumatera Barat dan Kalimantan Timur,
namun tidak ada satupun yang memiliki proporsi positif di bawah 5%.

Dua hal di atas menunjukkan bahwa pandemi semakin tidak terkendali dan membahayakankesehatan warga negara. Namun sayang, angka inipun belum mampu menghentikan keputusan pemerintah untuk tetap menyelenggarakan pilkada.Selain itu, dari Pusara Digital LaporCovid19 menunjukkan bahwa lebih dari 390 tenagakesehatan meninggal selama pandemi COVID-19. Di tengah kelelahan tenaga kesehatan,kapasitas layanan Intensive Care Unit (ICU) rumah sakit rujukan untuk pasien COVID-19dilaporkan penuh di berbagi daerah, sehingga banyak pasien simtomatik yang sulit mendapatkan perawatan. Pilkada justru memperburuk situasi kelelahan nakes.

Banyak Kasus Aktif, Minim Tes

Dengan laju penularan yang tinggi, Pilkada yang dilakukan di 270 daerah (9 provinsi, 37 kota,dan 224 kabupaten) secara serentak 9 Desember dikhawatirkan bakal semakin meningkatkanskala wabah. Penting untuk dicatat bahwa meskipun dilakukan di 37 kota, 224 kabupaten, dan
9 provinsi, Pilkada ini berdampak bagi 309 kabupaten/kota. Sebab,terdapat 48 kabupaten kotalainnya yang turut serta dalam pemilihan gubernur.
Selain itu, mobilitas pilkada juga terjadilintas daerah, termasuk datangnya pengurus partai dari Jakarta ke berbagai daerah. Inimenyebabkan risiko penularan semakin meluas secara nasional.Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh para relawan Koalisi Warga untuk LaporCovid-19,
hingga 4 Desember, 270 kabupaten/kota yang melangsungkan pilkada masih memiliki kasuspositif aktif COVID-19 yang tinggi dengan jumlah total kasus aktif sebanyak 43.377 orangdengan cakupan tes rendah. Terdapat 21 wilayah yang memiliki lebih dari 500 kasus positifaktif, dan 65 kota/kabupaten memiliki lebih dari 100 kasus positif aktif.

Sebanyak empat wilayah memiliki lebih dari 1.000 kasus positif aktif, yaitu Kota Depok, Jawa Barat (2,407), dua kota di Jawa Tengah, yaitu Solo (1.041) dan Wonosobo (1.439), dan KotaWaringin Barat, Kalimantan Tengah (1.270).

Meskipun kasus COVID-19 aktif di wilayah pilkada cukup tinggi, namun cakupanpemeriksaannya masih rendah, yang menandai buruknya upaya pengendalian wabah.Ketidaktersediaan data jumlah tes PCR per orang per hari di hampir seluruh wilayah tidak memungkinkan publik mendapatkan informasi mengenai cakupan tes. Dengan menggunakanjumlah tes PCR per provinsi dengan faktor koreksi 1.4, menunjukkan bahwa 73kabupaten/kota memiliki kurang dari 0.5% cakupan pemeriksaan seluruh penduduknya, 100wilayah memiliki cakupan pemeriksaan 0.5-1%, dan 133 daerah memiliki cakupan pemeriksaanlebih dari 1% – 4%.

Selain itu, angka kematian di berbagai wilayah yang menyelenggarakan pilkada jugameningkat, baik kematian yang terkonfirmasi positif maupun mereka dengan status probable.Jika merujuk pada panduan pencatatan kematian COVID-19 dari WHO, total jumlah kematianyang ada di 270 kabupaten/kota pilkada mencapai 12.945 orang.

Peserta Pilkada Turut Jadi Korban.

Dari 9 provinsi yang akan melakukan pemilihan gubernur, terdapat satu calon gubernur yanghingga kini masih belum dinyatakan negatif dari COVID-19. Secara kumulatif, hingga saat inisetidaknya 76 calon kepala daerah yang akan mengikuti pilkada yang pernah dan sedangterinfeksi virus Corona baru. Dari 76 calon kepala daerah, 44 calon bupati, 19 calon wakilbupati, 10 calon walikota, dua calon wakil walikota, serta satu calon gubernur.

Empat di antara mereka meninggal karena terkonfirmasi positif COVID19. Empat calon kepaladaerah tersebut terdiri dari dua calon walikota, yaitu adalah Eko Suharjo, calon walikota Dumai,Riau yang diusung oleh partai Demokrat, Gerindra, dan Hanura (meninggal 9/11) dan AdiDarma, calon Walikota Bontang (Nasdem, PDIP, PKS) meninggal pada 25 September 2020.Dua orang lainnya adalah calon bupati kabupaten Bangka Tengah, Ibnu Saleh (Nasdem,Golkar, PAN, PKB, Gerindra, PPP, dan PKS) yang meninggal pada 27 September 2020 danBupati Berau Muharram sebagai calon bupati petahana (meninggal 10/09).

Hingga 5 Desember 2020, masih terdapat lima calon kepala daerah yang masih dalamperawatan, yaitu satu calon Gubernur dan empat calon bupati dan wakil bupati). Mereka adalahcalon gubernur provinsi Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran (mengumumkan terpapar COVIDpada 19/11), calon Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan, M Siregar (mengumumkanterkonfirmasi positif 26/11), calon bupati Kabupaten Indramayu, Daniel Mutaqien
(mengumumkan terkonfirmasi positif 21/11), calon wakil bupati Kabupaten Pangkajene danKepulauan, Sulawesi Selatan, Syahban Sammana (mengumumkan terkonfirmasi positif 24/11),dan calon wakil bupati kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Abdul Rouf (mengumumkanterkonfirmasi positif 26/11).

Data di atas belum mencakup keluarga calon kepala daerah yang terpapar virus corona barudan yang meninggal akibat paparan tersebut. Karenanya, LaporCovid-19 menyatakan bahwa:

1. Pemerintah hendaknya tetap menunda pelaksanaan pilkada hingga pandemiCOVID-19 terkendali. Artinya, tidak ada pertambahan kasus COVID-19 baru,membaiknya testing, kontak lacak, dan fasilitas layanan isolasi bagi pasienCOVID-19. Jika pilkada tetap berlangsung akan menimbulkan potensi kolapsnyarumah sakit beserta tenaga kesehatan kita.

2. Sikap abai pemerintah dengan tetap melangsungkan pilkada serentak telahterbukti membahayakan kesehatan dan keselamatan nyawa peserta dan panitiapilkada, serta masyarakat.

3. Rencana KPU untuk mengambil suara pasien dan penggunaan rapid testantibodi bagi KPPS membahayakan kesehatan dan keselamatan petugas
maupun orang lain yang berinteraksi dengan mereka. Rapid test antibodi tidakbisa digunakan untuk menegakkan diagnosa.

4. Meningkatnya angka konfirmasi positif yang diakibatkan kluster Pilkada danapalagi hingga menimbulkan korban jiwa akibat tak tertangani dengan baik, jelastidak sekadar pembiaran, melainkan kesengajaan Pemerintah yang sudahseharusnya tahu dan menyadari risiko yang terjadi. Ini merupakan bentukpelanggaran hak-hak asasi manusia yang sistematik dan meluas.

Narahubung:

Yemiko Happy
(WA: +62 813-5898-2549)

Said F. Hibban
(WA: +62 815-2744-0489)

Irma Hidayana
(WA: +1917-941-9383)

Simpang Siur Data Covid-19 Berlanjut

JAKARTA Lembaga advokasi penanganan wabah Lapor Covid-19 menemukan sekitar 135 kabupaten dan kota tidak konsisten dalam memperbarui data penanganan wabah. Angka tersebut mencapai 26 persen dari total 506 kabupaten kota di Tanah Air. Analis data Lapor Covid-19, Said Fariz Hibban, mengatakan ratusan daerah itu tidak setiap hari menginformasikan kondisi penularan Coronavirus Disease 2019 kepada publik. Ia menyatakan kekacauan data ini…

Govt Admits to Having COVID-19 Data Issues Yet It Is Now Better

TEMPO.CO,Jakarta-Coordinating Minister for Human Development and Culture Muhadjir Effendy admitted there were issues related toCOVID-19data between the central and regional governments. According to him, data collection and integration does take time.

Teaching the regions to collect data properly also takes time, said Muhadjir atTempoHQ, Palmerah, on Wednesday, Dec. 2, 2020.