Kertas kebijakan ini akan mengurai risiko-risiko korupsi yang merupakan hasil pemikiran sejumlah koalisi masyarakat sipil melalui proses Focussed Group Discussion maupun diskusi publik dengan beberapa pemangku kepentingan dalam program vaksin COVID-19 di Indonesia sepanjang bulan Oktober 2021 hingga Maret 2022.
Author Archives: Admin LaporCovid-19
Panduan Pemantauan Pengadaan Vaksin Dan Logistik Pendukung Program Vaksinasi Di Indonesia Tahun 2021
Satu tahun lebih sudah berjalan. Pemerintah sangat intens dalam merancang arah kebijakan untuk penanganan covid 19 dimulai dari penataan regulasi sampai kepada pembuatan rancangan perencanaan untuk menanggulangi wabah pandemi covid 19. Oleh karena itu, FITRA Riau bersama dengan Transparansi Internasional dan Koalisi masyarakat sipil mencoba mengidentifikasikan kembali bagaimana penanganan covid 19 khusus pengadaan barang dan jasa
Panduan Pemantauan Jaring Pengaman Sosial (Bansos) dalam Penanganan Covid-19 bagi Masyarakat Sipil
Transparency International Indonesia (TII) bersama dengan jaringan Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) melakukan pemantauan terhadap kebijakan pemerintah daerah maupun pusat dalam penyaluran bantuan sosial di masa pandemi. Pemantaun ini dilakukan di 6 wilayah kerja diantaranya Banda Aceh, Kabupaten Indramayu, Kota Gorontalo, Kota Pontianak, Kota Makassar, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Evaluasi Kebijakan Penanganan Pandemi dalam Spektrum Integritas Bantuan Sosial dan Keadilan Penyelenggaraan Vaksinasi di Jawa Timur
Pandemi adalah persoalan multi sektor. Tidak hanya sektor kesehatan yang terdampak, sektor sosial dan ekonomi turut terkena imbas dari pandemi Covid-19. Pada sektor kesehatan, hari demi hari jumlah kasus positif Covid-19 terus meningkat dan jumlah kematian akibat Covid-19 terus terjadi. Eskalasi kasus positif dan kematian akibat Covid-19 yang tidak hanya terjadi pada aras nasional menimbulkan dampak pada skala provinsi.
Keluhan Warga Mengenai Bantuan Sosial Selama Pandemi Covid-19
Pandemi yang berlangsung selama hampir setahun membuat kondisi ekonomi masyarakat Indonesia terpuruk. Sebagai upaya untuk dapat melangsungkan perputaran ekonomi di masyarakat, pemerintah merespon situasi pandemi dengan memberikan bantuan material kepada sebagian penduduk Indonesia. Bantuan material ini diberikan kepada rakyat melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan bantuan kepada pelaku UMKM.
Informasi yang Simpang Siur Terkait Jenis dan Jumlah Bansos yang Diterima KPM
Siang itu, Jumat (06/08/2021), kami tim pelaksana Aplikasi Sipkumham menuju Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), dengan tujuan mengumpulkan data terkait implementasi penyelenggaraan bansos di masa pandemi Covid-19 se-kab/kota Provinsi Gorontalo. Saya dan 2 orang tim lainnya ditugaskan mengambil data di Dinas Sosial Kabupaten Gorut. Harapan sebelum berangkat, kami dengan mudah bisa mendapatkan data yang dibutuhkan apalagi dibekali dengan surat tugas dari lembaga.
Bansos Covid-19 untuk Lansia di Pangkas 50 Persen
Gorontalo, Kemitraan – Lansia (lanjut usia) adalah salah satu kelompok yang paling rentan terdampak Covid-19 selain kelompok rentan lainnya yaitu anak, perempuan dan penyandang disabilitas. Selama pandemi, upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam penyelamatan dan pemulihan perekonomian yaitu melindungi kelompok rentan tersebut.
Lika-Liku Proyek Wastafel di Aceh
Hujan pagi itu, Kamis (9/12/2021), nyaris membuat rencana peringatan Hari Anti Korupsi Internasional di Kota Banda Aceh batal. Hujan membuat jalan basah dan licin. Bahkan, bisa memicu banjir dan menghambat aktivitas warga. Bisa-bisa, tidak ada yang datang ke acara kami. Sebagai panitia, bukan ini yang kami harapkan.
Perempuan Kepala Keluarga di Banda Aceh Sulit Mengakses Bansos Covid-19
BANDA ACEH, KEMITRAAN – Sebagai pencari nafkah dan pengelola rumah tangga, perempuan kepala keluarga di Kota Banda Aceh sangat terdampak pandemi Covid-19. Namun, mereka kesulitan mengakses bantuan sosial Covid-19 yang merupakan program pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi di tengah pandemi.
Proyek Wastafel di Aceh Belum Optimal
BANDA ACEH, KEMITRAAN – Proyek pembangunan wastafel yang dicanangkan Dinas Pendidikan Provinsi Aceh belum berfungsi optimal. Wastafel tersebut tidak mengeluarkan air dan kerannya rusak. Padahal, publik membutuhkan sarana cuci tangan untuk mencegah penularan Covid-19.