Category Archives: Ketidaksetaraan Vaksinasi COVID-19

It Is Increasingly Clear and Blatant That Non-Healthcare Workers are Receiving Boosters

From a Whatsapp message which was intended as an invitation to a number of people, the Moderna vaccine booster will be given to non-healthcare workers and will be done in a building on Jenderal Sudirman Street, Jakarta.

The Controversy Over A Third Dose Of The Covid-19 Vaccination

Since its arrival in early August 2021, a booster dose of the Moderna vaccine has been a bone of contention for several parties. Will the Pfizer vaccine, which arrived recently, have the same fate? The ongoing debate about vaccines in the middle of an uncontrollable pandemic is a huge irony of humanity. Many communities and areas have reported stock shortages.

Somasi Terbuka Vaksin Booster

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas kami memberikan kesempatan kepada Presiden RI dan Menteri Kesehatan RI selama 7 (tujuh) hari untuk:

1. Membuka data daftar penerima vaksin III/booster;

2. Membuka data jumlah dosis vaksin yang tersedia dan akan tersedia, pemegang impor vaksin tersebut dan rencana penyalurannya.

Koalisi Masyarakat untuk Keadilan Akses Kesehatan Cabut PMK 19/2021 Vaksin Berbayar

18 Juli 2021- Setelah menuai protes dari berbagai kalangan, termasuk Koalisi untuk Keadilan Akses Kesehatan, pada 16 Juli 2021 melalui Sekretaris Kabinet Negara, Pramono Anung, Presiden Jokowi akhirnya menyampaikan bahwa vaksin berbayar dibatalkan.

Vaksin Gotong Royong Berbayar: Mengambil Untung di Tengah Pandemi

11 Juli 2021, 18.00 WIB. Di tengah krisis pandemi, pemerintah dimandatkan konstitusi untuk memenuhi hak atas kesehatan setiap warga negara. Termasuk di antaranya untuk mendapatkan vaksin Covid-19 secara gratis. Kenyataannya, saat kasus melonjak tajam seperti sekarang, pemerintah justru mengeluarkan program vaksin gotong royong berbayar untuk individu/perorangan.

Laporan Warga Mengenai Vaksinasi COVID-19: Informasi Mengenai Vaksinasi Perlu Ditingkatkan

JAKARTA, 4 Juni 2021 Berdasarkan hasil umpan balik chatbot LaporCovid-19 didapat bahwa sebagian pelapor menilai informasi mengenai vaksinasi COVID-19 tidak seluruhnya dapat ditangkap oleh warga. Akibatnya masih adanya warga yang enggan atau merasa takut divaksin. Oleh karena itu warga merekomendasikan pemerintah untuk memperkuat sosialisasi dan informasi mengenai vaksinasi COVID- 19. Inisiasi umpan balik pelaksanaan vaksinasi ini merupakan kerjasama Wahana Visi Indonesia (WVI) dan LaporCovid-19 untuk memetakan suara warga sehingga diketahui permasalahan yang terjadi dan dapat menjadi masukan untuk perbaikan.

Vaksinasi COVID-19 di Indonesia Semakin Menyimpang

21 April 2021 – Indonesia terkena embargo vaksin oleh India karena lonjakan tajam kasus COVID-19 di India. Akibatnya, Indonesia hanya menerima 1.1 juta dari 11.7 juta dosis vaksin AstraZeneca yang dialokasikan oleh COVAX ke Indonesia. Serum Institute of India, menunda pengiriman vaksin untuk Indonesia pada Maret dan April 2021.

Kontroversi Vaksin Nusantara

Pengembangan Vaksin Nusantara, yang diinisiasi eks Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, terus berlanjut. Anehnya, pengembangan vaksin yang seharunya didasari prinsip sains justru menjadi politis dengan menguatnya dukungan dari anggota DPR RI. Bahkan, sejumlah anggota DPR, yang sebelumnya telah divaksinasi dengan Vaksin Sinovac, mengaku telah menjadi sukarelawan Vaksin Nusantara. Padahal, vaksin yang dikembangkan RSPAD Gatot Soebroto, RSUP Dr. Kariadi Semarang dan Universitas Diponegoro ini masih belum kelar perizinannya, karena adanya berbagai masalah.

Perlunya Dihapus Sanksi Vaksinasi Dalam Perpres 14 Tahun 2021

23 Maret 2021 – Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 yang ditetapkan pada 9 Februari 2021 telah mengubah dan menambah beberapa ketentuan dalam Perpres sebelumnya dan salah satunya adalah Pasal 13A dan 13B