Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penanganan Pandemi

Sejak pertama kali COVID-19 diumumkan, pemerintah merespon dengan berbagai kebijakan untuk menangani pandemi. Respon kebijakan terkait dengan transparansi, tata kelola, dan antikorupsi perlu menjadi perhatian. Sejak awal April 2020, Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Akuntabilitas Penanganan COVID-19 melakukan pemantauan terhadap penanganan COVID-19 di Indonesia untuk mendorong pemerintah dalam memprioritaskan sektor kesehatan, hingga mengedepankan prinsip keterbukaan informasi, akuntabilitas dan partisipasi publik dalam penanganan pandemi.

Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Distribusi dan Tatalaksana Program Vaksinasi Covid-19 di Indonesia

Kertas kebijakan ini akan mengurai risiko-risiko korupsi yang merupakan hasil pemikiran sejumlah koalisi masyarakat sipil melalui proses Focussed Group Discussion maupun diskusi publik dengan beberapa pemangku kepentingan dalam program vaksin COVID-19 di Indonesia sepanjang bulan Oktober 2021 hingga Maret 2022.

Panduan Pemantauan Pengadaan Vaksin Dan Logistik Pendukung Program Vaksinasi Di Indonesia Tahun 2021

Satu tahun lebih sudah berjalan. Pemerintah sangat intens dalam merancang arah kebijakan untuk penanganan covid 19 dimulai dari penataan regulasi sampai kepada pembuatan rancangan perencanaan untuk menanggulangi wabah pandemi covid 19. Oleh karena itu,  FITRA Riau bersama dengan Transparansi Internasional dan Koalisi masyarakat sipil mencoba mengidentifikasikan kembali bagaimana penanganan covid 19 khusus pengadaan barang dan jasa

Laporan Pemutakhiran Data Advokasi Insentif dan Santunan Jilid VI Periode 1 Agustus 2021 hingga 2 September 2021

Laporan ini berisi pemutakhiran data keenam penerimaan insentif tenaga kesehatan di Indonesia. LaporCovid-19 bersama organisasi profesi kesehatan dan Indonesia Corruption Watch mengumpulkan data penerimaan insentif dan santunan kepada tenaga kesehatan selama pandemi berjalan sejak awal 2021.

Laporan Pemutakhiran Data Advokasi Insentif dan Santunan Jilid V Periode 30 Juni 2021 sampai 31 Juli 2021

Dalam rentang 30 Juni 2021 – 31 Juli 2021, LaporCovid-19 (melalui Google form) menerima 136 laporan tentang dana insentif tenaga kesehatan yang tidak kunjung dibayarkan, baik di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta. Sehingga, secara total terdapat 5521 laporan masalah pendistribusian dan pencairan insentif dan santunan untuk tenaga kesehatan sejak 8 Januari 2021 hingga 31 Juli 2021. Laporan ini didapatkan dari para tenaga kesehatan (nakes) yang tersebar di berbagai provinsi, di antaranya: Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, hingga Sumatera Selatan. Kami bekerja sama dengan IDI, IBI, PPNI, dan PATELKI dalam pengumpulan data ini.

Laporan Pemutakhiran Data Advokasi Insentif dan Santunan Jilid IV Periode 1 Juni 2021 – 29 Juni 2021

Laporan Pemutakhiran Data Advokasi Insentif dan Santunan Jilid IV
Periode 1 Juni 2021 – 29 Juni 2021

Advokasi Hak Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan Jilid I

Usulan Kebijakan Masyarakat Sipil dalam Penanganan Covid-19 Advokasi Hak Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan Jakarta, 22 Maret 2021 IDI, IBI, PATELKI, LaporCovid-19, ICW, Lokataru Foundation, YLBHI  

Policy Brief : Percepatan Penyaluran Insentif dan Santunan Tenaga Kesehatan Dalam Penanganan Covid-19

Data tim Pusara Digital LaporCovid-191 hingga 05 Februari 2021menunjukkan terdapat setidaknya 704 kasus kematian tenagakesehatan akibat Covid-19. Namun, hanya 197 Ahli Waris/Keluarga2tenaga kesehatan yang mendapatkan santunan kematian. Artinya,tidak lebih dari setengah jumlah tenaga kesehatan yang meninggal,Keluarga/Ahli Warisnya belum mendapatkan santunan kematian.