Tag Archives: Pemerintah

Dispensasi Karantina Bagi Pejabat Membahayakan Kesehatan Masyarakat di Tengah Ancaman Omicron

Kasus suap karantina, pengistimewaan pejabat tertentu serta pengubahan aturan karantina SE Covid-19 25/2021 merusak rasa keadilan masyarakat. Konsekuensinya, wajar jika masyarakat semakin tidak percaya kepada pemerintah. Pengistimewaan pejabat dalam aturan karantina menegaskan bahwa politisi busuk selalu menutupi kesalahan pejabat. Pejabat publik seharusnya menjadi teladan bagi publik dalam mengedepankan praktik protokol kesehatan sebaik-baiknya.

Responsive Government Supports the Fulfilment of Human Rights

8th December 2021. The Covid-19 pandemic has the potential to worsen the situation of fulfilling Human Rights in Indonesia, in particular the fulfillment of basic rights related to the pandemic and the protection of people whose rights have been violated. This can be seen by the incapability of the state to provide efficient, effective, and accountable public services for the whole of society, especially the poor and less fortunate.

Pemerintahan yang Responsif Menunjang Pemenuhan Hak Asasi Manusia

PRESS RELEASE Pemerintahan yang Responsif Menunjang Pemenuhan Hak Asasi Manusia Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Keadilan Kesehatan Dalam Rangka Memperingati Hari HAM 10 Desember   8 Desember 2021. Pandemi Covid-19 berpotensi memperburuk situasi pemenuhan HAM di Indonesia, terutama dalam pemenuhan hak-hak dasar terkait pandemi dan perlindungan bagi mereka yang haknya dilanggar. Ini bisa dilihat belum mampunya …

Continue reading “Pemerintahan yang Responsif Menunjang Pemenuhan Hak Asasi Manusia”

Military Intervension in Handling the Pandemic

In the wake of the COVID-19 pandemic, the Indonesian Government involved the military institution in responding to the emerging outbreak and taking control of the situation, to ensure that COVID-19 cases are handled through organised, systemic managerial mechanism.

Kebijakan PCR yang Menguntungkan Kelompok Bisnis Tertentu

Penurunan harga jasa pelayanan pemeriksaan PCR oleh Pemerintah tidak mencerminkan asas transparansi dan akuntabilitas. Kebijakan tersebut diduga hanya untuk mengakomodir kepentingan kelompok tertentu yang memiliki bisnis alat kesehatan, khususnya ketika PCR dijadikan syarat untuk seluruh moda transportasi.

Tingkat Kematian Akibat Covid-19 Turun, Kewaspadaan Pantang Turun

Meskipun data kematian pemerintah pusat dan daerah belum sinkron, kasus kematian terkait Covid-19 terus terjadi. Meski demikian, tampak tren penurunan kasus kematian dari 510 kota/kabupaten selama dua pekan hingga 23 Oktober 2021. Di luar Pulau Jawa secara umum mengalami penurunan sebesar 91% dan 97%. Di Pulau Jawa juga mulai terlihat penurunan kasus kematian meski lebih kecil dibandingkan wilayah luar Jawa.

Understanding the COVID-19 Pandemic Response in Indonesia through its Domestic Policies

As of May 2021 Indonesia is one of the countries with the highest number of novel Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) cases with and the lowest testing rate in Southeast Asia.1,2 During the past year, while many countries have experienced a slowdown of the virus infection, Indonesia has experienced a constant increase in both new daily cases and deaths. In the absence of strict containment measures, Indonesias COVID-19 deaths surged to become the highest in Southeast Asia

Koalisi Masyarakat Desak 4 Menteri Untuk Tunda Dan Tinjau Ulang Kebijakan PTM Demi Keselamatan Anak

Jakarta, 3 Oktober 2021 – Koalisi Selamatkan Anak Indonesia sampaikan surat desakan beserta kertas kebijakan kepada pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT). Koalisi Selamatkan Anak adalah Koalisi interdisipliner dan antar profesi yang berfokus pada keselamatan anak dan keberlanjutan pendidikan di Indonesia selama pandemi Covid-19.