Menarik Sekali!!. Kiranya itulah kata pertama ketika bergabung dengan laporcovid.org-yang bahkan sampai hari ini aku masih kerap kali bergumam pada diri sendiri soal kondisi di dalamnya. Entah itu iklim kerjanya, atau bahkan soal data-data yang menjadi makanan sehari hari para relawan penggerak laporcovid.org. Saya tertarik ikut laporcovid.org ketika daerah saya yaitu Kota Tegal menjadi salah satu kota yang dinyatakan aman dengan nol kasus yang justru membuat saya ragu.
Tag Archives: Pemerintah
The Controversy Over A Third Dose Of The Covid-19 Vaccination
Since its arrival in early August 2021, a booster dose of the Moderna vaccine has been a bone of contention for several parties. Will the Pfizer vaccine, which arrived recently, have the same fate? The ongoing debate about vaccines in the middle of an uncontrollable pandemic is a huge irony of humanity. Many communities and areas have reported stock shortages.
Care for Covid-19 patients: What! People have to pay?
When the spike in Covid-19 cases occurred, all hospitals were caring for a lot of Covid-19 patients. Not a small proportion of these patients were charged a large fee after treatment. Previously, the Government through the Ministry of Health had stated that payment for the treatment of Covid-19 patients would be borne by the government. But why are there still hospitals charging a fee?
Tunda Pembelajaran Tatap Muka Hingga Positivity Rate di Bawah 5 Persen
30 Agustus 2021 Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, telah mencanangkan pembelajaran tatap muka di wilayah yang menerapkan PPKM Level 1 sampai 3. Namun, pembelajaran tatap muka itu berpotensi menimbulkan persoalan karena dilaksanakan di tengah kondisi penularan yang belum benar-benar terkendali dan capaian vaksinasi yang relatif masih rendah.
Negara Harus Menjamin Pembiayaan Perawatan Pasien Covid-19
18 Agustus 2021 Pemerintah Indonesia telah berkomitmen menanggung seluruh biaya perawatan pasien Covid-19 sebagaimana memang diwajibkan konstitusi. Sayangnya, hingga kini masih banyak ditemukan kasus keluarga pasien yang terpaksa harus membayar biaya perawatan Covid-19 kepada Rumah Sakit bahkan hingga ratusan juta rupiah.
Kekuasaan dan Militer Dalam Merespon Pandemi: Bukti dari Lapangan
Laporan ini, merangkum beberapa temuan utama dari analisis hukum dan kebijakan yang diimplementasikan di Indonesia untuk menangani pandemi Covid-19, periode Maret 2020 sampai Mei 2021. Fokusnya antara lain adalah isu-isu yang berkaitan dengan jaminan perlindungan hak atas kesehatan dalam kebijakan penanganan Covid-19, serta penggunaan kekuatan militer untuk menerapkan kebijakan tersebut di lapangan.
Penghapusan Indikator Jumlah Kematian: Bukti Nyata Serampangan Mengelola Data
Pada Senin, 9 Agustus 2021, Luhut Pandjaitan selaku Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi merangkap sebagai Koordinator PPKM Darurat di Jawa dan Bali mengumumkan perpanjangan PPKM Level 4 di Jawa dan Bali hingga 16 Agustus 2021. Pemerintah juga menyatakan mengeluarkan angka kematian dari indikator penanganan Covid-19 karena adanya masalah dalam input data yang disebabkan akumulasi dari kasus kematian di beberapa minggu sebelumnya.
Government Must Rectify the Accuracy for Mortality Data
The Coordinating Ministry for Maritime and Investment Affairs, Luhut Binsar Pandjaitan stated that the Indonesian government did not apply mortality rate data as an indicator to conduct evaluation on the Enforcement of Public Activity Restrictions (PPKM) Level 4 and PKKM level 3 in several regions. This was administered due to mortality data that was reported had turned out to be inaccurate because there was input data from accumulation of the number of deaths from several weeks ago.
Pemerintah Harus Perbaiki Akurasi Data Kematian, Bukan Mengabaikannya
11 Agustus 2021 Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, pemerintah tidak memakai data kematian sebagai indikator untuk melakukan evaluasi terhadap Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 dan PPKM Level 3 di sejumlah daerah. Hal itu dilakukan karena data kematian yang dilaporkan ternyata tidak akurat akibat adanya input data yang merupakan akumulasi angka kematian selama beberapa minggu sebelumnya.
Pelanggaran Pembukaan Sekolah Tatap Muka di Awal Tahun Ajaran Baru
01 Agustus 2021 Kebijakan PPKM darurat yang diperpanjang sampai dengan 2 Agustus 2021 mengharuskan kegiatan belajar mengajar secara online/daring guna menekan angka penyebaran Covid-19. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh sekolah, perguruan tinggi, akademi, dan tempat pendidikan/pelatihan lainnya pada daerah dengan laju transmisi penyebaran Covid-19 yang tinggi. Meski demikian, banyak sekolah atau institusi pendidikan yang ternyata tidak mengindahkan ketentuan tersebut dan tetap menyelenggarakan pembelajaran tatap muka.