Jakarta – LaporCovid-19 menerima 33 laporan penyelewengan vaksin booster yang diberikan kepada kelompok non-tenaga kesehatan di tahun 2021. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pun angkat bicara. Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kemenkes RI Siti Nadia Tarmizi menyebut Kemenkes telah menindaklanjuti laporan itu. Menurutnya, unit terkait di Kemenkes akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) dalam menindaklanjuti laporan itu.
Tag Archives: Pemerintah
Rentan Penyalahgunaan Vaksin Covid-19, Lapor Covid-19 Minta Pemerintah Tingkatkan Transparasi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-?Lapor Covid-19 menyebutkan jika praktik jual beli vaksin booster untuk masyarakat umum terus terulang kembali. Bentuk penyimpangan cukup beragam. Mulai dari pungutan liar hingga maraknya peredaran sertifikat vaksin palsu atau ilegal yang merugikan masyarakat secara keseluruhan.
Peneliti LaporCovid-19 menduga 16.000 kematian Covid-19 tak diumumkan
Tren angka kematian akibat Covid-19 mengalami penurunan signifikan pada November-Desember 2021. Bahkan, pada 17 Desember 2021, jumlah kematian di Pulau Jawa lebih rendah dibandingkan wilayah lainnya. Padahal, selama ini Jawa menjadi episentrum pandemi Covid-19 dengan jumlah kematian yang sangat banyak.
LaporCovid-19 Pertanyakan Selisih Data Kasus Kematian Pemerintah Pusat dan Daerah
Merdeka.com -Komunitas pemantau penanganan Covid-19, LaporCovid-19, Said Faiz Hibban menyampaikan ada perbedaan selisih 16.000 data kematian berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan dengan data Provinsi. Fariz mengatakan, berdasarkan akumulasi data per provinsi hingga 31 Desember 2021, jumlah kematian akibat Covid-19 mencapai 160.476 jiwa. Sedangkan menurut rilis Kemenkes/Satgas Covid-19 nasional pada tanggal yang sama, jumlah kematian positif Covid-19 adalah 144.094 jiwa.
LaporCovid-19: Menuntut Transparansi Pandemi Melalui Kanal Warga
Pandemi tidak bisa diselesaikan oleh negara saja. Kolaborasi antara pemerintah, kelompok profesional, sektor swasta, dan masyarakat sipil diperlukan untuk menekan besaran dampak
pandemi. Karenanya, kami melakukan berbagai inisiatif dan kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari jurnalis, akademisi, saintis, tenaga kesehatan profesional, hingga pemerintah. Naskah ini setidaknya mencatat enam isu utama pandemi Covid-19 di Indonesia yakni isu transparansi dan akuntabilitas data, ekonomi lebih prioritas dibandingkan kesehatan masyarakat, kesetaraan vaksinasi, jaring pengaman sosial, perlindungan tenaga kesehatan, keterlibatan sektor keamanan yang berlebihan.
Vaksin Covid-19 Penguat dan Keadilan Kesehatan
Firdaus Ferdiansyah, peneliti LaporCovid-19, mengkritik rencana pemerintah untuk menggalakkan vaksinasi Covid-19 penguat. Pemerintah perlu menegakkan prinsip keadilan dan kesetaraan kesehatan.Pemerintah menjadwalkan vaksinasi Covid-19 penguat (booster) pada Januari 2022 sebagai penangkal Covid-19 dan varian Omicron. Namun rencana ini justru berpotensi menimbulkan masalah baru.
Calo Bermunculan, Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pemerintah Perbaiki Sistem Karantina
Suara.com -?Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Kesehatan Masyarakat mendesak pemerintah memperbaiki sistem dan mekanisme karantina?Covid-19. Sebab, lemahnya sistem karantina dikhawatirkan melahirkan banyak?calo hotel karantina serta suap. Relawan LaporCovid-19 Amanda Tan menyoroti karantina di hotel, dipatok dengan harga yang tidak masuk akal. Bahkan, bisa mencapai Rp 19 juta per orang untuk 10 hari karantina.
Pemerintah Perlu Perbaiki Sistem Karantina yang Tidak Manusiawi
22 Desember 2021 – Merespon beredarnya video dan pemberitaan media tentang panjangnya antrian WNI di Bandara Soekarno Hatta pada Sabtu (18/12), kami, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Kesehatan Masyarakat mendesak agar pemerintah segera memperbaiki sistem dan mekanisme karantina. Ini diperlukan untuk melindungi warga dari ancaman penularan virus Corona dan dari dampak kerugian lainnya, seperti calo makanan maupun karantina di hotel dengan biaya jutaan rupiah. Kami mencatat tiga hal dari peristiwa ini:
Dispensasi Karantina Pejabat Dinilai Bahayakan Kesehatan Masyarakat
VIVA Ketentuan yang memuat dispensasi pelaksanaan karantina kepada pejabat eselon 1 (satu), dinilai diskriminatif dan dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Kesehatan Masyarakat, melalui siaran persnya menegaskan, SE Kasatgas Penanganan COVID-19 25/2021 tidak adil.
Koalisi Masyarakat Sipil Desak Aturan Dispensasi Karantina Pejabat Dicabut
Jakarta – Aturan dispensasi karantina untuk pejabat pemerintah setingkat eselon I ke atas menuai kritik karena dinilai diskriminatif. Pemerintah pun didesak mencabut aturan pemberian dispensasi karantina bagi pejabat tersebut. Kritik terhadap pemerintah datang dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Kesehatan Masyarakat. Koalisi Masyarakat Sipil menilai dispensasi karantina, seperti diatur dalam Surat Edaran (SE) Satgas COVID-19 Nomor 25 Tahun 2021, mengistimewakan pejabat.