Bersama ini kami Lapor Covid-19, YLBHI, ICW, LBH Masyarakat, LBH Jakarta, Lokataru, Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Pusat Studi Hukum HAM Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Forum Bantuan Hukum Untuk Kesetaraan (FBHUK) memberikan somasi kepada Menteri Kesehatan RI untuk segera mencabut dan/atau membatalkan ketentuan Pada Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Kesehatan No. 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yang mengatur tentang vaksin berbayar
Tag Archives: Pemerintah
Seruan Tenaga Kesehatan: Alarm Bahaya dari Benteng Terakhir
Jakarta, Jumat 09 Juli 2021 Pada 9 hari pertama bulan Juli 2021 (14.00 WIB), LaporCovid-19 mencatat setidaknya 86 tenaga kesehatan yang berpulang akibat Covid-19. Total jumlah kematian tenaga kesehatan yang tercatat oleh LaporCovid-19 per 9 Juli (14.00 WIB) adalah 1.183 tenaga kesehatan. Konferensi pers bersama dengan organisasi profesi menyimpulkan bahwa perlindungan terhadap nakes diperlukan, karena sudah banyak yang terpapar Covid-19. Hal ini dapat diimplementasikan dengan zonasi fasilitas kesehatan, sistem shift, pasokan APD, suplemen dan vitamin kepada tenaga kesehatan.
Sepertiga Warga DKI Masih Khawatir Akan Vaksin COVID-19
LaporCovid-19, Lab Intervensi Sosial dan Krisis – Fakultas Psikologi UI, dan Social Resilience Lab, NTU melakukan studi berbasis survei untuk menggali hambatan dan memetakan persepsi warga DKI terhadap vaksinasi. Survei dilakukan selama dua minggu dari 30 April-15 Mei 2021 dan diikuti oleh 57.231 responden yang tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta, namun hanya 47.457 responden yang menyelesaikan survei dan tervalidasi. Sebagian besar responden adalah lulusan SMA (53,8 persen) dan Sarjana (13,6 persen), Ibu Rumah Tangga (42,8 persen), Pekerja Swasta ( 15,48 persen) dan Pekerjaan Lain sebesar 10,9 persen saja. Dari sisi risiko kesehatan terhadap infeksi Covid-19, 70,95 persen responden mengaku tidak memiliki komorbiditas. Survei dilakukan secara online dengan penarikan sampel menggunakan metode Convenience Sampling. Penyebaran survei dibantu oleh Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta dan jaringan komunitas warga. Untuk mempelajari hambatan dan faktor yang mendorong warga DKI untuk divaksinasi, kami menggunakan pendekatan Health Belief Model yang mengukur kecenderungan umum kekhawatiran, kerentanan, hambatan, dan manfaat vaksinasi.
Wawancara Khusus: Irma Hidayana Bicara soal Partisipasi Warga hingga Transparansi Pemerintah dalam Penanganan Pandemi
JAKARTA, KOMPAS.com – Platform LaporCovid-19 mungkin tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Pasalnya, platform ini telah menjadi salah satu sarana berbagi informasi seputar penanganan Covid-19 yang belum dijangkau pemerintah. Selain sarana berbagi informasi, LaporCovid-19 juga menampung laporan warga terkait penanganan pandemi Covid-19 dan menindaklanjutinya. LaporCovid-19 pun terlibat dalam pencatatan angka-angka terkait situasi pandemi di Indonesia menggunakan pedekatan crowdsourcing atau partisipasi warga. Berdirinya platform ini tak lepas dari sosok Irma Hidayana yang menjadi inisiator bersama tujuh orang rekannya yang peduli dengan penanganan pandemi Covid-19.
Perlunya Dihapus Sanksi Vaksinasi Dalam Perpres 14 Tahun 2021
23 Maret 2021 – Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 yang ditetapkan pada 9 Februari 2021 telah mengubah dan menambah beberapa ketentuan dalam Perpres sebelumnya dan salah satunya adalah Pasal 13A dan 13B
Pemerintah Diprotes Habis-Habisan Terkait Kebijakan Pemotongan Insentif Nakes Sebanyak 50 Persen
MOJOK.CO???Kebijakan (yang sebenarnya nggak bijak-bijak amat) pemerintah memotong insentif tenaga kesehatan sebesar 50 persen melahirkan polemik yang sangat besar.?
Kabar tentang rencana pemotongan insentif terhadap tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 sebesar 50 persen tentu saja menjadi kabar yang cukup menyesakkan bagi banyak tenaga kesehatan. Maklum saja, di saat jumlah tenaga kesehatan yang gugur karena Covid-19 semakin banyak, perhatian kepada tenaga kesehatan seharusnya justru semakin besar, bukannya malah sebaliknya.
Penanganan Pandemi Bermasalah: Pemerintah Makin Abai Terhadap Perlindungan Tenaga Kesehatan
SIARAN PERS Penanganan Pandemi Bermasalah: Pemerintah Makin Abai Terhadap Perlindungan Tenaga Kesehatan Kebijakan pemerintah penanganan Covid-19 kembali menuai persoalan. Pada 1 Februari 2021 lalu Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengirimkan surat kepada Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengenai permohonan perpanjangan pembayaran insentif bulanan dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan dan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis …
Jamin Kesetaaran Hak atas Kesehatan Masyarakat dan Lindungi Pelapor
LaporCovid-19, YLBHI, dan CISDI kembali mengingatkan untuk memenuhi hak atas kesehatan bagi setiap individu. Selain itu, ketiga organisasi juga meminta pemerintah memastikan perlindungan, keselamatan, dan keamanan bagi warga yang melaporkan musibah Covid-19 yang menimpa diri maupun keluarga mereka. Permintaan ini disampaikan menyusul munculnya tanggapan dan berita yang menyudutkan upaya masyarakat sipil saat menyampaikan laporan warga terkait sulitnya mendapatkan layanan karena penuhnya fasilitas kesehatan.
Pilkada 2020 Abaikan Keselamatan Rakyat: 76 Calon Kepala Daerah Terinfeksi COVID-19, Empat Meninggal
Jakarta, 6 Desember 2020. Keputusan yang diambil oleh DPR, pemerintah, danPenyelenggara Pemilu pada 21 September 2020 untuk tetap menyelenggarakan pemilihan 270 kepala daerah serentak pada 9 Desember 2020 di tengah pandemi COVID-19 yang belumterkendali merupakan bukti bahwa pemerintah abai dengan kesehatan dan keselamatan jiwa warganya.
Covid-19: Bukan Berdamai, Tapi Berjuang Bersama Melawan Covid-19
Jakarta, 17 Mei 2020. Kita semua tentu berharap, pandemi Covid-19 bisa segera berakhir. Namun kita sepertinya perlu mempersiapkan diri dan menghadapinya dalam waktu yang lama. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah memperingatkan, pandemi ini kemungkinan belum bisa diatasi dalam waktu dekat.