Sekali lagi, Anak Menjadi Korban di Tengah Pandemi Covid-19

SIARAN PERS

Sekali lagi, Anak Menjadi Korban di Tengah Pandemi Covid-19

 

15 Maret 2022 – Diberlakukannya kembali pembelajaran tatap muka terbatas dengan kapasitas maksimal 100% pada daerah dengan PPKM level 1 dan 2 tanpa adanya evaluasi menyeluruh menunjukkan kesehatan dan keselamatan anak belum jadi prioritas dalam penanganan pandemi ini. Apalagi, saat ini kasus masih tinggi dan positivity rate harian mencapai 10% atau melebihi batas aman 5%.

Sekalipun pembelajaran tatap muka penting bagi masa depan anak, namun risiko yang ada juga harus diperhitungkan dan dimitigasi. Pembelajaran tatap muka yang abai dengan risiko Covid-19 justru berpotensi merampas hak anak mendapatkan pendidikan yang aman, selain meningkatkan risiko penularan di komunitas. Sebagaimana banyak dilaporkan sejumlah peneliti, selain bisa tertular dan alami keparahan karena Covid-19, anak-anak juga bisa mengalami longcovid.

Pelanggaran Protokol Kesehatan Sulit Dihindari

Pembelajaran tatap muka dengan kapasitas siswa 100% akan menyulitkan penerapan protokol kesehatan, apalagi jika tidak difasilitasi sarana prasarana yang memadai serta pengawasan yang minim. Laporan warga yang diterima oleh LaporCovid-19 sejak 1 Januari 2022 hingga 12 Maret 2022 didominasi oleh pelanggaran protokol kesehatan di satuan pendidikan dengan 163 laporan.

Pelanggaran yang dilaporkan pun cukup beragam mulai dari tidak dilakukannya pemeriksaan suhu, belum memadainya tempat cuci tangan, hingga penggunaan masker dan jaga jarak yang kurang maksimal. Minimnya kesadaran dan komitmen bersama serta ketiadaan pengawasan secara berkala menjadikan pelanggaran protokol kesehatan di lingkungan sekolah justru dilakukan secara terang-terangan dan dianggap lumrah.

Minim Penanganan Covid-19 di Lingkungan Sekolah

Selama periode lonjakan kasus Covid-19 beberapa minggu terakhir, kami mendapati bahwa banyak satuan pendidikan tidak siap dan tidak memiliki mekanisme penanganan apabila terjadi kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di lingkungan sekolah. Kondisi ini diperparah dengan kecenderungan untuk mengabaikan warga sekolah yang terinfeksi Covid-19 dan tetap melanjutkan pembelajaran tatap muka tanpa adanya penanganan lebih lanjut, terutama pelacakan kontak erat dan pemeriksaan lebih lanjut. Banyak sekolah juga tidak melakukan testing pada warga sekolah yang dilakukan secara rutin untuk mendeteksi kasus secara dini.

Hingga kini, sedikitnya 47.489 satuan pendidikan belum mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya. Sementara, 2.626 satuan pendidikan dilaporkan belum memiliki tim satuan tugas penanganan Covid-19 tingkat satuan pendidikan. Hal ini membuktikan bahwasanya masih banyak satuan pendidikan1 yang belum betul-betul siap dalam penanganan Covid-19 secara menyeluruh. Selain itu, melalui laporan yang masuk ke LaporCovid-19, kami mendapati pihak sekolah jarang membuka kasus Covid-19 yang terjadi wilayah satuan pendidikannya.

Keselamatan Anak Terabaikan, Vaksinasi Anak Masih Rendah

Per 1 Januari 2022, LaporCovid-19 telah mengumpulkan informasi dari berbagai media di Indonesia dan mendapati sedikitnya 1.522 warga satuan pendidikan yang terinfeksi Covid-19 karena penularan di Sekolah.

Di tengah risiko infeksi yang tinggi, cakupan vaksinasi pada anak umur 6-11 tahun terbilang masih rendah. Hingga 11 Maret 2022, terdapat sedikitnya 13,5 juta anak-anak yang masih belum mendapatkan vaksin dosis lengkap. Dengan belum diberikannya vaksin dosis lengkap kepada anak, maka tingkat kerentanan keparahan dan kematian juga akan meningkat. Anak juga berpotensi mengalami komplikasi berat yakni multisystem inflammatory syndrome in children associated with Covid-19 (MIS-C) dan komplikasi Long Covid-19 lainnya yang berdampak pada kinerja dan kesehatan organ tubuh di masa yang akan datang.

Berdasarkan persoalan di atas, Kami dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendidikan di Masa Pandemi mendorong pemerintah agar:

  1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan pembelajaran tatap muka terutama kesiapan satuan pendidikan dalam penanganan Covid-19, bekerjasama dengan Dinas Pendidikan kotamadya/kabupaten setempat.
  2. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melaksanakan monitoring dan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan pembelajaran tatap muka di semua sekolah yang mengadakan PTM, bekerja sama dengan Dinas Pendidikan setempat. Ini termasuk mendesak sekolah untuk transparan terkait kasus COVID-19 yang ada di sekolahnya untuk kemudian dilakukan pelacakan, pemeriksaan dan penanganan pada kontak erat.
  3. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi harus memastikan bahwa semua kebijakan terkait pertemuan tatap muka didasarkan pada data lapangan dan data ilmiah terbaru tentang dampak COVID-19 pada kesehatan dan tumbuh kembang anak.
  4. Risiko penularan Covid-19 di sekolah harus dicegah dan diantisipasi dengan dasar-dasar pengendalian pandemi, seperti penerapan protokol kesehatan dan sarana pendukungnya, serta surveilans yang kuat. Upaya ini harus terus dievaluasi guna menghindari risiko yang bisa membahayakan anak-anak maupun masyarakat luas.

 

Hormat kami,
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendidikan di Masa Pandemi

 

Narahubung:

Yemiko Happy – 085161061339

1 Lihat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (2022). Dashboard Kesiapan Proses Belajar Mengajar Satuan Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19. Bisa diakses melalui: https://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar/dashboard#kb

 

 

 

Siaran pers ini dapat diunduh melalui tautan berikut

Kematian akibat Covid-19 di Indonesia tertinggi kedua di Asia, pandemi disebut epidemiolog masih serius dan genting

Kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia “masih serius dan genting” menurut epidemiolog dan organisasi pemantau covid. Total kematian akibat Covid di Indonesia saat ini menempati posisi tertinggi kedua di Asia, mencapai 150.000 kasus. Di tengah kondisi ini, pemerintah Indonesia meniadakan syarat pengetesan dan karantina bagi pelaku perjalanan. Dengan landasan kondisi ini, pemerintah diminta menyiapkan strategi mitigasi agar kasus positif maupun kematian tidak terus naik.

Refleksi Dua Tahun Pandemi COVID-19 di Indonesia : Pencegahan Bahaya Terabai, Pendataan Kematian Terbengkalai

SIARAN PERS

Refleksi Dua Tahun Pandemi COVID-19 di Indonesia : Pencegahan Bahaya Terabai, Pendataan Kematian Terbengkalai

 

7 Maret 2022 – Dua tahun pandemi COVID-19 telah menjadi bagian kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Berbagai macam kenangan pahit berupa kematian orang-orang yang berharga, perjuangan keras di berbagai lini pergerakan masyarakat, hingga tekanan batin akan situasi COVID-19 yang penuh dengan ketidakpastian di Indonesia telah menghantui berbagai sektor kehidupan masyarakat. Kasus pertama COVID-19 yang pertama diumumkan per 3 Maret 2020 oleh pemerintah Indonesia kini telah berlipat ganda menjadi 5.723.858 kasus per 5 Maret 2022 yang sejak awal tak pernah terbayangkan oleh masyarakat bahwa kondisi ini akan berlarut hingga begitu lama dan begitu rumit.

Hingga kini jumlah kasus kematian positif COVID-19 telah mencapai 160.569 jiwa berdasarkan data COVID-19 per provinsi sementara jumlah kematian versi publikasi pemerintah pusat masih menyatakan 149.918 jiwa. Hal ini menunjukkan perbedaan rilis angka kematian COVID-19 sebesar 10.651 jiwa. Selisih jumlah publikasi ini pun terasa senantiasa akan terus ada dan pada akhirnya berpotensi terbengkalai dengan berbagai macam alasan kendala. Namun jumlah tersebut pun belum termasuk dengan jumlah kematian probable sedikitnya telah mencapai 28ribu jiwa dan kematian isoman hingga Februari 2022 sebanyak 3017 jiwa yang belum masuk dalam publikasi pemerintah pusat. Setidaknya sebanyak 5.813 jiwa yang telah meninggal dunia dengan status positif COVID-19 selama gelombang ketiga COVID-19 di Indonesia hingga 5 Maret 2022. Selain itu. tim LaporCovid-19 juga mendapatkan laporan dua orang meninggal dunia saat isoman/di luar faskes selama bulan Februari 2022 kemarin.

 

Tren Kasus dan Kematian Covid-19 di Indonesia Dalam 1 Bulan Terakhir

Grafik jumlah kematian harian dan tren rataan 7 harian jumlah kematian baru harian COVID-19 Indonesia 5 Februari – 5 Maret 2022

 

Sejak 4 Februari 2022 hingga 5 Maret 2022 silam, tren kematian masih terus konsisten naik sebagaiman yang ditunjukkan pada grafik tren jumlah kematian COVID-19 Indonesia di atas. Suasana kekhawatiran dan kewaspadaan tidak begitu intensif dibangun oleh pemerintah demi keselamatan masyarakat. Padahal jumlah kematian positif harian per 5 Maret telah meningkat 6x lipat sejak tanggal 5 Februari 2022 dan 80x lipat sejak 5 Januari 2022. Hal ini menunjukkan bahaya terselubung telah menjelma menjadi bahaya nyata yang seharusnya disikapi dengan serius demi memperjuangkan nihilnya kematian masyarakat Indonesia akibat COVID-19. Namun kebahayaan ini justru terabaikan dan dianggap bukan suatu hal yang mengkhawatirkan.. Terlebih lagi per 7 Maret 2022 ini turis asing justru sudah mulai dipersilahkan masuk dengan mudah berwisata ke Bali. Hal ini tentu berpotensi memperparah situasi gelombang ketiga pandemi di Indonesia dengan kasus baru harian masih lebih dari 20ribu per hari selama dua minggu terakhir.

 

Minimnya Keseriusan Perbaikan Pendataan COVID-19

Dua tahun pandemi Covid-19 dengan berbagai kerugian dan kehilangan seharusnya menghadirkan pembelajaran dan segera memicu perbaikan di berbagai lini termasuk dalam pendataan. Pendataan yang baik dan transparan akan membantu menerawang keadaan real dengan lebih akurat sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dalam membuat kebijakan kepada tiap masyarakat di setiap wilayah.

Pendataan COVID-19 di Indonesia yang dihimpun oleh Kemenkes RI lalu disajikan di situs https://covid19.go.id/peta-sebaran sejak awal pandemi hingga saat ini, baru sebatas menyajikan dashboard dengan informasi umum. Parameter yang dapat dilihat cukup terbatas. Data historis hanya dapat dinikmati lewat sajian grafik interaktif yang sudah tersedia namun tidak tersedia data mentah yang menyajikan statistik COVID-19 di Indonesia sejak hari pertama pandemi diumumkan dengan parameter data yang lengkap, kota/kabupaten dan provinsi, serta berbagai jenis paket pendataan yang terintegrasi lainnya. Data COVID-19 nasional pun tidak dapat diunduh dengan mudah, sehingga situs OurWorldinData menjadi alternatif untuk mengunduh data COVID-19 Indonesia dengan mudah,cepat, aksesibel dan kualitas pendataannya cukup rapih sehingga cukup nyaman untuk diolah lebih lanjut oleh para peneliti, akademisi, ataupun jurnalis.

Belum lagi soal isu pendataan COVID-19 versi nasional, regional hinggal lokal menunjukkan perbedaan jumlah yang signifikan terutama di parameter jumlah kematian. Hal ini menjadi PR berkepanjangan dalam pembenahan data yang transparan sehingga kita harus terus mengawal data yang lebih valid agar dapat dilaporkan kepada khalayak luas. Hal ini pula yang selama ini telah dilakukan oleh KawalCovid-19 dan LaporCovid-19 dalam melakukan back up pendataan covid-19 di Indonesia yang berbasis crowdsource dari situs-situs kota/kabupaten dan provinsi se-Indonesia. Yang mana hal ini seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia untuk membenahi hal ini.

 

Parameter Pendataan

Indonesia

https://covid19.go.id/peta-sebaran

Malaysia

https://covidnow.moh.gov.my/

https://github.com/MoH-Malaysia/covid19-public

Situs/Kanal penyaji data dan informasi statistik COVID-19

Berupa dashboard angka dan grafik COVID-19 harian

Berupa dashboard angka, grafik, tabel COVID-19 harian serta terdapat link ke data mentah
Informasi mudah difahami

Ya

Ya
Terupdate secara rutin

Ya

Ya
Data tersusun dalam bentuk tabel

Tidak

Ya
Data dapat diunduh

Tidak

Ya
Parameter Covid-19

Relatif tidak Banyak

Cukup Banyak
Tersedia data historis

Ditampilkan dalam grafik

Ditampilkan dalam grafik dan tersedia dengan data mentah dalam Github
Tersedia data provinsi

Disajikan dengan peta tiap provinsi mengandung angka nilai terkini

Disajikan dalam bentuk grafik untuk setiap provinsi dan tersedia data mentah per provinsii dalam GitHub

Tabel perbandingan kualitas kanal sumber data COVID-19 Indonesia dan Malaysia

Mari kita berkaca ke negara tetangga yakni Malaysia dalam hal pendataan COVID-19. Berdasarkan hasil pengamatan kami pada kanal https://covidnow.moh.gov.my/ dan https://github.com/MoH-Malaysia/covid19-public yang dikelola langsung oleh akun resmi Kementerian Kesehatan Malaysia dan berkolaborasi dengan Open Data Community, kami melihat pendataan yang cukup baik dan sangat memuaskan ketika data yang diperoleh dari situs tersebut begitu nyaman untuk digunakan keperluan lain. Penataan data yang cukup rapi, penjelasan data file yang jelas, dapat diunduh dengan mudah, dan tak kalah menarik adalah parameter COVID-19 yang cukup detail terutama dalam pendataan kematiannya. Semuanya cukup lengkap dari sejak awal pandemi dan tersedia data tiap provinsi yang sudah tertata rapi. Berikut ini adalah cuplikan tampilan pendataan kematian COVID-19 Malaysia yang disajikan dalam GitHub tersebut.

Tampilan data tabel kematian COVID-19 Malaysia yang cukup detil parameternya dan lengkap dengan jumlah, tanggal, serta provinsinya.
gambaran umum dashboard data covid-19 malaysia
Tampilan dashboard COVID-19 Malaysia https://covidnow.moh.gov.my/

Tentu saja Indonesia (melalui pemerintah Indonesia) dengan berbagai sumber daya yang dimiliki beserta dukungan dari komunitas masyarakat bukanlah tidak mungkin untuk merealisasikan kanal pendataan statistik COVID-19 Indonesia yang lebih transparan, terintegrasi, mudah diakses semua kalangan, dan nyaman bila dimanfaatkan ulang untuk berbagai keperluan. Karena yang jadi persoalan adalah tentang adanya keseriusan niat dan konsistensi memperbaiki PR pendataan yang akan terbengkalai.

Narahubung:

Said Fariz Hibban (LaporCovid19) – 6281527440489

 

 

Siaran pers ini dapat diunduh melalui tautan berikut

Dua Tahun Pandemi: Momentum Memperbaiki Pengendalian COVID-19 untuk Mencegah Kesenjangan Akses dan Pelayanan.

Dua Tahun Pandemi:

Momentum Memperbaiki Pengendalian COVID-19 untuk Mencegah Kesenjangan Akses dan Pelayanan

Pernyataan Bersama

CISDI, Lapor COVID-19, dan Transparency International Indonesia

 

Jakarta, 2 Maret 2022 – Indonesia memasuki tahun ketiga pandemi COVID-19 sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020 lalu. Hingga hari ini telah ditemukan setidaknya 5.589.176 kasus konfirmasi diikuti 148.660 kematian (01/03). Jumlah kasus dan kematian yang tercatat kemungkinan besar masih jauh lebih rendah dari kenyataan lantaran adanya keterbatasan tes, lacak, dan sistem pencatatan di tingkat pusat maupun daerah. Kesiapsiagaan terhadap pandemi tetap perlu dipertahankan, mengingat masih ada potensi kemunculan varian-varian mengkhawatirkan baru.

Sementara, pemberian dosis vaksin kedua baru mencapai 69,39% dan booster baru mencapai 4,90%. Terlebih dalam klaster kelompok rentan, hanya terdapat 54,04% lansia dan 57,51% kelompok masyarakat rentan dan umum yang telah mendapatkan dosis penuh vaksin. Di sisi lain, kelompok masyarakat rentan tidak digolongkan secara terpisah dari masyarakat umum sehingga dosis yang diberikan belum tentu mencakup mereka yang paling membutuhkan. Sepanjang 2020-2021, CISDI, LaporCOVID-19, dan Transparency International Indonesia mencatat sembilan hal penting dalam penanganan wabah yang perlu diperhatikan pemerintah.

Pertama, survei CISDI bersama WHO (2021) menunjukkan terganggunya pelayanan kesehatan esensial selama pandemi. Survei ini menyebut beberapa pelayanan kesehatan gagal dipenuhi, mulai dari kebutuhan perawatan medis mendesak (18%), perawatan jangka panjang berbasis rumah (15%), operasi elektif yang direncanakan (14%), pengobatan penyakit kronis (14%), dan kesehatan mental (14%). Lebih dari 25% responden melaporkan kesulitan masyarakat mengakses pelayanan kesehatan yang diperlukan sebelum pandemi.

Kedua, sepanjang 2020-2021 masih ditemui persoalan ketiadaan data sebagai dasar pengambilan kebijakan berbasis bukti. Terdapat diskrepansi antara data pemerintah pusat dan daerah dan tidak seluruh penyajian data dilakukan real time. Di samping itu, ditemukan perbedaan kapasitas antar pemerintah daerah dalam mengumpulkan dan menyajikan data penanganan wabah. Akibatnya, tidak semua daerah mampu menyajikan data tersebut kepada publik.

Ketiga, kurangnya komitmen memprioritaskan kelompok rentan dalam program vaksinasi nasional. Laporan masukan kebijakan CISDI-PUSKAPA (2021) mencatat beberapa permasalahan, mulai dari tidak adanya definisi operasional kelompok rentan yang berdampak pada tidak adanya alokasi khusus vaksin populasi rentan, minimnya program penjangkauan kelompok rentan, hingga ketidakjelasan target sasaran untuk kelompok rentan. Situasi ini berpotensi memperluas dan memelihara ketimpangan akses terhadap vaksinasi dan layanan kesehatan bagi kelompok rentan di Indonesia.

Keempat, belum responsif dan adaptifnya pelayanan kesehatan menghadapi lonjakan kasus. Pada 2022, LaporCovid-19 menerima lonjakan laporan warga selama merebaknya kasus Omicron. Hingga 23 Februari 2022, LaporCovid-19 setidaknya menerima 538 laporan, angka ini meningkat dibandingkan dengan laporan yang masuk pada Januari-Februari 2021 sejumlah 415 laporan terkait protokol kesehatan, vaksin, hingga keluhan kesehatan, dan non-kesehatan lainnya. Ketika terjadi lonjakan Omicron, ditemui 203 laporan terkait sulitnya warga mendapatkan akses penanganan 3T, baik terkait akses isolasi mandiri dari Kemenkes RI hingga tidak responsifnya puskesmas memantau warga isoman akibat beban yang terlampau banyak. Tidak responsifnya puskesmas dapat menjadi salah satu bukti belum responsif dan adaptifnya layanan kesehatan dalam menghadapi lonjakan kasus.

Kelima, tingginya laporan ketidaksiapan penanganan wabah di sekolah. LaporCovid-19 menerima 156 laporan terkait sekolah yang tidak lagi aman karena banyak murid dan guru terinfeksi positif. Namun respons pemerintah terkait hal ini sangat minim bahkan cenderung membiarkan laporan warga dan membiarkan kasus infeksi COVID-19 terjadi di lingkungan sekolah. LaporCovid-19 melihat ini sebagai bentuk pengabaian kesehatan masyarakat akibat hambatan administrasi dan tata kelola pengambilan keputusan terkait PTM yang tidak berbasis fakta di lapangan, mengingat bahaya penularan Omicron. Pengabaian juga mengecilkan dampak infeksi COVID-19 pada anak.

Keenam, masih ditemukan berbagai persoalan tata kelola penanganan wabah. Banyaknya warga mengeluhkan lambannya pemerintah pusat memberikan penanganan pada pasien COVID-19. Beberapa contoh kasus menunjukkan masih ada laboratorium yang tidak menginput data pasien dengan baik, ataupun ketika sudah, pemerintah belum siap mengantarkan obat kepada jumlah pasien yang cukup banyak. Hak warga terhadap akses obat-obatan menjadi tidak terpenuhi akibat kendala logistik, seperti terbatasnya mitra logistik swasta yang mendistribusikan obat-obatan tersebut.

Ketujuh, masih kerap ditemukannya berbagai keluhan terkait akses vaksin dan 3T. Pada 2021, keluhan akses vaksin (403 laporan) dan 3T (233 laporan) masing-masing menjadi laporan kedua dan laporan ketiga terbanyak yang LaporCovid-19 terima sesudah pelanggaran protokol kesehatan. Warga mengeluhkan kesulitan akses tes karena mahalnya biaya, namun di saat yang sama kemampuan tes puskesmas semakin terbatas. Sementara, pemerintah kerap inkonsisten melaksanakan upaya pelacakan, terlihat dari naik-turunnya angka tes nasional selama periode gelombang ketiga. Mahalnya biaya PCR membuat banyak masyarakat memilih tidak melakukan tes. Hambatan finansial merupakan konsekuensi logis atas diterapkannya strategi pelacakan dan pengetesan mandiri yang membebankan tanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat. Terkait akses vaksin, warga mengeluhkan asimetri informasi bahwa mereka tidak mendapat informasi lengkap mengakses dan mendaftarkan diri untuk program vaksinasi.

Kedelapan, masih ditemukan persoalan keterbukaan informasi publik dalam pengadaan barang. Persoalan ini masih menjadi sorotan, terutama dalam pengadaan barang dan jasa. Selama dua tahun terakhir, proses pengadaan barang dan jasa untuk menangani pandemi belum menunjukan perbaikan. Situasi darurat menjadi alasan mempercepat proses pengadaan. Walau dibolehkan, proses pencatatan pengadaan darurat tidak banyak diketahui publik. Semestinya, proses pengadaan darurat dipublikasi melalui laman publik yang tersedia. Alokasi anggaran pengadaan vaksin dan logistik vaksinasi yang sangat besar, cenderung memiliki risiko korupsi tinggi. Oleh karena itu, koalisi menilai pemerintah belum serius melakukan mitigasi risiko korupsi dalam pengadaan vaksin dan logistik pendukung vaksinasi.

Kesembilan, belum tersedianya data yang solid dan terintegrasi mengenai kebutuhan infrastruktur pendukung program vaksinasi di tingkat pusat maupun daerah. Dalam konteks vaksinasi, cukup banyak pemerintah daerah yang belum memiliki infrastruktur penyimpanan vaksin jenis tertentu yang baik sehingga bisa terjadi kerusakan. Situasi ini tentu memunculkan kerentanan terjadinya duplikasi anggaran belanja penanganan pandemi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Oleh karena itu dengan berbagai catatan pembelajaran, kami menyimpulkan situasi penanganan pandemi cenderung menuju skenario survival of the fittest atau ketika orang-orang yang memiliki akses dan sumber daya mampu hidup berdampingan dengan COVID-19, namun meninggalkan mereka yang tidak memiliki sumber daya memadai.

Pada skenario ini perbaikan kondisi kesehatan masyarakat bergerak lambat, secara teratur, dan dimulai dari daerah dengan kerentanan rendah. Namun skenario ini tetap meninggalkan kemungkinan adanya jurang ketimpangan antar daerah. Jika persoalan ini tidak segera diatasi, penanganan COVID-19 akan bernasib sama seperti penyakit endemik lainnya (DBD, malaria, tuberkulosis) ketika kematian menetap dan resistensi obat antimikroba terus meningkat.

Berdasarkan catatan di atas, kami meminta pemerintah melihat beragam persoalan penanganan wabah selama dua tahun ke belakang sebagai momentum perbaikan dengan mengakui luas dan beragamnya persoalan penanganan wabah dalam berbagai aspek, mulai dari ketersediaan data, tata kelola, kerja sama lintas sektor, hingga partisipasi publik.

Berdasarkan catatan tersebut kami memberikan enam rekomendasi sebagai berikut:

  1. Pemerintah perlu mengintegrasi pelayanan COVID-19 dalam skema penerima manfaat JKN dengan memasukkan layanan vaksinasi, rawat jalan, dan tes sehingga pencatatan kasus COVID-19 terjadi dalam satu jalur sistem BPJS Kesehatan serta menghilangkan hambatan biaya dalam memastikan proteksi yang optimal untuk masyarakat.
  2. Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas pendataan penanganan wabah di level daerah, meliputi penambahan kasus harian, kematian harian, kapasitas BOR, hingga cakupan vaksinasi.
  3. Pemerintah harus memberikan afirmasi khusus kepada kelompok rentan dengan menyediakan definisi operasional, alokasi suplai, dan klaster khusus pendataan kelompok rentan pada dashboard vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan RI.
  4. Pemerintah harus memastikan partisipasi publik secara bermakna dalam pengawasan dan pengambilan keputusan penanganan wabah sebagai bentuk check and balances antara publik dengan pemerintah.
  5. Pemerintah perlu memperbaiki mekanisme feedback, pemantauan, evaluasi, dan supervisi pada proses penanganan wabah yang lebih partisipatif.
  6. Pemerintah wajib mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan pandemi khususnya pada aspek pengadaan barang dan jasa dengan membuka dokumen kontrak pengadaan dan mempublikasi perusahaan penyedia yang turut serta dalam pengadaan alat material kesehatan, logistik pendukung vaksinasi, dan perusahaan yang terlibat dalam distribusi vaksin.

 

-SELESAI-

 

———————————–Narahubung: Amru (0877-8273-4584)———————————

 

Tentang CISDI

Center for Indonesias Strategic Development Initiatives (CISDI) adalah organisasi non-profit yang mendorong kebijakan kesehatan berbasis bukti untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaya, sehat, dan sejahtera dengan menerapkan paradigma sehat. CISDI melaksanakan riset dan manajemen program serta advokasi kebijakan untuk mewujudkan tata kelola, pembiayaan, sumber daya manusia, dan layanan kesehatan yang transparan, adekuat, dan merata. Info: https://cisdi.org/id/

Tentang LaporCOVID-19

LaporCovid19 adalah wadah (platform) sesama warga untuk berbagi informasi mengenai angka kejadian terkait COVID-19 di sekitar kita. Pendekatan bottom-up melalui citizen reporting atau crowdsourcing agar setiap warga bisa ikut menyampaikan informasi seputar kasus terkait COVID-19. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website: www.laporcovid19.org, IG: @laporcovid19, Twitter: @LaporCovid, FB: Koalisi Warga LaporCovid-19.

 

Tentang Transparency International Indonesia

Transparency International Indonesia (TII) merupakan salah satu chapter Transparency International, sebuah jaringan global NGO antikorupsi yang mempromosikan transparansi dan akuntabilitas kepada lembaga-lembaga negara, partai politik, bisnis, dan masyarakat sipil. Bersama lebih dari 90 chapter lainnya, TII berjuang membangun dunia yang bersih dari praktik dan dampak korupsi di seluruh dunia. Info: https://ti.or.id/

 

 

Siaran pers ini dapat diunduh melalui tautan berikut

“A Roadmap for Consolidating Jokowi’s Legacy” by Yanuar Nugroho and Hui Yew-Foong

The real challenge is in the implementation though, and this is where (stalled) bureaucratic reforms have implications. A complicated bureaucracy does not help in crises and pressing situations, as evidenced in delays in social assistance distribution,[31] payment of incentives for health facilities and health workers,[32] provision of compensation to the families of health-workers who had died,[33] and the vaccination process.

Bahaya Terselubung Dibalik Melesatnya Gelombang Ketiga Covid-19 di Indonesia

SIARAN PERS

Bahaya Terselubung Dibalik Melesatnya Gelombang Ketiga Covid-19 di Indonesia

 

Sebulan terakhir kasus Covid-19 di Indonesia kembali meningkat tajam dengan merebaknya varian baru Omicron. Selama periode awal gelombang ketiga (4 Januari-3 Februari 2022),? setidaknya telah terjadi lonjakan lebih dari 150 ribu kasus baru. Jumlah kasus aktif pun kian meningkat hingga 115.275 orang. Sayangnya, nuansa kewaspadaan dan kekhawatiran di tengah masyarakat tidak ikut meningkat. Tingkat keparahan situasi dinilai hanya dari peningkatan jumlah kematian yang besar dan signifikan, sehingga kewaspadaan pun menurun. Apalagi banyak pihak yang hanya membandingkan jumlah kematian akibat Covid-19 saat ini dengan periode merebaknya varian delta pada pertengahan tahun 2021 lalu.

Peningkatan jumlah kasus baru paling banyak terjadi di DKI Jakarta (10.319 kasus) dan Jawa Barat (7.308 kasus). Kedua provinsi ini mewakili 65 persen kasus baru di Indonesia per 3 Februari 2022. Apabila dilihat secara tren, selama 14 hari terakhir kasus di DKI Jakarta melonjak hingga 6 kali lipat, sementara Jawa Barat sebesar 13 kali lipat. Selain itu, angka positivity rate di DKI Jakarta pun meningkat hingga 32 persen selama 30 hari terakhir.

Hal ini tentu tidak mengherankan lagi bagi kita, mengingat kedua provinsi tersebut memang provinsi dengan jumlah penduduk yang cukup besar dan mobilitas penduduk yang tinggi. Meskipun begitu, latar belakang dinamika penduduk tentunya bukan menjadi alasan untuk mewajarkan dan membiarkan keadaan yang berpotensi membahayakan jiwa.?

Laju Kenaikan Kasus Varian Omicron Jauh Lebih Cepat

Peningkatan kasus Covid-19 varian Omicron cukup berbeda dengan varian Delta. Kedua varian Covid-19 ini tetap mempunyai risiko yang sama dan tetap mengancam nyawa manusia. Bahkan, varian Omicron memiliki tingkat penularan yang lebih cepat daripada varian Delta.

Berdasarkan grafik rerata 7 harian angka kasus baru Covid-19, gelombang Covid-19 varian Omicron melesat lebih cepat daripada varian Delta selama 30 hari pertama. Jumlah kasus baru Covid-19 pada hari pertama gelombang Omicron (5 Januari 2022) sebesar 404 kasus, kemudian dalam waktu 30 hari menjadi 27.197 kasus atau meningkat sebesar 67 kali lipat. Sedangkan gelombang Delta menunjukkan peningkatan jumlah kasus baru selama 30 hari hanya 2 kali lipat.?

Jumlah kasus harian pertama di awal gelombang Omicron sebanyak 404 kasus atau 10 kali lipat lebih kecil dari kasus harian pertama di awal gelombang Delta (4.184 kasus) Namun, dalam 30 hari jumlah kasus baru varian Omicron menjadi 3 kali lipat lebih besar dari varian Delta. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa laju penularan Omicron terpantau 33 kali jauh lebih cepat dari Delta.

Tren Kematian Meningkat Perlahan

Tidak hanya kasus baru harian yang mengalami peningkatan, tren kasus kematian kian merangkak naik selama 14 hari terakhir. Jumlah kematian positif Covid-19 selama periode 5 Januari 2022 – 3 Februari 2022 pun telah mencapai 306 jiwa. Fakta tersebut merupakan sinyal bahaya sekaligus siaga bagi kita agar tetap mematuhi protokol kesehatan, mempercepat progres vaksinasi, dan memperketat mobilisasi kembali. Hal ini perlu dilakukan agar mampu mengurangi potensi bahaya yang mengancam keselamatan masyarakat. Selagi tren kematian terus meningkat, maka inilah fase bahaya terselubung yang menghanyutkan kewaspadaan kita, ditambah asumsi bahwa situasi sudah aman. Sebaliknya, kondisi ini akan mulai terlihat keparahannya ketika penularan kasus baru sudah semakin tidak terkendali dan kapasitas rumah sakit semakin menipis sebagaimana gelombang varian Delta memberikan hantaman keras bagi keselamatan masyarakat.

Oleh karena itu, pemerintah perlu kembali mengetatkan peraturan penerapan protokol kesehatan, pembatasan mobilitas masyarakat dan kegiatan ekonomi, serta peningkatan jumlah testing harian sehingga dapat mengurangi laju penularan yang begitu cepat di tengah masyarakat. Pemerintah juga perlu memastikan kesanggupan infrastruktur pelayanan kesehatan dalam menghadapi kemungkinan terburuk dari puncak gelombang ketiga Covid-19.

 

Narahubung

Said Fariz Hibban – 081527440489

 

 

Siaran pers ini dapat diunduh melalui tautan berikut

Jokowi Umumkan Gratis, Koalisi Sipil Tetap Desak Pemerintah Tunda Vaksinasi Booster

NKRIKU.COM ? Koalisi Masyarakat untuk Akses Keadilan Kesehatan tetap meminta pemerintah menunda pelaksanaan vaksinasi dosis ketiga atau vaksin booster bagi masyarakat umum meski Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah memutuskan vaksin booster gratis untuk semua. Amanda Tan dari LaporCovid-19 mengatakan mereka tetap meminta penundaan vaksinasi booster karena masih banyak daerah yang capaian vaksinasinya masih di bawah 70 persen.